Wabup: Kami Segera Komunikasi ke Pemerintah Pusat
BLITAR KAWENTAR - Anjloknya harga telur ayam ras kembali memicu keresahan peternak di Bumi Penataran.
Kondisi tersebut bahkan dikhawatirkan mengancam keberlangsungan usaha peternak rakyat apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah pusat.
Bupati Blitar Rijanto mengatakan, harga telur di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp 21 ribu per kilogram.
Angka tersebut jauh di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 24.500 hingga Rp 26.500 per kilogram.
”Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, peternak kecil bisa terancam gulung tikar. Apalagi, harga pakan juga terus mengalami kenaikan,” ujarnya usai menerima aspirasi peternak ayam petelur, kemarin.
Dia melanjutkan, gejolak ekonomi global turut memengaruhi sektor peternakan.
Kenaikan nilai tukar dolar berdampak pada meningkatnya harga bahan baku pakan, sementara harga jual telur justru tertekan di tingkat peternak.
Karena itu, dia meminta pemerintah pusat segera merumuskan kebijakan yang mampu melindungi peternak rakyat.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengoptimalkan penyerapan telur melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rijanto menilai kebutuhan telur untuk program MBG seharusnya dapat dipasok melalui Koperasi Merah Putih (KDMP).
Dengan mekanisme tersebut, harga telur dapat lebih terkontrol sekaligus memberikan kepastian pasar bagi peternak.
”Kalau semua kebutuhan telur MBG diserap melalui koperasi, maka stabilitas harga lebih mudah dijaga. Peternak menyetor ke koperasi, kemudian MBG mengambil dari koperasi. Ini bisa mengurangi permainan harga di tingkat tengkulak,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Blitar Becky Herdihansah yang juga berlatar belakang peternak mengaku memahami kondisi yang sedang dihadapi peternak rakyat.
Menurut dia, pemerintah daerah akan berupaya menjembatani aspirasi peternak kepada pemerintah pusat.
Baca Juga: DPRD Kota Blitar Semarakkan Grebeg Pancasila, Ajak Masyarakat Perkuat Nilai Kebangsaan
”Kami akan berkomunikasi dan bersurat ke pemerintah pusat terkait penataan harga telur. Kalau harga gabah bisa diatur, kenapa harga telur tidak bisa ditata juga,” tegasnya.
Becky menambahkan, Kabupaten Blitar hingga kini masih menjadi salah satu sentra produksi telur terbesar di Indonesia.
Produksi telur dari Kabupaten Blitar mencapai sekitar 450 ton per hari dan menjadi penopang pasokan nasional.
Maka dari itu, dia berharap ada kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi masyarakat dan keuntungan yang layak bagi peternak rakyat.
Baca Juga: Butuh Dana Cepat untuk Berbagai Kebutuhan Anda, BRI Multiguna Karya Bisa Cair dalam 1 Hari
”Yang kami perjuangkan adalah agar peternak kecil tetap bisa bertahan dan berkembang. Jangan sampai mereka kalah bersaing dan kehilangan usaha karena harga yang terus terpuruk,” pungkasnya.(jar/c1/sub)
Editor : Riftanta Yuna Fellanda