BLITAR KAWENTAR – Banyak masyarakat yang sering melihat kantor bertuliskan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kabupaten maupun kota. Namun, tidak semua memahami secara rinci apa itu Kantor Pertanahan, bagaimana tugasnya, serta peran pentingnya dalam pelayanan pertanahan di Indonesia.
Dalam sebuah penjelasan yang mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, dijelaskan bahwa Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berada di tingkat kabupaten atau kota.
Kantor Pertanahan bertanggung jawab kepada Menteri ATR/Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pertanahan yang biasa disebut Kepala Kantor atau Kakan.
Fungsi Penting Kantor Pertanahan
Sebagai ujung tombak pelayanan pertanahan di daerah, Kantor Pertanahan memiliki sejumlah fungsi strategis yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Tugas tersebut mencakup penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan survei dan pemetaan, penetapan hak atas tanah, hingga pendaftaran tanah.
Selain itu, Kantor Pertanahan juga berperan dalam penataan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengembangan pertanahan, hingga pengendalian serta penanganan sengketa tanah.
Di era digital saat ini, Kantor Pertanahan juga menjadi garda terdepan dalam modernisasi layanan pertanahan berbasis elektronik. Transformasi digital tersebut terus dikembangkan melalui berbagai aplikasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tak hanya itu, instansi ini juga menjalankan reformasi birokrasi, menangani pengaduan masyarakat, serta memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja yang ada di lingkungan kantor.
Struktur Organisasi Kantor Pertanahan
Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pertanahan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa seksi dan unit kerja.
Di puncak organisasi terdapat Kepala Kantor Pertanahan sebagai penanggung jawab utama. Di bawahnya terdapat Subbagian Tata Usaha yang bertugas memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.
Selain itu, terdapat lima seksi utama yang memiliki tugas dan fungsi berbeda sesuai bidangnya masing-masing.
Seksi Survei dan Pemetaan
Seksi Survei dan Pemetaan memiliki peran penting dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah maupun ruang. Unit ini bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional, pengukuran batas administrasi, hingga pemetaan tematik pertanahan.
Seksi ini juga melakukan pembinaan terhadap tenaga teknis dan surveyor berlisensi yang terlibat dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan.
Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atau yang sering disebut Seksi PHP bertugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data, serta penyajian informasi terkait hak atas tanah dan ruang.
Selain itu, unit ini menangani proses pendaftaran tanah, pemeliharaan data hak atas tanah, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, pengelolaan tanah pemerintah, hingga pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT).
Seksi Penataan dan Pemberdayaan
Seksi Penataan dan Pemberdayaan memiliki tugas yang cukup luas. Unit ini menangani program reforma agraria, redistribusi tanah, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Selain itu, seksi ini turut berperan dalam penataan ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang daerah, serta pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan kawasan perbatasan.
Baca Juga: Legenda Nyi Roro Kidul: Kisah Putri Kandita yang Berubah Menjadi Ratu Penguasa Laut Selatan
Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan tanah, pencadangan tanah, konsolidasi tanah, serta pengembangan pertanahan.
Unit ini juga menangani pemanfaatan tanah, penilaian tanah, dan berbagai aspek ekonomi pertanahan yang mendukung pembangunan daerah maupun nasional.
Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa atau PPS memiliki tugas mengendalikan pemanfaatan tanah, mengawasi alih fungsi lahan, serta melakukan penertiban penguasaan dan penggunaan tanah.
Selain itu, seksi ini menjadi ujung tombak dalam penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang kerap terjadi di masyarakat.
Dengan berbagai tugas dan fungsi tersebut, Kantor Pertanahan menjadi institusi yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah, mendukung pembangunan, serta memberikan pelayanan pertanahan yang semakin modern dan mudah diakses masyarakat.