BLITAR KAWENTAR - Teka-teki tersendatnya operasional sejumlah dapur produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Blitar mulai menemui titik terang. Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi bahwa kendala transfer dana operasional berkala yang sempat dialami oleh sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak pekan lalu kini berangsur normal.
Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kota Blitar, Titik Nur Azizah membenarkan adanya keterlambatan pencairan anggaran hulu sekitar sepekan terakhir. Kendati demikian, per Senin (8/6) lalu, sejumlah pengelola SPPG telah mengonfirmasi masuknya transfer dana susulan dari pusat dan langsung kembali aktif memproduksi makanan pada keesokan harinya.
“Sempat terkendala untuk pencairan minggu lalu. Namun per Senin kemarin, teman-teman di SPPG mengabari kalau (dana) sudah cair, sehingga besoknya sudah kembali beroperasional,” ujarnya, Sabtu (12/6/2026).
Titik meluruskan informasi mengenai kabar berhentinya operasional delapan unit SPPG secara serentak di wilayahnya. Menurut dia, meski kedelapan dapur tersebut sama-sama mengalami keterlambatan transfer, kondisi keuangan internal masing-masing mitra berbeda. Hal itu bergantung pada sisa saldo dari batas limit aturan sebesar Rp150 juta.
Bagi unit SPPG yang sisa anggarannya masih di atas limit dan mencukupi untuk melakukan purchase order (PO) bahan baku 1–2 hari ke depan, proses produksi dan distribusi ke sekolah tetap berjalan normal. Sebaliknya, penghentian layanan sementara hanya dilakukan oleh unit dapur yang sisa anggarannya sudah berada di bawah limit baku.
“Jadi kondisinya berbeda-beda, tidak serta-merta delapan SPPG kemarin itu berhenti total. Bagi SPPG yang sempat berhenti sementara, memang penerima manfaatnya sempat tidak mendapat distribusi makanan,” terangnya.
Di sisi lain, BGN mencatat dari total 34 SPPG yang telah memiliki kepala unit di Kota Blitar, saat ini sebanyak 30 SPPG dipastikan berada dalam status operasional aktif. Puluhan dapur tersebut melayani total 63 ribu sasaran yang mencakup peserta didik, tenaga pendidik, ibu menyusui (busui), ibu hamil, hingga balita.
Sementara itu, terdapat dua unit SPPG yang saat ini terpaksa dijatuhi sanksi penangguhan operasional (suspend) oleh pusat. Langkah pembekuan sementara tersebut harus diambil, salah satunya lantaran polemik internal berupa konflik antara pihak yayasan dengan mitra pengelola.
“Sekarang yang di-suspend ada dua SPPG karena permasalahan konflik antara yayasan dan mitra. Sedangkan satu unit lainnya (belum beroperasi) karena persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” tandasnya.
Disinggung mengenai opsi pengalihan kuota siswa selama masa jeda anggaran kemarin, Titik menegaskan bahwa skema pemindahan sasaran distribusi antar-dapur tidak bisa dilakukan secara mendadak. Kebijakan pengalihan kuota dinilai cukup rumit secara logistik hulu.
“Kalau peralihan itu biasanya yang kena suspend. Karena itu tadi (SPPG yang dananya sempat belum cair) kan dadakan. kalau dialihkan ke SPPG lain agak susah juga,” tandasnya.
Sebelumnya, mandeknya sejumlah dapur produksi MBG di Kota Blitar dipicu oleh tersendatnya transfer dana akibat proses pembaruan administrasi dan verifikasi digital di tingkat pusat. Imbas keterlambatan anggaran yang berlangsung selama sepekan tersebut, beberapa unit SPPG yang kehabisan saldo di bawah limit terpaksa menjeda distribusi makanan harian bagi para siswa. (mg1/c1/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah