BLITAR KAWENTAR - Komisi II DPRD Kota Blitar meminta Pemkot Blitar melaui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) segera memanggil dan mengumpulkan seluruh cabang olahraga (cabor) di bawah naungan KONI Kota Blitar.
Langkah ini dinilai penting untuk menyamakan persepsi dan kesepakatan bersama terkait mekanisme penyaluran dana hibah olahraga senilai Rp2,8 miliar yang hingga kini masih mandek.
Rekomendasi tersebut mencuat setelah legislatif mencermati bahwa usulan penyaluran anggaran langsung ke masing-masing cabor, tanpa melalui struktur KONI, belum sepenuhnya disepakati oleh seluruh pihak.
Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo menyatakan dalam forum hearing sebelumnya, usulan potong komando tersebut baru disuarakan oleh sebagian perwakilan saja, bukan representasi utuh dari total 38 cabor yang ada di Kota Blitar.
"Kami khawatir kalau koordinasi antar-cabor ini belum klir, nanti di belakang hari ada hearing-hearing lagi dari cabor lain yang berbeda pendapat. Kami ingin dispora sebagai induknya olahraga segera mengumpulkan 38 cabor itu agar benar-benar sepakat. Jangan sampai sebagian sepakat, sebagian tidak, karena polemik ini tidak akan selesai," ujarnya, kemarin (9/6).
Yohan tidak menampik bahwa munculnya wacana pengalihan jalur distribusi anggaran ini tidak lepas dari kehati-hatian Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar.
Pihak eksekutif disinyalir memiliki kekhawatiran dari aspek hukum jika dana hibah tetap dipaksakan mengalir melalui struktur KONI yang saat ini dinakhodai oleh M. Samanhudi Anwar.
Padahal, jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, idealnya pemanfaatan anggaran sudah bisa berjalan sejak awal tahun.
"Kalau pengurusan yang dulu, Januari itu sudah ada pencairan untuk operasional sekretariat. Sementara untuk cabor, kembali ke agenda masing-masing. Anggarannya kan sudah kami sepakati di APBD 2026, jadi mestinya kapan pun cabor memerlukan, ya bisa dicairkan," sesalnya.
Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa posisi DPRD bukanlah eksekutor kebijakan anggaran.
Pihaknya hanya bisa mendorong dan meminta informasi dari dispora selaku pintu masuk anggaran hibah dari pemkot.
Jika pada akhirnya pemkot memilih opsi mentransfer langsung ke cabor, dewan mengingatkan agar kajian regulasinya harus benar-benar matang.
Baca Juga: Harga Pertamax Naik, Pengendara di Blitar Berbondong-bondong Borong Pertalite
”Kalau pemkot ingin memutuskan hibah langsung ke cabor-cabor, ya monggo. Regulasi benar-benar harus dipahami agar ke depan tidak ada kesalahan hukum terkait masalah dana hibah olahraga. Intinya, jangan sampai dana yang menjadi hak cabor atau atlet ini tertunda atau tersandera karena polemik KONI saat ini," imbuhnya.
Diwawancarai terpisah, Plt Kepala Dispora Kota Blitar, Heru Eko Pramono menyatakan bahwa hingga kini pihaknya belum mengambil keputusan final terkait format penyaluran anggaran olahraga tersebut.
Baca Juga: Kabar Gembira, Pemkot Blitar Siap Cairkan Gaji ke-13 di Tanggal Ini
Pemkot memilih tidak gegabah dan masih menimbang segala risiko dari setiap opsi yang ada.
"Belum putus, (saat ini) masih dalam kajian plus-minusnya," ungkap Heru melalui pesan singkat.
Sebelumnya, Dispora Kota Blitar sebenarnya telah mencairkan anggaran termin pertama sebesar Rp300 juta yang difokuskan untuk membiayai operasional rutin sekretariat seperti tagihan listrik, air, internet, gaji tenaga pengamanan, hingga pelaksanaan musorkot lalu.
Pencairan awal tersebut baru sebatas menyelamatkan roda organisasi agar tidak mati total dan belum menyentuh dana pembinaan atlet di tiap cabor.(mg1/sub)
Editor : Riftanta Yuna Fellanda