Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar mulai mematangkan langkah mitigasi menghadapi potensi kemarau panjang yang diprediksi berdampak luas. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi tingkat daerah yang digelar Rabu (29/4), melibatkan unsur Forkopimda, DPRD, hingga berbagai elemen masyarakat.
Bupati Blitar, Rijanto, mengatakan forum tersebut menjadi wadah konsolidasi lintas sektor untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan provinsi terkait ancaman fenomena El Nino ekstrem. Menurutnya, jika tidak diantisipasi sejak dini, dampaknya bisa mengganggu berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga kesehatan masyarakat.
“Kalau tidak segera kita mitigasi dan rencanakan dengan baik, dampaknya akan luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, baik pertanian, peternakan, maupun kesehatan,” ujarnya.
Rijanto menyebut, sedikitnya 21 desa di Kabupaten Blitar masuk dalam wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan. Untuk itu, skema penanganan telah disiapkan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.
Mekanisme distribusi air dilakukan berbasis laporan dari masyarakat. Warga yang membutuhkan diminta melapor ke pemerintah desa, kemudian diteruskan ke kecamatan hingga ke posko Satgas Kabupaten yang berada di BPBD.
“Kalau masyarakat butuh air bersih, lapor ke desa, lalu ke camat dan diteruskan ke BPBD. Penanganannya harus cepat,” tegasnya.
Selain itu, sektor pertanian juga menjadi perhatian serius. Pemkab Blitar mendorong petani segera melakukan tanam padi varietas tahan kekeringan selagi ketersediaan air masih mencukupi. Varietas yang direkomendasikan antara lain jenis Impari yang dinilai adaptif terhadap perubahan iklim dan serangan hama.
“Ini sesuai arahan Kementerian Pertanian. Kita minta petani segera bergerak menanam varietas yang tahan kering dan produktivitasnya bagus,” imbuhnya.
Untuk wilayah Blitar Selatan, Rijanto menegaskan tidak seluruh desa mengalami kesulitan air. Namun, hanya beberapa dusun tertentu yang selama ini menjadi titik rawan kekeringan.
Dalam pelaksanaannya, bantuan air bersih dipastikan diberikan secara gratis tanpa pungutan. Pembiayaan bersumber dari anggaran pemerintah serta dukungan pihak swasta dan relawan.
“Dropping air ini murni untuk membantu masyarakat. Tidak ada pungutan. Kalau ada laporan, bisa langsung ke posko BPBD,” tandasnya.
Pemkab Blitar berharap, dengan koordinasi yang intensif dan kesiapan sejak dini, dampak kemarau panjang dapat ditekan sehingga tidak mengganggu aktivitas dan kesejahteraan masyarakat.(jar)
Editor : Fajar Rahmad Ali Wardana