BLITAR KAWENTAR – Sertifikat elektronik kini resmi diberlakukan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat yang menjadi provinsi ke-10 dalam penerapan sistem digital tersebut. Kehadiran sertifikat elektronik menjadi langkah pemerintah untuk meningkatkan keamanan data pertanahan sekaligus memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat.
Penerapan sertifikat elektronik mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Regulasi tersebut menjadi dasar transformasi layanan pertanahan dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih modern dan efisien.
Dalam sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber pertanahan, dijelaskan bahwa sertifikat elektronik bukan berarti menghapus keberadaan sertifikat tanah lama atau sertifikat analog yang selama ini dimiliki masyarakat. Sertifikat lama tetap sah dan berlaku sepanjang belum dilakukan proses perubahan atau penggantian dokumen.
Baca Juga: Kisah Misteri Nyi Roro Kidul, Asal-usul Sang Ratu Pantai Selatan yang Masih Dipercaya hingga Kini
Kalimantan Barat Jadi Provinsi ke-10
Kalimantan Barat resmi menerapkan sertifikat elektronik sejak 27 Juni. Dengan penerapan tersebut, seluruh layanan pertanahan yang menghasilkan produk sertifikat baru secara bertahap akan menggunakan format elektronik.
Menurut penjelasan yang disampaikan, program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang wajib diterapkan di seluruh Indonesia. Bahkan sejumlah negara di kawasan Asia seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina lebih dahulu mengadopsi sistem sertifikat digital untuk mendukung tata kelola pertanahan yang lebih efektif.
Pemerintah menilai digitalisasi sertifikat tanah menjadi kebutuhan mendesak di era transformasi teknologi, terutama untuk meningkatkan perlindungan data kepemilikan tanah masyarakat.
Sertifikat Lama Tetap Berlaku
Salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul dari masyarakat adalah mengenai status sertifikat tanah analog atau sertifikat berwarna hijau yang selama ini digunakan.
Dijelaskan bahwa sertifikat analog tetap berlaku dan tidak akan ditarik secara massal oleh pemerintah. Pergantian ke sertifikat elektronik dilakukan secara bertahap ketika terjadi layanan pertanahan tertentu.
Misalnya saat terjadi peralihan hak karena jual beli, hibah, tukar-menukar, atau layanan pertanahan lainnya yang mengharuskan dokumen masuk ke kantor pertanahan. Dalam kondisi tersebut, sertifikat lama dapat dikonversi menjadi sertifikat elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Misteri Pantai Selatan: Kisah Tragis Putri Kandita dan Legenda Nyi Roro Kidul
Dengan demikian, masyarakat yang masih memegang sertifikat tanah fisik tidak perlu khawatir karena dokumen tersebut tetap memiliki kekuatan hukum.
Sistem Keamanan Lebih Modern
Keunggulan utama sertifikat elektronik terletak pada aspek keamanan data. Seluruh informasi kepemilikan tanah tersimpan dalam sistem digital yang dikelola secara terpusat.
Data pertanahan tidak lagi hanya bergantung pada dokumen fisik atau warkah dalam jumlah besar. Sistem elektronik memungkinkan data tersimpan dengan mekanisme pengamanan dan enkripsi yang lebih baik.
Melalui sistem tersebut, risiko kehilangan data akibat bencana seperti kebakaran, banjir, atau kerusakan dokumen fisik dapat diminimalkan. Pemilik tanah juga memiliki kepastian bahwa data kepemilikan tetap tersimpan dengan aman dalam basis data pemerintah
.
Selain itu, pemerintah berharap sistem digital mampu mengurangi potensi pemalsuan dokumen karena setiap sertifikat elektronik memiliki sistem verifikasi yang lebih ketat dibandingkan dokumen konvensional.
Bentuk Sertifikat Elektronik Lebih Sederhana
Secara tampilan, sertifikat elektronik berbeda dengan sertifikat analog yang selama ini dikenal masyarakat.
Jika sertifikat lama terdiri dari beberapa lembar dengan lampiran peta dan dokumen pendukung lainnya, sertifikat elektronik memiliki format yang lebih ringkas. Meski demikian, informasi penting terkait kepemilikan tanah dan riwayat transaksi tetap tercantum dalam dokumen tersebut.
Masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan informasi penting karena seluruh data tetap tersedia dalam sistem elektronik yang terintegrasi.
Memberikan Kemudahan bagi Masyarakat
Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama penerapan sertifikat elektronik adalah memberikan kemudahan, efisiensi, dan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.
Dengan sistem digital, proses administrasi pertanahan diharapkan menjadi lebih cepat dan praktis. Penyimpanan data juga menjadi lebih aman karena tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dokumen fisik.
Ke depan, setiap proses peralihan hak atau layanan pertanahan lainnya akan menjadi momentum bertambahnya jumlah sertifikat elektronik di Indonesia. Masyarakat yang melakukan transaksi tanah nantinya akan menerima produk sertifikat dalam format elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.
Transformasi ini menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan pertanahan nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat perlindungan hak atas tanah masyarakat.