BLITAR KAWENTAR – Dinamika politik di tingkat desa diperkirakan mulai menghangat seiring mendekatnya tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak. Karena itu, Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar mengingatkan para kepala desa (kades) petahana untuk lebih waspada.
Ketua PKDI Kabupaten Blitar, Rudy Puryono mengatakan, sedikitnya 30 desa di Kabupaten Blitar akan mengikuti Pilkades 2026. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan berbagai manuver politik yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintahan desa.
“Tahun ini adalah tahun politik, yang harus kita waspadai bersama bahwa gimik-gimik politik sudah mulai dipanasi terkait dengan Pilkades 2026 dan 2027. Sebentar lagi sudah akan ada pilkades yang diikuti oleh kurang lebih 30 desa di Blitar,” ujar Rudy.
Menurutnya, kepala desa yang berencana kembali mencalonkan diri perlu lebih fokus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dibandingkan terjebak dalam polemik politik. Pelayanan publik yang baik dinilai menjadi modal utama untuk menjaga kepercayaan warga.
Rudy menilai tantangan yang dihadapi pemerintah desa saat ini tidak ringan. "Selain menghadapi suhu politik yang mulai meningkat, desa juga harus beradaptasi dengan perubahan kebijakan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program pembangunan," katanya.
Dia menjelaskan, sejumlah desa mengalami penurunan alokasi dana desa (ADD) yang nilainya berkisar antara Rp 107 juta hingga Rp 120 juta. Selain itu, adanya kebijakan baru terkait Program Strategis Nasional juga memengaruhi ruang fiskal pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Baca Juga: Polemik Rencana Mundurnya Ketua KONI Kota Blitar Terus Bergulir, KONI Jatim Angkat Bicara
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat apabila tidak disertai dengan penjelasan yang transparan. Karena itu, Rudy meminta kepala desa aktif memberikan pemahaman mengenai kondisi keuangan desa, termasuk alasan sejumlah program pembangunan harus disesuaikan atau ditunda.
“Bagi teman-teman yang akan kembali mencalonkan diri, mohon semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman yang benar tentang kondisi desa. Masyarakat perlu dilibatkan karena desa bukan hanya milik kepala desa atau perangkat desa, tetapi milik seluruh warga,” tutupnya.(kho/c1/sub)
Editor : Regina Gavin Agata