JAKARTA – Demokrasi Terpimpin Soekarno menjadi salah satu periode paling kontroversial dalam sejarah politik Indonesia. Selain diwarnai kebijakan politik yang memperkuat kekuasaan presiden, masa pemerintahan tersebut juga memunculkan berbagai polemik, mulai dari penahanan sejumlah tokoh politik, pembubaran partai, hingga kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia yang memicu ketegangan di kawasan Asia Tenggara.
Pada masa Demokrasi Terpimpin Soekarno, sejumlah tokoh nasional yang dikenal kritis terhadap pemerintah harus berhadapan dengan proses penahanan tanpa pengadilan. Beberapa di antaranya adalah jurnalis Mochtar Lubis, sastrawan Pramoedya Ananta Toer, mantan Perdana Menteri Sutan Sjahrir, hingga ulama sekaligus cendekiawan Buya Hamka. Kebijakan tersebut menjadi salah satu aspek yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan para sejarawan. Transkrip juga menyebut sejumlah tokoh ditahan karena dianggap mengkritik kebijakan pemerintah atau dikaitkan dengan gerakan politik yang berseberangan dengan pemerintah saat itu.
Salah satu nama yang banyak disorot adalah Mochtar Lubis. Pendiri harian Indonesia Raya itu disebut menjalani penahanan selama hampir sembilan tahun setelah menerbitkan pemberitaan mengenai dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah menteri. Selain Mochtar Lubis, Pramoedya Ananta Toer yang saat itu aktif di Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) juga sempat dipenjara karena kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait etnis Tionghoa.
Baca Juga: Gaji PNS 2026 Dipastikan Belum Berubah, Ini Daftar Lengkap Besaran Gaji ASN Berdasarkan Golongan
Gelombang penahanan juga menyasar sejumlah tokoh politik yang dikaitkan dengan gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir menjadi salah satu tokoh yang ditahan setelah mengkritik penerapan Demokrasi Terpimpin dan dikaitkan dengan PRRI. Dalam periode yang sama, Partai Masyumi serta Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan oleh pemerintah.
Sutan Sjahrir, tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan sekaligus perdana menteri pertama Indonesia, turut mengalami penahanan. Ia dituduh terlibat dalam upaya makar setelah terjadi aksi pelemparan granat yang ditujukan kepada Presiden Soekarno di Makassar pada Januari 1962. Meski kemudian diizinkan menjalani pengobatan ke Swiss, Sjahrir meninggal dunia pada 1966 saat masih berstatus tahanan politik.
Tokoh lain yang juga mengalami penahanan adalah Buya Hamka. Ulama, sastrawan, sekaligus mantan tokoh Masyumi tersebut ditangkap pada 1964 dengan tuduhan terlibat dalam rencana kudeta terhadap pemerintah. Meski tuduhan tersebut menuai perdebatan, Hamka tetap menjalani masa penahanan selama pemerintahan Soekarno.
Baca Juga: DBHCHT Kota Blitar Dipangkas Hampir 50 Persen, Sektor Kesehatan Tetap Jadi Prioritas Utama
Selain dinamika politik di dalam negeri, kebijakan luar negeri Soekarno juga menjadi perhatian, terutama saat Indonesia menjalankan politik konfrontasi terhadap pembentukan Federasi Malaysia.
Soekarno menilai pembentukan Malaysia sebagai bagian dari strategi neokolonialisme Inggris yang berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Ketika Malaysia tetap mendeklarasikan pembentukan federasi pada 16 September 1963, pemerintah Indonesia mengambil langkah konfrontasi yang kemudian dikenal sebagai Dwi Komando Rakyat (Dwikora).
Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Jadi Tanda Tanya, Ini Daftar Gaji ASN Terbaru Berdasarkan Golongan
Penolakan Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia berujung pada kebijakan konfrontasi yang dikenal sebagai Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Pada 3 Mei 1964, Soekarno menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung perjuangan menggagalkan pembentukan Malaysia yang menurutnya merupakan proyek neokolonialisme Inggris.
Kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan pengerahan kekuatan militer dan sukarelawan ke wilayah perbatasan. Ketegangan antara Indonesia, Malaysia, dan Inggris pun meningkat. Di dalam negeri, Partai Komunis Indonesia (PKI) memberikan dukungan terhadap kebijakan konfrontasi tersebut melalui berbagai aksi politik, sementara sebagian kalangan militer memiliki pandangan yang berbeda mengenai langkah pemerintah.
Perbedaan sikap di tubuh pemerintahan dan militer semakin terlihat ketika sejumlah petinggi Angkatan Darat menilai konfrontasi dengan Malaysia justru membebani kondisi nasional yang saat itu sedang menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan politik.
Baca Juga: Daftar Gaji PNS 2026 Terbaru, Benarkah Naik? Ini Penjelasan Lengkap Besaran Gaji Sesuai Golongan
Di tengah meningkatnya tensi politik luar negeri, kondisi ekonomi Indonesia juga mengalami tekanan berat. Inflasi yang tinggi, menurunnya kemampuan ekonomi negara, serta sulitnya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menjadi persoalan yang semakin dirasakan pada pertengahan 1960-an.
Situasi tersebut membuat stabilitas pemerintahan mulai terganggu. Di sisi lain, hubungan antara PKI dan Angkatan Darat semakin memanas. Persaingan politik di antara kedua kekuatan itu menciptakan ketegangan yang terus meningkat dan memengaruhi dinamika pemerintahan Presiden Soekarno.
Kondisi kesehatan Soekarno yang mulai menurun pada masa itu turut memunculkan ketidakpastian mengenai arah kepemimpinan nasional. Berbagai persoalan yang terjadi secara bersamaan membuat posisi politik pemerintah semakin sulit.
Baca Juga: Kenaikan Gaji ASN 2026 Berpeluang? Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa Picu Harapan Baru
Rangkaian persoalan politik, ekonomi, dan keamanan akhirnya bermuara pada krisis nasional yang memuncak pada 1965. Ketegangan antara berbagai kekuatan politik mencapai titik tertinggi setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S), yang kemudian menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern.
Peristiwa tersebut menjadi awal perubahan besar dalam pemerintahan Indonesia. Krisis politik yang terjadi setelahnya secara bertahap mengakhiri era Demokrasi Terpimpin dan mengubah konstelasi politik nasional, hingga akhirnya kekuasaan Presiden Soekarno berakhir beberapa tahun kemudian.
Hingga kini, Demokrasi Terpimpin Soekarno masih menjadi salah satu periode yang paling banyak dikaji oleh para sejarawan. Sebagian menilai kebijakan pada masa itu berhasil memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, sementara sebagian lainnya menyoroti berbagai pembatasan terhadap kebebasan politik, penahanan tokoh oposisi, serta kebijakan konfrontasi yang dinilai memberi dampak besar terhadap kondisi ekonomi dan stabilitas nasional. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa era Demokrasi Terpimpin tetap menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa yang terus dipelajari hingga sekarang.
source : youtube Matahatipemuda
Editor : Brilian Syifa Almasih