KAWENTARAN - Capaian tata kelola pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menjadi salah satu poin krusial dalam evaluasi legislatif.
Meski Pemkot berhasil mempertahankan stabilitas fiskal sepanjang tahun anggaran 2025, DPRD memberikan catatan khusus menyusul adanya koreksi pada skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota Komisi III DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, menyampaikan hasil evaluasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Blitar 2025 tersebut.
Ia mencatat adanya penurunan skor MCP yang sebelumnya berada di angka mentereng 97, kini terkoreksi menjadi 90 di awal tahun ini.
Baca Juga: Marak Perundungan, Cabdindik Blitar Bentuk Tim Anti-Bullying di Sekolah
"Semula kita berada di 4 besar nasional, di provinsi saja kita justru sekarang di peringkat 7. Kan kota di provinsi ada 8, berarti kita nomor 2 terbawah," ujar Totok usai Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Blitar beberapa waktu lalu.
Penurunan peringkat ini menjadi perhatian serius mengingat Kota Blitar memiliki rekam jejak prestasi yang baik, termasuk predikat sebagai Percontohan Kota Antikorupsi 2025 dari KPK.
Angka tersebut menjadi indikator bagi pemerintah daerah untuk kembali memperkuat sistem pengawasan internalnya.
Selain indikator MCP, legislatif juga mencermati hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).
Walaupun secara akumulatif angka SPI menunjukkan tren peningkatan, namun masih ditemukan status "kuning" atau level waspada pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Status ini mengindikasikan perlunya penguatan komitmen integritas di tingkat teknis. “Skor di SPI mengalami peningkatan. Tapi dalam status waspada di beberapa OPD,” jelasnya.
Di sisi lain, Totok mengapresiasi ketahanan anggaran daerah di tengah dinamika nasional yang cukup menantang.
Efisiensi yang dilakukan Pemkot dinilai berhasil menjaga stabilitas pembangunan meskipun tekanan fiskal cukup terasa.
Baca Juga: Review 6 Bulan Karimun Wagon R 2025: Irit BBM Banget Tapi Banyak Kekurangan, Worth It Dibeli?
"Memang tahun 2025 merupakan dinamika yang cukup merepotkan, mengarah kepada pemotongan anggaran, tapi alhamdulillah Kota Blitar tidak terjadi pemotongan. Tapi tetap diupayakan efisiensi-efisiensi dan membawa hasil cukup signifikan," jelas politisi Fraksi PKB tersebut.
Kendati demikian, DPRD mendorong agar keberhasilan di sektor fiskal ini dibarengi dengan peningkatan kinerja pada sektor pencegahan korupsi.
Pihaknya berharap predikat Kota Antikorupsi tetap terjaga melalui implementasi nyata di lapangan, bukan sekadar capaian administratif.
"Kami dorong pemerintah memperbaiki kinerja, termasuk menjaga penghargaan jadi kota anti korupsi tahun lalu.
Karena status kuning atau waspada ini memang harus kita jaga untuk upaya peningkatan pemerintahan yang bersih," pungkasnya. (mg1/ady)
Editor : Saifullah Muhammad Jafar