BLITAR KAWENNTAR – Mengapa Soekarno lengser dari kursi Presiden Republik Indonesia masih menjadi salah satu peristiwa sejarah yang paling banyak diperdebatkan.
Sebagian kalangan menilai berakhirnya kekuasaan Soekarno merupakan kudeta merangkak, sementara pihak lain berpendapat pergantian kepemimpinan saat itu menjadi konsekuensi dari memburuknya kondisi politik, keamanan, dan ekonomi Indonesia.
Pembahasan mengenai mengapa Soekarno lengser tidak bisa dilepaskan dari situasi Indonesia pada pertengahan 1960-an.
Demonstrasi mahasiswa, krisis ekonomi, memanasnya persaingan antara militer dan Partai Komunis Indonesia (PKI), hingga meletusnya Gerakan 30 September 1965 menjadi rangkaian peristiwa yang mengubah arah perjalanan bangsa.
Di tengah tekanan politik yang semakin besar, Soekarno akhirnya kehilangan dukungan dari berbagai kelompok, termasuk sebagian unsur militer. Situasi tersebut membuka jalan bagi lahirnya pemerintahan baru di bawah Jenderal Soeharto.
Pada era Perang Dingin, Soekarno berupaya menempatkan Indonesia sebagai negara nonblok. Namun seiring waktu, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat semakin memburuk.
Setelah sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada 1955, Soekarno semakin dekat dengan negara-negara sosialis dan memberi ruang politik yang lebih besar kepada PKI.
Ketegangan memuncak ketika Indonesia melakukan konfrontasi terhadap pembentukan Federasi Malaysia.
Hubungan dengan Amerika Serikat semakin renggang setelah Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1965.
Di saat yang sama, Indonesia justru mempererat hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok yang mendukung kebijakan luar negeri Soekarno.
Selain persoalan politik, kondisi ekonomi menjadi faktor penting yang memperlemah posisi Soekarno.
Pemerintah saat itu menjalankan berbagai proyek besar sekaligus membiayai operasi militer, termasuk perebutan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia.
Besarnya pengeluaran negara membuat kondisi fiskal semakin berat. Inflasi melonjak hingga ratusan persen, nilai rupiah merosot tajam, sementara harga kebutuhan pokok terus naik.
Kondisi tersebut menyebabkan daya beli masyarakat turun drastis dan memicu keresahan di berbagai daerah.
Situasi ekonomi yang semakin memburuk membuat kritik terhadap pemerintahan Soekarno semakin keras, terutama dari kalangan mahasiswa dan kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan.
Ketegangan politik mencapai puncaknya setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Dalam peristiwa itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan.
Pemerintah kemudian menghadapi tekanan besar untuk segera mengambil langkah tegas terhadap PKI yang dituduh sebagai dalang peristiwa tersebut.
Namun sikap Soekarno yang tidak segera membubarkan PKI memunculkan kekecewaan di kalangan militer maupun mahasiswa.
Baca Juga: Kuda Hitam Piala Dunia 2026 Jadi Ancaman Serius, Norwegia hingga Maroko Siap Guncang Tim Raksasa
Gelombang demonstrasi pun meluas di berbagai kota. Massa menuntut pembubaran PKI, perbaikan ekonomi, serta meminta Soekarno mempertanggungjawabkan kondisi negara.
Di tengah situasi yang semakin tidak terkendali, pada 11 Maret 1966 Soekarno menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
Sehari kemudian, Soeharto membubarkan PKI dan mulai mengambil berbagai langkah politik, termasuk menangkap sejumlah pejabat yang dianggap dekat dengan Soekarno.
Melalui Sidang Istimewa MPRS, pidato pertanggungjawaban Soekarno yang dikenal sebagai Nawaksara ditolak. Pada 1967, MPRS secara resmi mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden.
Sejak saat itu, Soekarno menjalani masa pengasingan politik dalam pengawasan pemerintah hingga akhirnya wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta.
Hingga kini, proses lengsernya Soekarno tetap menjadi salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah Indonesia.
Sebagian sejarawan menilai pergantian kekuasaan tersebut merupakan konsekuensi dari krisis multidimensi yang melanda Indonesia, sementara sebagian lainnya memandang proses tersebut sebagai peralihan kekuasaan yang sarat manuver politik.
Perdebatan mengenai akhir pemerintahan Soekarno pun masih terus berlangsung dan menjadi kajian penting dalam sejarah politik Indonesia.
Editor : Ratna Anggi Puspita Sari