BLITAR KAWENTAR– Meski telah lama menyandang status sebagai ibu kota Kabupaten Blitar, Kecamatan Kanigoro hingga kini belum memiliki sekolah menengah atas (SMA) negeri.
Kondisi tersebut memicu keprihatinan sejumlah elemen masyarakat, salah satunya Ki Demang Community, yang mendesak pemerintah segera merealisasikan pembangunan SMA negeri demi memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat setempat.
Desakan itu disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar.
Surat tersebut dipasang dalam bentuk banner sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus pengingat bahwa hingga kini Kanigoro masih belum memiliki SMA maupun SMK negeri, meski menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Blitar.
Direktur Ki Demang Community, Henri Sulvianto, menilai pembangunan SMA Negeri di Kanigoro sudah menjadi kebutuhan yang mendesak.
Menurutnya, perkembangan kawasan sebagai ibu kota kabupaten seharusnya juga diikuti dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai.
Baca Juga: Kota Blitar Dapat Tambahan 444 Unit Bantuan RTLH, Total 744 Rumah Bakal Dibedah Tuntas Tahun Ini
"Sejak pusat pemerintahan Kabupaten Blitar dipindahkan ke Kanigoro, berbagai fasilitas pemerintahan telah dibangun dan berkembang. Namun sampai sekarang Kanigoro sebagai ibu kota Kabupaten Blitar justru belum memiliki SMA maupun SMK negeri," ujarnya.
Henri menjelaskan, tidak adanya SMA negeri membuat banyak lulusan SMP di Kanigoro harus melanjutkan pendidikan ke kecamatan lain untuk memperoleh akses sekolah negeri.
Kondisi tersebut dinilai kurang ideal, terutama bagi siswa yang terkendala jarak maupun biaya transportasi.
Padahal, menurutnya, hampir seluruh ibu kota kabupaten di Provinsi Jawa Timur telah memiliki fasilitas pendidikan menengah atas negeri sebagai penunjang pelayanan publik.
"Kondisi ini tentu menjadi perhatian. Seharusnya masyarakat Kanigoro dan sekitarnya memiliki akses pendidikan menengah negeri yang lebih dekat dan mudah dijangkau," katanya.
Keberadaan SMA negeri dinilai tidak hanya memberikan kemudahan akses pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari pemerataan layanan publik di wilayah yang kini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Blitar.
Untuk mendukung pembangunan sekolah baru, Ki Demang Community juga menawarkan sejumlah solusi kepada pemerintah daerah.
Salah satunya melalui penataan aset pendidikan yang sudah ada agar pembangunan tidak selalu bergantung pada penyediaan lahan baru.
Henri mengusulkan pemerintah dapat mengoptimalkan aset pendidikan dasar yang saat ini dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.
Baca Juga: Jadwal Pencairan PKH dan BPNT Tahap 3 2026 Diprediksi Akhir Juli, Ini Rincian Bantuannya
Misalnya melalui penggabungan sekolah dasar yang jumlah siswanya relatif sedikit sehingga tersedia ruang atau aset yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi alternatif yang lebih efisien sekaligus mempercepat realisasi pembangunan SMA negeri di Kanigoro.
Sebelum menyampaikan aspirasi melalui surat terbuka, Ki Demang Community sebenarnya telah menempuh jalur resmi.
Pada awal Juni lalu, organisasi tersebut mengajukan permohonan audiensi kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar untuk membahas kebutuhan pembangunan SMA negeri di Kanigoro.
Namun hingga saat ini, permohonan tersebut disebut belum memperoleh tanggapan dari pihak DPRD.
Karena itu, mereka memilih menyampaikan aspirasi secara terbuka agar mendapat perhatian lebih luas dari pemerintah daerah maupun legislatif.
Henri berharap aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai wacana, melainkan segera ditindaklanjuti melalui perencanaan pembangunan pendidikan dalam waktu dekat.
Ki Demang Community berharap pembangunan SMA Negeri di Kanigoro dapat mulai direalisasikan paling lambat pada tahun ajaran 2027.
Dengan demikian, lulusan SMP di wilayah Kanigoro dan sekitarnya dapat menikmati akses pendidikan negeri yang lebih dekat tanpa harus bersekolah di kecamatan lain.
Selain meningkatkan akses pendidikan, keberadaan SMA negeri juga dinilai akan memperkuat posisi Kanigoro sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Blitar yang memiliki layanan publik lengkap, termasuk di sektor pendidikan.
"Kami berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat di Kanigoro. Harapannya, paling lambat tahun ajaran 2027 sudah ada realisasi pembangunan SMA negeri di ibu kota Kabupaten Blitar," pungkas Henri.
Desakan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur pemerintahan seharusnya berjalan seiring dengan penyediaan fasilitas pendidikan.
Sebagai ibu kota Kabupaten Blitar, Kanigoro dinilai sudah selayaknya memiliki SMA negeri agar kebutuhan pendidikan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih merata.(jar/c1/sub)
Editor : Ratna Anggi Puspita Sari