BLITAR KAWENTAR – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tengah menjadi perbincangan belakangan ini.
Kendati demikian, kenaikan BBM jenis Dexlite hingga mencapai sekitar Rp 26.000 per liter sudah dirasakan sejak awal.
Pasalnya, BBM jenis tersebut sudah mengalami kenaikan sejak April 2026 yang melonjak dari Rp 14.200 menjadi Rp 23.600 dan kembali mengalami lonjakan pada Mei 2026 menjadi Rp 26.000.
Hal ini memberikan tekanan terhadap biaya operasional bus sekolah gratis milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.
Baca Juga: Ratusan SDN di Kabupaten Blitar Kehilangan Data SPMB, Dispendik: Silahkan Diinput Ulang di Tahap II
Meski demikian, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Blitar memastikan layanan transportasi bagi pelajar tetap berjalan normal.
Bahkan, hal tersebut diperkirakan masih terus bisa berjalan hingga akhir tahun.
Baca Juga: Pemkot Blitar Beberkan Perkembangan Regulasi Baru Program MBG
Kepala Bidang Angkutan Dishub Kabupaten Blitar, Anik Yuanawati,mengatakan, seluruh armada bus sekolah milik pemerintah diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi.
Ketentuan tersebut membuat setiap kenaikan harga bahan bakar berdampak langsung pada anggaran operasional yang harus disiapkan oleh dinas.
Baca Juga: Inilah Sosok Nakhoda Anyar PKB Kabupaten Blitar, Bidik Kemenangan di Pileg- Pilkada 2029
Menurut Anik, lonjakan harga Dexlite memang menyebabkan peningkatan pengeluaran rutin bulanan.
Namun, dishub tetap berkomitmen mempertahankan layanan karena bus sekolah merupakan fasilitas publik yang ditujukan untuk mendukung mobilitas pelajar.
Baca Juga: Hadirkan Reksa Dana USD Batavia, BRI Perluas Akses Investasi Global melalui BRImo
“Pengaruh kenaikan BBM nonsubsidi ini tentu ada dan luar biasa terasa terhadap tagihan bulanan kami. Namun, karena ini adalah murni pelayanan publik untuk anak-anak sekolah, kami tidak menghitung untung dan rugi. Mindset bisnis itu kami kesampingkan,” ujar Anik.
Untuk mengantisipasi pembengkakan biaya, dishub menerapkan penyesuaian penggunaan anggaran internal.
Sejumlah kebutuhan yang dinilai tidak mendesak pada sektor pemeliharaan kendaraan sementara dialihkan untuk menutup kebutuhan pembelian BBM.
Anik menjelaskan, anggaran perawatan dan bahan bakar berada dalam satu kelompok belanja operasional sehingga memungkinkan dilakukan pengaturan prioritas sesuai kebutuhan.
Dengan skema tersebut, pelayanan bus sekolah tetap dapat dipertahankan tanpa mengurangi jumlah armada maupun rute yang telah berjalan.
”Kami bersyukur pos anggaran global yang ada saat ini dihitung masih cukup untuk menjamin kelanjutan operasional pelayanan bus sekolah hingga bulan Desember nanti. Adanya sistem subsidi silang dengan menggeser kebutuhan perawatan yang tidak urgen ke sektor pembelian BBM terbukti efektif menjaga kestabilan layanan di tengah lonjakan harga pasar,” katanya.
Dishub memastikan layanan bus sekolah gratis tetap beroperasi seperti biasa.
"Kepastian tersebut diharapkan dapat memberikan rasa tenang bagi para pelajar dan orang tua yang selama ini memanfaatkan fasilitas transportasi tersebut untuk menunjang aktivitas pendidikan sehari-hari," tutupnya.(kho/c1/sub)
Editor : Riftanta Yuna Fellanda