BLITAR KAWENTAR - Capaian indikator makro ekonomi Kota Blitar pada 2025 menunjukkan tren positif pada sektor pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kota Blitar kini menyentuh level 6,6 persen atau setara dengan 9.690 jiwa penduduk.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes menilai, penurunan ini menjadi bukti efektivitas berbagai intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah.
Saat ini, posisi Kota Blitar kian kompetitif karena berada di bawah rata-rata nasional sebesar 8,47 persen dan Jawa Timur sebesar 9,5 persen.
Baca Juga: Disorot DPRD Kota Blitar, RSUD Mardi Waluyo Bakal Kaji Mendalam Rencana Penerapan Parkir Gratis
"Angka tersebut menunjukkan kemiskinan berkurang. Kalau trennya dari 2021 itu sebanyak 11.300-an jiwa, sekarang sudah melandai. Pada 2024 itu 9,86 ribu dan di 2025 sekitar 9.690 jiwa," ujarnya.
Penurunan ini tidak lepas dari strategi yang diterapkan pemerintah daerah.
Widodo menyebut pemkot berupaya pengurangan beban pengeluaran melalui distribusi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada), home care lansia telantar, sekolah gratis, hingga penanganan stunting.
Lalu, peningkatan pendapatan lewat pelatihan usaha, penyediaan angkutan gratis pelajar, hingga fasilitasi bursa kerja.
Di sisi lain, dukungan finansial untuk pengentasan kemiskinan dipastikan meningkat tajam.
Berdasarkan data Bapperinda Kota Blitar, alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 210 miliar.
Angka ini melonjak signifikan dibanding anggaran tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 117 miliar.
Tahun ini, porsi anggaran sebesar Rp 114 miliar dialokasikan khusus untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
Baca Juga: Serapan Belanja Pemkot Blitar Rendah Disorot DPRD, Wali Kota Mas Ibin Angkat Bicara
“Tentunya langkah ini diambil untuk memperkuat jaring pengaman sosial agar dampak intervensi pemerintah lebih terasa bagi masyarakat rentan, membantu meringankan beban hidup agar bisa lebih berdaya," ungkapnya.
Secara teknis, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan berupa belum tersedianya profil data kemiskinan yang mendetail di lapangan.
Selain itu, pemkot juga masih mengupayakan hak akses terhadap Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2025
Tantangan sosiologis berupa ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial serta kesenjangan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga tetap menjadi fokus perbaikan.
Baca Juga: Pemkot Blitar Mulai Siapkan Langkah Antisipatif Tekan Belanja Pegawai sesuai Ketentuan
Hal ini dinilai berdampak pada rendahnya kesempatan warga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
"Targetnya, kami berupaya terus kurangi dengan strategi pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat," tandasnya. (mg1/c1/ady)
Editor : Riftanta Yuna Fellanda