BLITAR KAWENTAR - Suasana jelang Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Blitar semakin memanas.
Kemarin (18/5), sekelompok warga dari organisasi masyarakat (ormas) Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menggelar aksi di depan kantor KONI Kota Blitar.
Mereka menuntut transparansi dan verifikasi kembali para bakal calon yang masuk bursa pemilihan.
Massa aksi disambut oleh Ketua KONI Kota Blitar, Sukarji.
Baca Juga: Aksi Veda Ega Pratama Moto3 Le Mans Tuai Pujian, Rider Muda Indonesia Makin Dekat dengan Mimpi Besar
Dia mengatakan menghormati aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Menurutnya, kritik dan pengawalan terhadap proses pemilihan merupakan hal wajar demi kemajuan olahraga Kota Blitar.
“Kami sangat menghormati aspirasi teman-teman. Ini bentuk kepedulian masyarakat terhadap olahraga dan kami berterima kasih karena ikut mengawal agar KONI ke depan lebih baik,” ujarnya kepada Koran ini kemarin.
Dia menegaskan, tuntutan yang disampaikan MAKI berkaitan dengan dugaan adanya calon yang dianggap tidak memenuhi syarat administrasi maupun ketentuan organisasi.
Baca Juga: Daftar Lengkap Harga OPPO Terbaru 2026, Banyak HP Turun Harga dan Siap Jadi Buruan Konsumen
Sayangnya, keputusan tidak menjadi kewenangan KONI tingkat kota.
“Hari ini hasil audiensi dan tuntutan dari teman-teman MAKI akan kami laporkan ke KONI Jawa Timur dan juga Dispora Kota Blitar. Karena kami tidak bisa memutuskan sendiri,” ungkapnya.
Meski muncul desakan pembatalan pencalonan, Sukarji memastikan tahapan Musorkot tetap berjalan sesuai jadwal.
Mulai dari proses pendaftaran, verifikasi, hingga penetapan calon disebut sudah dilaksanakan dan agenda pemilihan tetap digelar Selasa (hari ini, Red).
Baca Juga: Aksi Veda Ega Pratama Moto3 Le Mans Tuai Pujian, Rider Muda Indonesia Makin Dekat dengan Mimpi Besar
“Kalau perubahan jadwal tidak bisa dilakukan, Musorkot tetap berjalan besok,” tegasnya.
Dia mengakui, apabila nantinya ada keputusan dari pimpinan di atas yang menyatakan calon tertentu bermasalah secara hukum atau administrasi, maka hal tersebut bisa berdampak pada penerbitan surat keputusan kepengurusan.
“Kalau nanti ada yang dianggap cacat hukum oleh pimpinan kami, tentu SK bisa saja tidak turun,” terangnya.
Sementara itu, koordinator aksi MAKI, Mariono Setyo Budi, meminta pencalonan salah satu kandidat dibatalkan sebelum Musorkot berlangsung.
Mereka menilai calon tersebut memiliki rekam jejak yang bertentangan dengan aturan organisasi.
“Kami ingin ketua KONI itu dipimpin orang yang punya integritas dan rekam jejak baik. Kalau tetap dipaksakan lolos, kami akan kembali turun aksi saat Musorkot berlangsung,” ungkapnya.
Tak hanya turun aksi, MAKI juga mengancam akan membawa persoalan tersebut ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila tuntutan mereka tidak direspons.
"Kami juga membawa hal ini ke Baori, bahkan PTUN bila perlu," pungkasnya. (bud/c1/ady)
Editor : Oksania Difa Ilmada