BLITAR KAWENTAR – Keinginan masyarakat agar SMAN Kanigoro segera berdiri masih harus menunggu proses panjang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan pembangunan sekolah menengah atas negeri tidak bisa dilakukan hanya karena adanya aspirasi masyarakat atau status Kanigoro sebagai ibu kota Kabupaten Blitar.
Seluruh proses harus melalui kajian teknis yang matang untuk memastikan kebutuhan riil di lapangan.
Harapan berdirinya SMAN Kanigoro kembali menguat setelah berbagai elemen masyarakat, termasuk Ki Demang Community, menyuarakan aspirasi melalui aksi damai. Mereka menilai sudah saatnya Kecamatan Kanigoro memiliki SMA Negeri sendiri agar akses pendidikan masyarakat semakin mudah dan merata.
Baca Juga: Rekomendasi 10 HP Oppo dan Vivo RAM 8/256 GB Terbaik 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Namun, Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur menegaskan pembangunan SMAN Kanigoro baru dapat dipertimbangkan apabila hasil kajian menunjukkan jumlah lulusan SMP dan MTs di wilayah tersebut benar-benar sudah melampaui daya tampung sekolah yang ada di sekitarnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Suhartono, menjelaskan bahwa pendirian SMA maupun SMK Negeri memiliki tahapan yang cukup panjang.
Pemerintah daerah harus memenuhi berbagai persyaratan administratif sebelum usulan dapat diproses oleh pemerintah provinsi.
Baca Juga: 10 HP Oppo dan Vivo RAM 8/256 GB Terbaik 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan, Mana Paling Worth It?
Persyaratan paling mendasar adalah tersedianya aset berupa lahan milik pemerintah daerah. Tanah tersebut nantinya harus diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai dasar pembangunan sekolah baru.
"Persyaratan utama adalah adanya aset tanah dari pemerintah daerah yang diserahkan kepada pemerintah provinsi. Setelah itu baru bisa diproses lebih lanjut," ujar Suhartono saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7).
Setelah proses pelimpahan aset selesai, pemerintah daerah dapat mengajukan proposal resmi pembangunan sekolah kepada Dispendik Jatim. Proposal tersebut selanjutnya menjadi dasar dilakukannya studi kelayakan oleh tim teknis.
Dalam kajian tersebut, Dispendik akan melakukan pemetaan terhadap jumlah lulusan SMP, MTs, maupun sekolah sederajat di Kecamatan Kanigoro dan wilayah sekitarnya.
Data tersebut akan dibandingkan dengan kapasitas sekolah menengah atas yang sudah ada. Tujuannya untuk mengetahui apakah seluruh lulusan masih dapat tertampung atau justru sudah mengalami kelebihan kapasitas.
"Kalau aset sudah siap dan proposal masuk, baru dilakukan kajian. Apakah daerah tersebut memang membutuhkan sekolah baru atau tidak. Apakah lulusan SMP sederajat sudah tidak tertampung lagi. Semua harus berdasarkan analisis, tidak bisa langsung membangun SMA atau SMK negeri," tegasnya.
Baca Juga: Jelang Masuk Sekolah Tahun Ajaran Baru, Transaksi Gadai di Blitar Naik 18 Persen
Menurut Suhartono, hasil kajian itulah yang nantinya menjadi dasar pemerintah provinsi mengambil keputusan mengenai pembangunan sekolah baru.
Suhartono juga meluruskan anggapan bahwa setiap ibu kota kabupaten harus memiliki SMA Negeri.
Menurutnya, pemerintah tidak menggunakan status administratif suatu wilayah sebagai dasar pembangunan fasilitas pendidikan. Yang menjadi prioritas adalah kebutuhan masyarakat berdasarkan data dan kondisi lapangan.
"Jadi bukan karena suatu wilayah menjadi ibu kota kabupaten lalu otomatis harus memiliki SMA Negeri. Yang dilihat adalah kebutuhan nyata masyarakat serta daya tampung sekolah yang sudah ada," katanya.
Apabila hasil analisis menunjukkan seluruh lulusan SMP maupun MTs masih dapat diterima di sekolah-sekolah sekitar, maka pembangunan sekolah negeri baru dinilai belum memiliki urgensi.
Saat ini Kecamatan Kanigoro memang belum memiliki SMA Negeri. Namun masyarakat masih dapat mengakses sejumlah sekolah menengah atas di wilayah sekitar.
Baca Juga: Kisah Bidan di Blitar dari Seorang Penari hingga Ajak Kader Kesehatan Kembangkan Posyandu ILP
Di antaranya terdapat MAN 1 Blitar yang berada di wilayah Kanigoro. Selain itu terdapat SMAN 1 Garum di sebelah utara dan SMAN 1 Sutojayan di bagian selatan.
Pilihan lainnya juga tersedia di sejumlah SMA Negeri maupun swasta yang berada di Kota Blitar dengan jarak tempuh yang relatif tidak terlalu jauh.
Keberadaan sekolah-sekolah tersebut menjadi bagian penting dalam perhitungan pemerintah ketika menentukan kebutuhan pembangunan sekolah baru.
Sebelumnya, Ki Demang Community menggelar aksi damai di Simpang Empat Kanigoro dengan membawa spanduk bertuliskan "Surat Terbuka".
Aspirasi tersebut ditujukan kepada Bupati Blitar dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar agar memperjuangkan pembangunan SMA Negeri di wilayah ibu kota kabupaten.
Warga berharap keberadaan SMAN Kanigoro dapat memberikan kemudahan akses pendidikan bagi lulusan SMP sekaligus meningkatkan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Blitar.
Baca Juga: Ketua KONI Kota Blitar Angkat Bicara Terkait Belum Lakukan Audiensi dengan Pemkot
Meski demikian, hingga kini peluang pembangunan sekolah tersebut masih bergantung pada hasil kajian teknis Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Selama kapasitas sekolah yang ada masih dinilai mampu menampung seluruh lulusan SMP dan MTs, pembangunan SMA Negeri baru belum menjadi prioritas.
Pemerintah menegaskan setiap kebijakan pembangunan sekolah harus didasarkan pada kebutuhan nyata agar anggaran yang digunakan benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(jar/c1/sub)
Editor : Ratna Anggi Puspita Sari