Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, menyatakan bahwa persoalan lonjakan kasus ini sudah dibahas secara serius dalam rapat kerja bersama jajaran Dinas Kesehatan. Berdasarkan data resmi yang masuk, mayoritas temuan kasus baru memang didominasi oleh warga dari luar daerah. Dari total 50 kasus yang tercatat, sebanyak 43 penderita diketahui merupakan warga luar kota, sementara 7 penderita lainnya ber-KTP Kota Blitar. Kendati demikian, Agus menegaskan bahwa fakta tersebut tidak boleh membuat instansi terkait lengah.
"Kami sudah tanyakan kaitan pelaporan penemuan virus HIV ini dan memang kelihatan mayoritas berasal dari luar kota. Makanya kami meminta jajaran pemerintah daerah untuk lebih aktif melakukan pencegahan, di antaranya dengan menonjolkan pengawasan terhadap fenomena LGBT di medsos yang marak dan terang-terangan," ungkap Agus kepada media. Menurut politikus PPP ini, perilaku penyimpangan seksual yang belakangan kian berani unjuk gigi di media sosial menjadi salah satu pemicu utama yang mempercepat rantai penularan.
Menurut Agus, penanggulangan penyebaran virus ini tidak bisa lagi hanya dibebankan kepada satu instansi seperti Dinas Kesehatan saja. Perlu ada sebuah gerakan bersama yang masif dan terstruktur dengan melibatkan camat, lurah, pihak rumah sakit, hingga berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor. Sinergi ini dinilai krusial demi memutus mata rantai penularan di lingkungan masyarakat.
Dinas-dinas terkait harus kembali digalakkan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi yang menyasar langsung ke akar rumput. "Apalagi di medsos ini kan fenomena LGBT semakin terang-terangan, padahal penularan terbesar HIV itu salah satunya lewat sana," tegasnya dengan nada khawatir.
Namun, upaya masif tersebut diakui masih membentur alasan klasik yang kerap terjadi, yakni persoalan minimnya anggaran daerah dan belum adanya program khusus sosialisasi pencegahan hingga ke tingkat kelurahan. Kendati menghadapi kendala efisiensi anggaran nasional, dewan meminta para pemangku kebijakan di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak menjadikannya sebagai tameng untuk pasif bergerak. Pihak kelurahan diharapkan bisa lebih kreatif memanfaatkan platform digital seperti website resmi atau akun Instagram masing-masing untuk menyebarkan konten edukasi kesehatan.
Guna menyiasati keterbatasan dana, Agus menyarankan agar pesan edukasi mengenai bahaya penularan virus disisipkan ke dalam program-program unggulan milik Pemkot Blitar yang sedang gencar dipromosikan. Salah satunya adalah program Kencan SAE yang saat ini memiliki daya jangkau eksposur yang sangat besar di masyarakat.
"Kemarin kan ada program yang diekspose besar-besaran oleh pemkot, namanya Kencan SAE. Nah, sosialisasi mengenai bahaya LGBT dan HIV ini harus masuk diselipkan di situ agar ego sektoral antar dinas bisa dikikis dan tujuan edukasi tetap tercapai," urai Agus memberikan solusi.
Di sisi lain, Komisi I DPRD juga menaruh perhatian khusus pada fluktuatitfnya kesadaran berobat para pasien yang telah terkonfirmasi positif. Akibat merasa kondisi fisiknya sudah membaik atau bugar setelah beberapa kali terapi, tidak sedikit dari pasien yang nekat menghentikan konsumsi obat secara sepihak di tengah jalan.
Untuk mengatasi ketidakpatuhan pasien tersebut, DPRD mendorong dinas terkait untuk meniru pola pengawasan ketat yang pernah diterapkan saat penanganan pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Pendampingan yang intensif dinilai menjadi kunci utama agar pasien yang merahasiakan status kesehatannya tetap memiliki motivasi tinggi untuk rutin berobat. Petugas harus aktif menghubungi dan mengingatkan pasien agar tidak memutus jalur pengobatan mereka.
Fenomena ini juga dibenarkan oleh pihak internal Dinas Kesehatan Kota Blitar. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Blitar, Silvia Dewi Kusumawati, menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan konsumsi obat Antiretroviral (ARV) memang masih sering terkendala akibat ketakutan pasien terhadap stigma sosial masyarakat serta adanya anggapan keliru mengenai kesembuhan.
"Ada pasien yang belum paham bahwa obat ARV itu harus diminum seumur hidup. Sebagian dari mereka merasa tubuhnya sudah kembali sehat, lalu mengambil keputusan sepihak untuk menghentikan pengobatan sendiri. Padahal, terapi ini wajib berjalan terus-menerus demi menekan perkembangan virus di dalam tubuh," pungkas Silvia.
Temuan 50 kasus baru HIV di Kota Blitar bikin geger. Ketua Komisi I DPRD Agus Zunaidi soroti fenomena LGBT di medsos yang kian berani.
Editor : Azahra Meilisani Salma