BLITAR KAWENTAR - Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pasar di Kota Blitar masih jauh dari target yang ditetapkan untuk tahun 2026.
Hingga akhir Mei lalu, realisasi retribusi pasar baru menyentuh angka 31, 39 persen.
Baca Juga: Aparat Kawal Ketat Pengesahan Warga Baru PSHT di Blitar
Sepinya aktivitas belanja di pasar tradisional hingga penarikan retribusi yang belum maksimal ditengarai menjadi pemicu utamanya.
Data yang dihimpun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar mencatat, target PAD pasar tahun ini dipatok Rp 2.183.988.800.
Baca Juga: Polisi Mulai Selidiki Empat Kasus Hukum Libatkan Anak di Blitar, Sebut Dampak Buruk dari Medsos
Namun, realisasi yang masuk kantong daerah belum menyentuh separonya.
Kepala Disperindag Kota Blitar, Parminto mengungkapkan, ada beberapa kendala klasik yang membuat capaian PAD belum meroket.
Baca Juga: Tahun Baru 1 Muharram, MUI Kabupaten Blitar ajak Umat Muhasabah dan Berhijrah
Salah satunya adalah tren penurunan minat masyarakat untuk berbelanja langsung ke pasar tradisional.
"Selain masalah eksternal seperti menurunnya minat belanja masyarakat, dari sisi fasilitas juga masih ada pelataran pasar yang belum digunakan secara maksimal oleh pedagang," ujarnya kepada Koran ini, kemarin (12/6).
Baca Juga: Kursi Dua Direktur BUMD di Kota Blitar Kosong, Pemkot Gelar Seleksi Terbuka
Kendala lain juga muncul dari sistem pembayaran sewa toko.
Menurutnya, banyak pedagang yang memilih membayar retribusi sewa di akhir tahun atau menjelang jatuh tempo.
Baca Juga: Panen Emas dari BRImo, Ini Cara BRILink Agen Mendapatkan Reward dari BR
Padahal, tarif retribusi per hari yang dibebankan terhitung harian, yakni Rp 6 ribu untuk kios A, Rp 4 ribu untuk kios B, dan Rp 2 ribu untuk los.
Kondisi ini membuat arus kas masuk untuk PAD melambat di pertengahan tahun.
Baca Juga: Tahapan Pilkades Serentak di Kabupaten Blitar Dimulai Juli, DPMD Minta BPD Segera Bentuk Panitia
Di sisi lain, potensi pendapatan dari keberadaan pedagang kaki lima (PKL) saat ini juga belum tersentuh pungutan retribusi.
Parminto menambahkan, sebagai langkah konkret mengatasi sepinya aktivitas pasar dan menggenjot PAD, dia mengalokasikan anggaran sekitar Rp 800 juta untuk merevitalisasi lantai dua Pasar Legi dengan konsep modern-fleksibel.
Proyek penyegaran fisik tahun ini juga menyasar Pasar Pahing dan Pasar Pusat Kuliner.
"Kami siapkan anggaran kurang lebih Rp 800 juta untuk merealisasikan revitalisasi lantai dua Pasar Legi tersebut agar aktivitas perdagangan di sana bisa kembali bergeliat," imbuhnya.
Menyikapi capaian yang masih minim tersebut, disperindag menyiapkan sejumlah strategi percepatan untuk mengejar sisa target dalam tujuh bulan ke depan.
Langkah awal yang akan diambil adalah mengoptimalkan fungsi pelataran pasar dan menertibkan pemanfaatan los.
"Kami akan memberikan peringatan tegas kepada para pengguna los pasar agar benar-benar memanfaatkan lapaknya untuk berjualan. Tidak dibiarkan kosong," tegasnya.
Selain penertiban internal, disperindag juga akan mengandalkan teknologi untuk menekan kebocoran PAD, salah satunya dengan segera memfungsikan sistem one gate (pintu satu arah).
“Soal potensi PKL, dalam waktu dekat bakal melakukan pendataan menyeluruh untuk ditindaklanjuti dengan pemungutan retribusi resmi,” tandasnya.
Untuk diketahui, tahun lalu target PAD pasar dipatok Rp 2.150.888.800.
Dari target tersebut, disperindag berhasil mengumpulkan realisasi Rp 1.981.242.575 atau mencapai 92,11 persen. (mg1/c1/ady)
Editor : Riftanta Yuna Fellanda