BLITAR KAWENTAR – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi berdampak langsung terhadap kebijakan operasional Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Menyusul naiknya harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, pemkot mengambil langkah cepat dengan memangkas anggaran perjalanan dinas (perjadin) serta memperketat berbagai pengeluaran operasional agar tidak membebani keuangan daerah.
Kebijakan efisiensi tersebut diterapkan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Selain mengurangi intensitas perjalanan dinas, Pemkot Blitar juga mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk memanfaatkan moda transportasi yang lebih hemat energi, termasuk berjalan kaki atau bersepeda bagi pegawai yang memiliki jarak rumah dekat dengan kantor.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkot Blitar menghadapi kenaikan harga BBM yang diperkirakan masih akan berdampak terhadap belanja operasional hingga akhir tahun anggaran 2026. Seluruh kendaraan dinas di lingkungan pemerintah kota diketahui menggunakan BBM nonsubsidi sehingga kenaikan harga Pertamax ikut meningkatkan biaya operasional.
Baca Juga: 340 ODHIV di Kabupaten Blitar Hilang Kontak, Dinkes Waspadai Risiko Penularan HIV Meningkat
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin mengatakan pihaknya telah menerbitkan edaran kepada seluruh ASN agar menerapkan pola hidup hemat energi. Selain mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, skema work from home (WFH) setiap Jumat tetap dipertahankan untuk menekan konsumsi bahan bakar.
"Kami sudah menginstruksikan edaran untuk hemat BBM. Kami juga sudah kurangi banyak tentang konsumsi BBM termasuk aktivitas kita untuk efisiensi," ujar wali kota yang akrab disapa Mas Ibin.
Tak hanya itu, pemerintah kota juga tetap berupaya menjaga aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah program berbasis nol budgeting terus didorong agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa menambah beban anggaran daerah. Salah satunya melalui optimalisasi kegiatan car free day yang dinilai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
Efisiensi paling besar dilakukan pada pos perjalanan dinas. Pemkot kini membatasi kegiatan studi banding yang tidak mendesak dan hanya memprioritaskan perjalanan untuk memenuhi undangan penting dari instansi pemerintah yang lebih tinggi.
Mas Ibin menegaskan setiap perjalanan dinas harus diikuti personel seminimal mungkin. Bahkan, kepala OPD diminta tidak lagi membawa banyak staf ketika menghadiri kegiatan di luar daerah.
"Saya tekankan ke teman-teman OPD supaya lebih hemat dan yang dibawa jangan banyak-banyak. Tidak usah membawa staf dan minim saja," tegasnya.
Pembatasan tersebut berlaku mulai dari tingkat OPD hingga kepala daerah dan DPRD. Harapannya, biaya operasional perjalanan dapat ditekan tanpa mengganggu jalannya pemerintahan.
Kepala Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar Heru Eko Pramono menjelaskan, koordinasi antarlembaga kini lebih banyak dilakukan melalui rapat virtual menggunakan aplikasi konferensi daring.
Menurutnya, pertemuan tatap muka hanya akan dilakukan apabila benar-benar diperlukan. Durasi kegiatan juga akan dibatasi agar biaya perjalanan tetap terkendali.
"Kenaikan harga BBM otomatis akan berpaku pada volume atau rutinitas perjadin sehingga kami harus lebih selektif. Kalau memang itu bisa dilakukan dengan media lain seperti Zoom atau virtual, bisa dilakukan," jelas Heru.
Kebijakan tersebut dinilai lebih efisien karena mampu memangkas biaya transportasi, konsumsi, hingga akomodasi perjalanan dinas.
Efisiensi perjalanan dinas sebenarnya telah dilakukan Pemkot Blitar dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BPKAD, anggaran perjalanan dinas pada 2024 masih mencapai sekitar Rp22,6 miliar.
Memasuki 2025, anggaran tersebut dipangkas hampir 45 persen menjadi sekitar Rp12,3 miliar sebagai tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja pemerintah.
Pada 2026, alokasi anggaran kembali turun menjadi sekitar Rp12,1 miliar. Penyesuaian itu juga mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait transformasi budaya kerja digital melalui surat edaran bersama Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri.
Meski demikian, Heru memastikan kebutuhan perjalanan dinas yang benar-benar mendesak tetap akan dipenuhi. Hanya saja, seluruh kegiatan harus mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran.
"Tetap ada pembatasan-pembatasan. Kalau cukup sehari ya sehari saja, kalau cukup satu orang yang berangkat ya satu orang saja," pungkasnya.
Dengan kebijakan tersebut, Pemkot Blitar berharap dampak kenaikan harga BBM terhadap belanja daerah dapat ditekan. Efisiensi perjalanan dinas juga diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa harus melakukan penambahan anggaran di tengah tekanan biaya operasional yang terus meningkat.
Editor : Azahra Meilisani Salma