BLITAR KAWENTAR – Polemik rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di SDN Tegalrejo 01 segera memasuki babak baru. Itu setelah Dewan Pendidikan turut turun tangan untuk mengatasi polemik tersebut.
Dewan Pendidikan telah berkirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar untuk membantu mencari solusi dari permasalahan tersebut.
Sebagaimana diketahui, kasus serupa juga menimpa SDN Tlogo 2 yang sebagian sarprasnya terdampak proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Blitar, Rahmad Khudori mengatakan, Dewan Pendidikan bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blitar sepakat menolak pembangunan KDMP di area sekolah tersebut. Penolakan akan ditempuh melalui berbagai langkah, termasuk audiensi dengan sejumlah pihak.
”Kami akan audiensi dengan bupati, Komisi IV DPRD, untuk mencari jalan keluar. Bahkan jika perlu bersurat ke DPRD Provinsi dan Komisi X DPR RI agar mendapatkan kepastian pemecahan masalah,” ujarnya, saat ditemui di SDN Tegalrejo 01.
Dalam waktu dekat, Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur dijadwalkan turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi di lapangan. Sebab, kondisi di SDN Tegalrejo cukup memprihatinkan, apalagi kabarnya desa memutuskan lokasi proyek KDMP di SD negeri kebanggaan warga setempat itu.
Saat ini, suasana di lingkungan sekolah sudah mulai terganggu dengan adanya kabar penggusuran sekolah. Guru, kepala sekolah, hingga wali murid disebut mengalami keresahan akibat rencana pembangunan tersebut.
Baca Juga: Review Winky Navigo: Fitur Melimpah, Tapi Awas Ada Bug Fatal Bagi Pelari!
”Secara psikologis pasti ada tekanan. Guru dan wali murid sudah resah membayangkan kalau sampai ada pembongkaran. Apalagi, sebagian gedung harus dirobohkan untuk dijadikan KDMP,” ungkapnya.
Terkait dugaan adanya tekanan, Rahmad tidak menampik kemungkinan tersebut. Namun, dia menyebut tekanan lebih bersifat psikologis karena program KDMP merupakan program prioritas pemerintah pusat.
Rahmad juga menyoroti hasil musyawarah desa (musdes) yang menyatakan mayoritas warga setuju pembangunan KDMP. Menurutnya, keputusan tersebut belum bisa dijadikan acuan karena tidak melibatkan seluruh pihak, khususnya komite sekolah yang walkout pada saat acara.
”Kalau musdes tidak dihadiri komite itu tidak representatif. Artinya belum melibatkan semua elemen penting,” tegasnya.
Baca Juga: Mewah Tak Harus Mahal! Mini Cooper 2015 Kini Seharga Yaris, Tetap Keren dan Irit Bahan Bakar
Dewan Pendidikan menilai sikap walkout yang dilakukan komite sekolah dalam musdes sebelumnya merupakan bentuk protes yang sah dan harus diperhatikan. Hal ini menjadi pertimbangan sambil menunggu momen yang pasti.
”Kami mendukung penuh sikap komite. Ini harus menjadi pertimbangan sebelum keputusan diambil,” tandasnya.
Namun, Rahmad menegaskan tidak menolak program KDMP secara umum. Dia menolak jika pembangunan dilakukan dengan mengorbankan fasilitas pendidikan.
Baca Juga: Promo Gila Mei 2026! Bawa Pulang Daihatsu Sigra DP Mulai Rp8 Juta, Cek Skema Cicilan dan Diskonnya
Menurut Rahmad, keberadaan sekolah yang sudah lama berdiri harus menjadi prioritas. Apalagi, aktivitas belajar mengajar masih berjalan aktif di lokasi tersebut.
”Kami tidak menolak programnya. Koperasi Merah Putih itu bagus. Tapi jangan sampai membangun satu program justru menghancurkan program lain, dalam hal ini pendidikan. Kalau sampai fasilitas pendidikan digusur, tentu ini sangat memprihatinkan. Apalagi gedung itu masih digunakan anak-anak untuk belajar,” tegasnya.(jar/c1/sub)
Editor : M. Subchan Abdullah