Di balik jasanya sebagai Proklamator Kemerdekaan, Soekarno juga dinilai menerapkan kebijakan politik yang menuai kritik karena dianggap mempersempit ruang demokrasi dan memperkuat kekuasaan presiden.
Pembahasan mengenai sisi gelap Soekarno tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik Indonesia pada dekade 1950-an hingga pertengahan 1960-an.
Saat itu Indonesia menghadapi berbagai persoalan mulai dari pergantian kabinet yang terus terjadi, konflik politik antarelite, hingga pemberontakan di sejumlah daerah.
Meski demikian, sejumlah sejarawan menilai setiap kebijakan Soekarno juga lahir dari kondisi politik yang sangat rumit setelah Indonesia merdeka.
Karena itu, berbagai keputusan kontroversial tersebut hingga kini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan akademisi maupun masyarakat.
Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada 1949, Indonesia sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
Namun, Soekarno menilai sistem federal berpotensi memecah belah bangsa karena membuka peluang daerah-daerah melepaskan diri dari Indonesia.
Atas dukungan berbagai tokoh politik, Indonesia akhirnya kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950.
Bersamaan dengan itu diterapkan sistem demokrasi parlementer yang membuat kekuasaan presiden menjadi lebih terbatas.
Dalam sistem tersebut, kabinet dipimpin perdana menteri sehingga Presiden Soekarno tidak memiliki kewenangan penuh menjalankan pemerintahan.
Kondisi ini beberapa kali memunculkan perbedaan pandangan antara Soekarno dengan para kepala pemerintahan.
Salah satu kritik terhadap Soekarno adalah seringnya pergantian kabinet pada era demokrasi parlementer. Setelah Kabinet Natsir berakhir, pemerintahan silih berganti dalam waktu relatif singkat.
Menurut berbagai catatan sejarah, pergantian kabinet tersebut dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai penyelesaian berbagai persoalan nasional, termasuk upaya merebut Irian Barat serta arah pembangunan Indonesia.
Situasi politik yang tidak stabil membuat Soekarno semakin vokal mengkritik sistem parlementer. Ia menganggap model demokrasi tersebut tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia karena terlalu banyak tarik-menarik kepentingan partai politik.
Baca Juga: Kuda Hitam Piala Dunia 2026 Jadi Ancaman Serius, Norwegia hingga Maroko Siap Guncang Tim Raksasa
Puncak perubahan terjadi ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri sistem demokrasi parlementer dan menggantikannya dengan Demokrasi Terpimpin.
Melalui sistem baru tersebut, kewenangan presiden menjadi jauh lebih besar. DPR hasil pemilu kemudian dibubarkan dan diganti dengan DPR Gotong Royong yang anggotanya ditunjuk pemerintah.
Pada masa inilah muncul kritik bahwa kekuasaan negara semakin terpusat di tangan presiden. Sejumlah partai politik, termasuk Masyumi dan PSI, kemudian dibubarkan karena dikaitkan dengan gerakan PRRI/Permesta.
Era Demokrasi Terpimpin juga diwarnai penangkapan sejumlah tokoh yang berseberangan dengan pemerintah.
Jurnalis Mochtar Lubis dipenjara setelah medianya dianggap mendukung kelompok pemberontak. Tokoh politik seperti Mohammad Natsir, Sutan Sjahrir, hingga Buya Hamka juga pernah menjalani penahanan dengan berbagai tuduhan.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa sebagian kalangan menilai pemerintahan Soekarno mulai menunjukkan praktik otoritarianisme.
Di sisi lain, pendukung Soekarno berpendapat langkah tersebut dilakukan demi menjaga stabilitas negara yang sedang menghadapi ancaman disintegrasi.
Di bidang politik luar negeri, Soekarno dikenal berhasil membawa Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia melalui kombinasi diplomasi dan tekanan militer yang berpuncak pada Perjanjian New York tahun 1962.
Namun kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia pada 1963 justru memicu kritik. Operasi Dwikora menguras anggaran negara di tengah kondisi ekonomi yang memburuk dan inflasi yang terus meningkat.
Menjelang akhir masa pemerintahannya, hubungan antara militer, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan pemerintah semakin memanas. Krisis ekonomi serta konflik politik akhirnya menjadi salah satu faktor yang mengakhiri kekuasaan Soekarno setelah meletusnya peristiwa G30S 1965.
Hingga kini, warisan kepemimpinan Soekarno tetap menjadi bahan diskusi sejarah. Di satu sisi, ia dikenang sebagai Proklamator Kemerdekaan sekaligus tokoh yang berhasil mengangkat posisi Indonesia di dunia internasional.
Namun di sisi lain, sejumlah kebijakan politiknya masih memunculkan perdebatan mengenai batas antara kepemimpinan yang kuat dan praktik pemerintahan yang terlalu terpusat.
Editor : Ratna Anggi Puspita Sari