BLITAR KAWENTAR – Ratusan pendekar dari PSHT menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Blitar pada Kamis (7/5) kemarin.
Mereka menuntut kejelasan terkait penyelesaian polemik dualisme PSHT di Kabupaten Blitar.
Baca Juga: Digitalisasi Desa Bukan Sekedar Tren, Melainkan Keharusan Tata Kelola
Pasalnya, kondisi tersebut sudah terjadi hampir sepuluh tahun atau satu dekade tanpa ada solusi.
Mereka ingin ada jalan keluar terbaik bagi dua kubu.
Ketua PSHT Cabang Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono mengatakan, aksinya ini dilakukan untuk mengakomodasi permintaan dari seluruh anggota.
Itu terkait tindak lanjut dari kepastian hukum terhadap dualisme di tubuh PSHT.
Baca Juga: Digitalisasi Desa Bukan Sekedar Tren, Melainkan Keharusan Tata Kelola
Dia ingin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar tegas terhadap organisasi PSHT abal-abal.
“Organisasi PSHT lain mengatasnamanakan organisasi kami, dia tetap berkegiatan. Bahkan aktif di tingkat ranting, ada izin tertulis untuk kegiatan dari polsek, di tingkat cabang ada izin tertulis dari polres,” ujar Bagas, sapaan akrabnya.
Terkait polemik ini, jelas Bagas, tentu bingung dengan organisasi lain yang ilegal dan mengatasnamakan kelompok yang sudah berbadan hukum.
Mereka justru mendapatkan izin berkegiatan.
Baca Juga: Rekomendasi Mobil Bekas Rp50 Jutaan 2025, MPV Mewah di Zamannya yang Masih Layak Dipakai Harian
“Bahkan, kelompok lain itu juga bisa menggelar acara besar-besaran,” tegasnya.
Tidak hanya itu, ketika di jalan saling bertemu antara dua kelompok juga sering bergesekan.
Baca Juga: Rekomendasi Mobil Bekas Rp50 Jutaan 2025, MPV Mewah di Zamannya yang Masih Layak Dipakai Harian
Tugas dan organisasinya merasa lelah mengendalikan massa karena polemik tanpa ada jalan keluar ini.
Mereka merasa 9 tahun menerima intimidasi, diintervensi, bahkan di-bully, hingga dipukuli.
“Ini aksi pertama menuntut forkopimnda atau Bupati Blitar. Kami menuntut kejelasan dan payung hukum terhadap kami dan tindakan tegas terhadap PSHT abal-abal itu. Agar tidak ada dualisme lagi,” bebernya.
Aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar yang dibarengi dengan orasi ini berjalan hampir 3 jam mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00.
Baca Juga: Rekomendasi Mobil Bekas Rp50 Jutaan 2025, MPV Mewah di Zamannya yang Masih Layak Dipakai Harian
Namun, tujuannya tidak hanya satu tempat, dan massa melanjutkan perjalanan ke Kantor KONI Kabupaten Blitar di Jalan Sudanco Supriyadi, Kota Blitar.
Kapolres Blitar AKBP Rivanda mengatakan akan melakukan rapat dengan forkopimda lain yang dipimpin Bupati Blitar.
Dia saat ini dengan pimpinan DPRD akan berusahaa mengatur waktu untuk bicara bersama-sama.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengaku menerima aspirasi dari semua pihak selama itu bertujuan baik dan positif.
Baca Juga: 5 HP 2 Jutaan Terbaik 2026 Buat Upgrade Akhir Tahun, Poco M7 hingga Infinix Hot 60 Pro Jadi Rebutan
Dia akan berkoordinasi lagi dengan kepala daerah terkait tututan dari PSHT ini.
“Secepatnya kami koordinasi dengan Bupati Blitar. Bahkan, saya sempat ketemu juga beberapa hari lalu. Masih mencari jadwal untuk koordinasi ini. Saya harapkan teman-teman PSHT bisa sabar,” pungkasnya. (jar/c1/ady)
Editor : Oksania Difa Ilmada