BLITAR KAWENTAR - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Blitar tengah menghadapi tantangan di tingkat hulu.
Ini terjadi akibat adanya keterlambatan anggaran rutin dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.
Dampaknya, delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan operasional mereka untuk sementara waktu.
Hal ini berimbas pada 15 ribu hingga 16 ribu siswa yang menjadi sasaran utama dalam sepekan terakhir "ngaplo" alias tidak mendapatkan pasokan MBG.
Baca Juga: Harga Pertamax Naik, Pengendara di Blitar Berbondong-bondong Borong Pertalite
Kondisi penundaan aktivitas produksi pada delapan titik dapur tersebut dibenarkan oleh Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kota Blitar, Titik Nur Azizah.
Menurut dia, jeda operasional ini diambil secara mandiri oleh para pengelola unit lantaran dana operasional berkala belum ditransfer ke rekening virtual account (VA) masing-masing.
Baca Juga: Kabar Gembira, Pemkot Blitar Siap Cairkan Gaji ke-13 di Tanggal Ini
“Pekan lalu ada delapan SPPG yang belum menerima transfer dana atau top up dari BGN, jadi sementara berhenti menyediakan MBG,” ujarnya kepada Koran ini kemarin.
Titik menyebut kebijakan untuk menonaktifkan aktivitas dapur ini terpaksa ditempuh demi menjaga stabilitas dan kesehatan sirkulasi keuangan internal di tiap SPPG.
Berdasarkan kalkulasi teknis, satu unit dapur produksi rata-rata memikul tanggung jawab besar untuk menyuplai hingga 2 ribu porsi MBG per hari.
Ketika sisa saldo di dalam rekening operasional menyusut dan diproyeksikan tidak lagi memadai untuk membiayai modal belanja bahan baku dua hari ke depan, para pengelola memilih bersikap realistis dengan menghentikan produksi sementara waktu guna mengantisipasi pembengkakan beban biaya operasional di luar kapasitas internal.
Padahal, jelas dia, jika mengacu pada mekanisme tata kelola keuangan yang berlaku baku, pengisian ulang anggaran sebetulnya berjalan secara otomatis dari sistem pusat.
Proses top up dana berkala tersebut idealnya bergulir setiap pekan, mulai Rabu hingga Jumat, tepat setelah sisa saldo di rekening milik SPPG terdeteksi menyusut di bawah ambang batas minimal Rp 150 juta.
Tersendatnya kucuran anggaran operasional pada pekan lalu tersebut ditengarai terjadi karena adanya langkah pembaruan serta sinkronisasi basis data birokrasi di tingkat pusat.
Guna memenuhi aspek keabsahan dan akuntabilitas administrasi, pihak BGN pusat mewajibkan delapan pengelola unit SPPG tersebut untuk mengisi dokumen verifikasi digital ulang terlebih dahulu.
“Mereka sudah diminta BGN untuk mengisi Google Form. Mungkin semacam verifikasi ulang,” terangnya.
Kendati distribusi makanan sempat mengalami masa jeda selama sepekan, Titik memastikan bahwa kendala penyelarasan dokumen administrasi tersebut segera rampung dalam waktu dekat.
BGN pusat mengonfirmsi bahwa proses pencairan saldo akun virtual untuk delapan SPPG di Kota Blitar dijadwalkan tuntas pada pekan ini.
Dengan begitu, rantai distribusi layanan makanan bagi para pelajar ditargetkan bisa berjalan normal.
Di luar dinamika tersendatnya anggaran operasional, Korwil BGN Kota Blitar secara paralel terus melakukan pengawasan ketat terhadap pemenuhan kelaikan teknis seluruh mitra dapur di lapangan.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada 34 unit SPPG di Kota Blitar yang mengantongi surat keputusan (SK) resmi, dengan 30 unit di antaranya telah aktif berproduksi.
Namun, dari puluhan unit yang sudah sempat berjalan tersebut, pusat terpaksa membekukan sementara (suspend) status operasional dua unit SPPG karena kedapatan belum memenuhi regulasi lingkungan serta legalitas internal.
“Rinciannya, satu SPPG belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan satu SPPG menghadapi konflik kepemilikan,” pungkasnya. (mg1/c1/ady)
Editor : Riftanta Yuna Fellanda