BLITAR KAWENTAR – Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir 1949, tantangan yang dihadapi Presiden Soekarno tidak lagi hanya berasal dari luar negeri. Gejolak politik, pergantian kabinet, konflik antarelite, hingga pemberontakan di berbagai daerah membuat pemerintahan berjalan tidak stabil. Kondisi tersebut kemudian mendorong Soekarno mengubah sistem pemerintahan menjadi Demokrasi Terpimpin, sebuah kebijakan yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan.
Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer. Dalam sistem ini, presiden berperan sebagai kepala negara, sementara jalannya pemerintahan berada di tangan kabinet yang dipimpin perdana menteri. Namun, sering bergantinya kabinet membuat berbagai program pemerintah sulit berjalan secara maksimal.
Situasi tersebut membuat Soekarno menilai sistem parlementer tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Ia menganggap persaingan antarpartai politik justru menghambat pembangunan nasional dan memperlemah persatuan bangsa. Karena itu, Soekarno mulai menggagas sistem Demokrasi Terpimpin yang memberikan kewenangan lebih besar kepada presiden.
Sebelum sistem baru diterapkan, hubungan Soekarno dengan sejumlah tokoh nasional mulai merenggang. Perbedaan pandangan dengan Mohammad Natsir, Mohammad Hatta hingga sejumlah pimpinan partai politik semakin tajam.
Puncaknya terjadi ketika Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada Desember 1956. Pengunduran diri tersebut dinilai menjadi titik balik karena sejak saat itu tidak lagi ada tokoh yang mampu menjadi penyeimbang kebijakan Soekarno di pemerintahan.
Di sisi lain, ketidakpuasan juga muncul dari sejumlah daerah di luar Pulau Jawa. Mereka menilai pembangunan lebih banyak terpusat di Jawa, sementara daerah penghasil devisa belum memperoleh perhatian yang seimbang. Kondisi tersebut melahirkan gerakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi.
Baca Juga: Benarkah Soekarno Memiliki Kesaktian? Ini Deretan Mitos, Pusaka, dan Fakta Sejarah Sang Proklamator
Pemerintah pusat memandang gerakan tersebut sebagai ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Operasi militer pun dilakukan hingga akhirnya pemberontakan berhasil dipadamkan beberapa tahun kemudian.
Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, Indonesia resmi memasuki era Demokrasi Terpimpin.
Melalui sistem tersebut, posisi presiden menjadi semakin kuat. DPR hasil Pemilu dibubarkan dan diganti dengan DPR Gotong Royong yang anggotanya ditunjuk pemerintah. Sejumlah partai politik juga dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan kepentingan negara.
Baca Juga: Mengapa Soekarno Bekerja Sama dengan Jepang? Ini Kisah Perjuangannya Menuju Kemerdekaan Indonesia
Pendukung Soekarno menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk mengakhiri ketidakstabilan politik yang selama bertahun-tahun menghambat pembangunan. Namun, tidak sedikit pihak yang menganggap langkah itu menjadi awal lahirnya pemerintahan yang terlalu terpusat pada satu figur.
Dalam menjalankan pemerintahannya, Soekarno berusaha menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua kekuatan tersebut memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik nasional.
Militer menjadi tulang punggung pertahanan negara sekaligus berperan dalam pemerintahan. Sementara PKI berkembang menjadi salah satu partai politik terbesar dengan basis massa yang luas.
Baca Juga: Mengapa Soekarno Lengser? Krisis Ekonomi, G30S hingga Supersemar yang Mengakhiri Kekuasaannya
Strategi tersebut sempat memperkuat posisi Soekarno. Namun di sisi lain, rivalitas antara militer dan PKI semakin tajam sehingga menimbulkan ketegangan politik yang terus meningkat menjelang pertengahan 1960-an.
Di tengah dinamika politik dalam negeri, Soekarno mencatat keberhasilan besar dalam perjuangan merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Melalui kombinasi diplomasi internasional dan tekanan militer melalui Operasi Trikora, Belanda akhirnya bersedia menyerahkan wilayah tersebut kepada Indonesia pada 1962 melalui Perjanjian New York.
Keberhasilan itu memperkuat citra Soekarno sebagai pemimpin yang mampu menjaga keutuhan wilayah Indonesia sekaligus meningkatkan pengaruhnya di panggung internasional.
Baca Juga: Menguak Sisi Gelap Soekarno, Kebijakan Politik yang Mengubah Arah Demokrasi Indonesia
Meski mencatat sejumlah keberhasilan, pemerintahan Soekarno juga menuai kritik. Sejumlah tokoh politik, jurnalis, hingga aktivis ditangkap karena dianggap mengancam stabilitas negara. Beberapa media massa dibredel, sementara tokoh seperti Mohammad Natsir, Sutan Sjahrir, Buya Hamka, hingga Mochtar Lubis pernah menjalani penahanan pada masa Demokrasi Terpimpin.
Selain itu, kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia juga memicu perdebatan. Soekarno menilai pembentukan Federasi Malaysia sebagai bentuk neokolonialisme yang mengancam Indonesia. Namun kebijakan tersebut membuat beban ekonomi negara semakin berat di tengah kondisi keuangan yang memburuk.
Menjelang pertengahan dekade 1960-an, ketegangan politik antara militer dan PKI semakin meningkat. Situasi ekonomi memburuk, inflasi melonjak, dan stabilitas nasional terganggu. Rangkaian peristiwa itu kemudian menjadi latar belakang lahirnya krisis politik 1965 yang mengakhiri era kekuasaan Soekarno.