BLITAR KAWENTAR – Sejarah Bupati Blitar pada masa Hindia Belanda menyimpan perjalanan panjang yang tidak banyak diketahui masyarakat. Perubahan pemerintahan, pergantian pemimpin, hingga status wilayah Blitar sebagai kabupaten berlangsung secara bertahap setelah berakhirnya Perang Jawa dan ditandai dengan Perjanjian Sepreh pada 1830.
Dalam sebuah tayangan edukasi budaya yang dibawakan pegiat budaya Kabupaten Blitar, Rossi Nur Fita Anggraini, dijelaskan bahwa setelah Perjanjian Sepreh pada 3–4 Juli 1830, wilayah Mancanegara Timur yang sebelumnya berada di bawah Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta mulai dikelola langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Perubahan tersebut menjadi titik awal perjalanan sejarah Bupati Blitar yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan kabupaten mandiri.
Kala itu, Blitar masih berstatus distrik yang dipimpin seorang wedana, sedangkan Srengat telah berstatus kabupaten yang dipimpin seorang bupati. Seiring penataan administrasi pemerintahan kolonial, wilayah Blitar terus mengalami perubahan hingga akhirnya berdiri sebagai kabupaten tersendiri.
Awal Pemerintahan Blitar di Bawah Hindia Belanda
Setelah pembagian ulang wilayah administrasi pada 1831, Raden Ngabei Mertokusumo dipercaya menjadi pejabat Onder Regent atau wakil bupati di Srengat. Sementara Distrik Blitar dipimpin oleh Raden Ngabei Ringgo Dirono sebagai wedana.
Pada masa tersebut pemerintah kolonial juga menunjuk pejabat pengawas distrik. Salah satu peristiwa besar yang terjadi ialah letusan dahsyat Gunung Kelud pada 1848 yang membawa dampak besar bagi wilayah Blitar dan sekitarnya.
Kemudian pada 1850 dibentuk wilayah administratif baru bernama Onder Regentschap Blitar yang meliputi Distrik Blitar, Srengat, Wlingi, dan Lodoyo. Pembentukan wilayah ini menjadi langkah penting menuju lahirnya Kabupaten Blitar.
Menuju Kabupaten Blitar yang Mandiri
Mas Bei Partowijoyo dipercaya memimpin Blitar sebagai Onder Regent pada 1852. Selama masa kepemimpinannya berbagai lembaga pemerintahan mulai dibentuk sehingga Blitar dinilai siap menjadi kabupaten mandiri.
Kepemimpinan berikutnya diteruskan oleh Raden Aryo Adikusumo yang menjabat sejak 1853 hingga 1859. Pada masa inilah persiapan administrasi semakin matang hingga akhirnya pemerintah Hindia Belanda menetapkan Blitar sebagai kabupaten.
Tonggak sejarah itu terjadi pada 1 April 1863 ketika Raden Tumenggung Aryo Adinegoro dilantik sebagai Bupati Blitar pertama. Sejak saat itu status Onder Regentschap Blitar resmi berubah menjadi Regentschap Blitar atau Kabupaten Blitar.
Meski berhasil membawa Blitar berkembang menjadi wilayah administratif yang mandiri, masa jabatan Adinegoro tidak lepas dari berbagai tuduhan yang menyerangnya. Pada 1868 ia memilih mengundurkan diri dan mengusulkan agar menantunya menggantikan posisinya sebagai bupati.
Pergantian Para Bupati Blitar
Usulan tersebut diterima pemerintah kolonial dengan mengangkat Raden Bei Warsokusumo sebagai Bupati Blitar kedua pada 3 Mei 1869. Selama masa kepemimpinannya ia memperoleh berbagai gelar kehormatan mulai dari Tumenggung, Adipati, Aryo, hingga akhirnya bergelar Pangeran Aryo Warsokusumo.
Memasuki 1894, kepemimpinan beralih kepada putra sulungnya, Raden Mas Joyosukarto yang kemudian bergelar Raden Mas Tumenggung Aryo Sosrohadiningrat. Di bawah kepemimpinannya Blitar menghadapi letusan besar Gunung Kelud pada 1901.
Keberhasilannya menangani dampak bencana dan berbagai persoalan pemerintahan membuatnya memperoleh sejumlah penghargaan dari pemerintah Hindia Belanda, termasuk gelar Adipati dan kemudian Pangeran pada 1915.
Bupati Terakhir Masa Hindia Belanda
Setelah wafatnya Pangeran Aryo Sosrohadiningrat pada 1917, jabatan Bupati Blitar diteruskan oleh Raden Mas Tumenggung Warso Hadiningrat yang kemudian juga memperoleh gelar Aryo, Adipati, hingga Pangeran.
Awal kepemimpinannya diwarnai kerusuhan di wilayah Wlingi dan Kesamben pada 1918. Pemerintah daerah saat itu harus meminta bantuan militer kolonial untuk meredam situasi keamanan.
Tantangan yang lebih besar datang ketika Gunung Kelud kembali meletus dahsyat pada 20 Mei 1919. Letusan tersebut menewaskan lebih dari 5.000 orang dan menyebabkan kerusakan luas, termasuk memaksa relokasi sebagian kawasan Kota Blitar ke arah timur.
Atas keberhasilannya menangani dampak bencana, Warso Hadiningrat memperoleh berbagai penghargaan dari pemerintah kolonial. Ia menjadi bupati terakhir Blitar pada masa Hindia Belanda hingga berakhirnya kekuasaan Belanda setelah menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942.
Perjalanan panjang sejarah para bupati tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan Kabupaten Blitar. Kisah mereka menunjukkan bagaimana perubahan sistem pemerintahan, dinamika politik kolonial, hingga bencana alam turut membentuk wajah Blitar yang dikenal hingga saat ini.
Editor : Regina Gavin Agata