BLITAR KAWENTAR – Strategi Soekarno mempertahankan kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu babak paling menentukan dalam sejarah bangsa.
Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandangkan, tantangan yang dihadapi Presiden Soekarno bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan mempertahankannya dari upaya Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.
Di tengah pecahnya berbagai pertempuran di sejumlah daerah, Soekarno memilih jalan yang berbeda dari sebagian besar tokoh perjuangan.
Selain mendukung perjuangan bersenjata melalui Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan berbagai laskar rakyat, ia juga mengutamakan diplomasi internasional sebagai senjata utama untuk memperoleh pengakuan dunia atas kemerdekaan Indonesia.
Strategi Soekarno mempertahankan kemerdekaan Indonesia tersebut sempat menuai kritik dari berbagai kalangan. Namun, kombinasi antara perang gerilya dan jalur diplomasi akhirnya berhasil membawa Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda pada akhir 1949.
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945, Soekarno dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, sementara Mohammad Hatta menjadi wakil presiden.
Tak lama kemudian, pasukan Sekutu bersama NICA Belanda datang ke Indonesia dengan alasan melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang.
Kedatangan mereka justru memicu perlawanan rakyat di berbagai daerah seperti Surabaya, Semarang, Ambarawa hingga Medan.
Soekarno sempat datang langsung ke Surabaya untuk meredam bentrokan demi menghindari pertumpahan darah. Namun, kemarahan rakyat terhadap Belanda sudah tidak terbendung sehingga perang tetap pecah di berbagai wilayah.
Memasuki 1946, Belanda mulai menguasai sejumlah daerah sehingga pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota ke Yogyakarta.
Di tengah kondisi militer yang belum sepenuhnya siap menghadapi perang besar, Soekarno memutuskan membuka jalur diplomasi dengan Belanda melalui Perjanjian Linggarjati.
Keputusan tersebut ditentang banyak kalangan, baik dari kelompok nasionalis maupun kelompok kiri. Mereka menganggap Belanda tidak dapat dipercaya.
Kekhawatiran itu terbukti ketika Belanda melanggar hasil Perjanjian Linggarjati dengan melancarkan Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947.
Indonesia kemudian kembali menempuh jalur diplomasi melalui Perjanjian Renville yang difasilitasi Amerika Serikat.
Namun hasil perundingan itu kembali dianggap merugikan Indonesia karena wilayah Republik semakin menyusut.
Ketika Agresi Militer Belanda II berlangsung pada Desember 1948 dan Yogyakarta berhasil diduduki Belanda, Panglima Besar Jenderal Soedirman mengajak Soekarno ikut bergerilya.
Namun Soekarno memilih tetap berada di ibu kota dan akhirnya ditangkap Belanda. Keputusan itu bukan tanpa alasan.
Sebelum ditangkap, Soekarno telah menunjuk Sjafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra. Sementara itu, Jenderal Soedirman diperintahkan terus memimpin perang gerilya melawan Belanda.
Penangkapan Soekarno justru menjadi keuntungan diplomatik bagi Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam tindakan Belanda, sementara Amerika Serikat memberikan tekanan politik dan ekonomi kepada pemerintah Belanda.
Tekanan internasional tersebut membuat posisi Belanda semakin lemah, apalagi setelah Serangan Umum 1 Maret 1949 menunjukkan bahwa TNI masih mampu menguasai Yogyakarta meski hanya beberapa jam.
Keberhasilan diplomasi Indonesia berlanjut melalui Perundingan Roem-Roijen sebelum akhirnya digelar Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada Agustus hingga November 1949.
Melalui KMB, Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Pengakuan tersebut sekaligus mengakhiri upaya Belanda mempertahankan kekuasaan kolonial di Indonesia.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi Soekarno yang menggabungkan diplomasi internasional dan perjuangan militer terbukti efektif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Belum selesai menghadapi Belanda, pemerintahan Soekarno juga dihadapkan pada berbagai pemberontakan dalam negeri.
Salah satunya adalah pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo setelah hasil Perjanjian Renville dianggap merugikan Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga menghadapi Pemberontakan PKI Madiun pada 1948 yang dipimpin Musso bersama Amir Sjarifuddin. Soekarno kemudian memerintahkan TNI menumpas gerakan tersebut demi menjaga keutuhan negara yang baru berdiri.
Berbagai peristiwa tersebut menjadi ujian berat bagi Soekarno sebagai pemimpin nasional.
Meski harus menghadapi agresi Belanda sekaligus konflik internal, strategi yang memadukan diplomasi, perang gerilya, dan dukungan internasional akhirnya berhasil membawa Indonesia memperoleh pengakuan sebagai negara berdaulat pada penghujung 1949.
Keberhasilan tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya.
Editor : Ratna Anggi Puspita Sari