BLITAR KAWENTAR – Setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, perjuangan Soekarno belum berakhir. Justru masa-masa paling berat dimulai ketika Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia melalui Agresi Militer, sementara berbagai pemberontakan muncul di dalam negeri. Di tengah situasi tersebut, Soekarno memilih jalan diplomasi sekaligus mempertahankan kekuatan militer demi menjaga kedaulatan bangsa.
Sehari setelah proklamasi, Soekarno resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, didampingi Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Namun kabar kemerdekaan Indonesia tidak diterima oleh pemerintah Belanda. Pada September 1945, pasukan Sekutu bersama NICA mendarat di berbagai wilayah Indonesia dengan alasan melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Kehadiran mereka justru memicu perlawanan rakyat Indonesia.
Melihat situasi yang semakin memanas, Soekarno berusaha mencegah pertumpahan darah. Ia bahkan datang langsung ke Surabaya untuk menenangkan rakyat dan meminta pasukan Sekutu segera meninggalkan Indonesia setelah menyelesaikan tugasnya. Namun konflik tak dapat dihindari. Pertempuran besar pecah di Surabaya, Ambarawa, Medan, Semarang, dan sejumlah daerah lainnya.
Memasuki tahun 1946, Belanda berhasil menguasai sejumlah wilayah. Pemerintah Indonesia kemudian memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Di saat pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terus bergerilya mempertahankan wilayah, Soekarno memilih langkah diplomasi sebagai strategi utama.
Menurut Soekarno, perang bukan satu-satunya cara mempertahankan kemerdekaan. Indonesia yang baru berdiri belum memiliki kekuatan militer yang sebanding dengan Belanda. Karena itu, ia menyetujui Perundingan Linggarjati sebagai upaya memperoleh pengakuan internasional terhadap Republik Indonesia.
Keputusan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan. Banyak tokoh menilai Soekarno terlalu lunak terhadap Belanda. Kekhawatiran itu terbukti ketika Belanda melanggar hasil Linggarjati dan melancarkan Agresi Militer Belanda I pada Juli 1947.
Baca Juga: Benarkah Soekarno Memiliki Kesaktian? Ini Deretan Mitos, Pusaka, dan Fakta Sejarah Sang Proklamator
Indonesia kembali menghadapi serangan besar-besaran. Soekarno kemudian meminta dukungan dunia internasional, termasuk Amerika Serikat, hingga akhirnya lahir Perundingan Renville. Meski hasilnya dinilai merugikan Indonesia karena wilayah republik semakin menyempit, Soekarno tetap mempertahankan jalur diplomasi demi menghindari korban jiwa yang lebih besar.
Belanda kembali melancarkan Agresi Militer II pada Desember 1948 dengan menyerbu Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta memilih tetap berada di ibu kota hingga akhirnya ditangkap Belanda.
Sebelum ditangkap, Soekarno telah memberikan mandat kepada Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Di saat yang sama, Panglima Besar Jenderal Soedirman memimpin perang gerilya melawan Belanda.
Baca Juga: Mengapa Soekarno Bekerja Sama dengan Jepang? Ini Kisah Perjuangannya Menuju Kemerdekaan Indonesia
Penangkapan Soekarno justru menjadi keuntungan diplomatik bagi Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam tindakan Belanda, sementara Amerika Serikat menghentikan bantuan ekonomi kepada negeri tersebut. Tekanan internasional akhirnya memaksa Belanda kembali ke meja perundingan.
Serangkaian perundingan, mulai dari Roem-Roijen hingga Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 1949, menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Belanda akhirnya mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara berdaulat yang diakui dunia internasional.
Di tengah perjuangan menghadapi Belanda, Soekarno juga harus mengatasi ancaman dari dalam negeri. Salah satunya adalah pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin Kartosuwiryo.
Baca Juga: Mengapa Soekarno Lengser? Krisis Ekonomi, G30S hingga Supersemar yang Mengakhiri Kekuasaannya
Kelompok tersebut menolak hasil Perjanjian Renville dan memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada 1949. Gerakan DI/TII berkembang di berbagai daerah dan beberapa kali melakukan serangan terhadap aparat negara hingga percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno.
Pemerintah akhirnya mengambil tindakan tegas. Operasi militer dilakukan selama bertahun-tahun hingga Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada 1962 dan dijatuhi hukuman mati.
Selain DI/TII, Soekarno juga menghadapi Pemberontakan PKI Madiun 1948 yang dipimpin Musso dan Amir Sjarifuddin. Setelah kelompok tersebut memproklamasikan pemerintahan tandingan di Madiun, Soekarno memerintahkan TNI menumpas pemberontakan demi menjaga keutuhan Republik Indonesia.
Baca Juga: Menguak Sisi Gelap Soekarno, Kebijakan Politik yang Mengubah Arah Demokrasi Indonesia
Meski harus kehilangan banyak rekan seperjuangan akibat konflik politik, Soekarno tetap berpegang pada tujuan utama mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perpaduan strategi diplomasi dan perjuangan bersenjata akhirnya berhasil mengantarkan Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional sekaligus mempertahankan eksistensi negara yang baru berdiri.
Editor : Azahra Meilisani Salma