BLITAR KAWENTAR - Para petani di Bumi Bung Karno tampaknya harus mulai berhemat dan bersiap mengatur strategi masa tanam.
Pasalnya, memasuki pertengahan tahun 2026, stok pupuk bersubsidi, khususnya jenis urea dan NPK, kini kondisinya kian menipis setelah diserap secara masif oleh petani di tiga kecamatan.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar, realisasi serapan dua jenis pupuk primadona tersebut rata-rata sudah melesat di atas 70 persen.
Baca Juga: Turun ke Jalan, Ratusan Relawan SPPG Blitar Raya Gelar Aksi Damai Minta Program MBG Tetap Berlanjut
Artinya, sisa kuota yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun nanti sudah tidak banyak.
Menanggapi kondisi kritis tersebut, Kabid Tanaman Pangan Hortikultura dan Penyuluhan DKPP Kota Blitar, Dian Lukitasari mengaku, pemda tidak bisa gegabah atau serta-merta langsung mengajukan tambahan kuota ke pemerintah atas.
Langkah pengamanan stok sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat.
Baca Juga: Aset Pemkab Blitar di Jalan Anjasmoro Kota Blitar Disulap Jadi Kafe, BPKAD Beri Penjelasan
"Serapan pupuk bersubsidi ini selalu dipantau secara berkala oleh pemerintah provinsi dan pusat.
Jadi, kebutuhan untuk menambah alokasi atau tidak, itu nanti akan secara langsung dipertimbangkan oleh pemerintah pusat, berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan anggaran pemerintah,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).
Menurut Dian, pemerintah pusat memiliki indikator sendiri sebelum memberikan lampu hijau tambahan kuota.
Yakni dengan melihat kondisi riil serapan di lapangan serta menyesuaikan kemampuan anggaran negara.
Jika dirinci, laju penyerapan pupuk kimia memang terbilang sangat kencang. Untuk jenis urea, dari total alokasi tahun ini sebesar 665 ton, saat ini sudah menebus angka 479,761 ton atau setara 72,14 persen.
Kondisi serupa juga terjadi pada pupuk jenis NPK yang bahkan terserap lebih cepat, yakni mencapai 428,985 ton (75,26 persen) dari total pagu 570 ton.
Dari pemetaan DKPP, sejauh ini para petani di Kecamatan Sananwetan menjadi yang paling agresif dan mencatatkan angka serapan tertinggi untuk semua jenis pupuk jika dibandingkan dengan Kecamatan Kepanjenkidul dan Sukorejo.
Kondisi sebaliknya justru terjadi pada pupuk jenis organik. Di saat jatah urea dan NPK mulai kritis, kuota pupuk organik justru masih melimpah ruang.
Dari alokasi jumbo sebesar 844 ton, para petani lokal tercatat baru menyerap 364,342 ton atau masih tertahan di angka 43 persen.
Meski begitu, realisasi serapan pupuk subsidi jenis organik di tingkat petani ini menunjukkan sinyal positif. “Lebih karena naiknya kesadaran petani untuk mengembalikan kesuburan tanah dan meningkatnya kualitas pupuk organik subsidi,” tandasnya. (mg1/c1/ady)
Editor : Ratna Anggi Puspita Sari