BLITAR KAWENTAR – Proses seleksi terbuka jabatan Pemkot Blitar untuk mengisi enam posisi pimpinan tinggi pratama resmi memasuki tahap akhir.
Sebanyak 18 nama yang berhasil masuk tiga besar hasil seleksi kini telah diusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai tahapan sebelum penetapan pejabat definitif oleh Wali Kota Blitar.
Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam mekanisme pengisian jabatan sesuai ketentuan manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga: MPLS 2026 di Blitar Dimulai 13 Juli, Materi BNN dan Kepolisian Masuk Pembekalan Siswa Baru
Setelah rekomendasi dari BKN diterbitkan, Wali Kota Blitar akan menentukan satu nama terbaik untuk masing-masing jabatan yang diperebutkan.
Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kota Blitar, Andy Setiawan, mengatakan seluruh rangkaian seleksi terbuka jabatan Pemkot Blitar telah selesai dilaksanakan.
Saat ini pemerintah kota hanya menunggu hasil rekomendasi dari BKN.
Baca Juga: Pensiunan PNS 2026 Masih Jadi Sorotan, Benarkah Gaji Naik dan Rapelan Cair? Ini Penjelasan Resminya
"Tahapan seleksi sudah selesai. Nama peserta yang lolos seleksi sudah kami usulkan ke BKN. Sekarang kami menunggu rekomendasi dari BKN," ujarnya kepada Radar Blitar.
Seleksi terbuka kali ini dilakukan untuk mengisi enam jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih kosong di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
Enam posisi tersebut meliputi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Baca Juga: Pensiunan PNS 2026 Masih Jadi Sorotan, Benarkah Gaji Naik dan Rapelan Cair? Ini Penjelasan Resminya
Menurut Andy, seleksi diikuti oleh 26 aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan.
Setelah melalui seluruh tahapan, panitia menetapkan tiga peserta terbaik untuk masing-masing jabatan sehingga total terdapat 18 nama yang diusulkan kepada BKN.
"Dari hasil seleksi, masing-masing jabatan diambil tiga besar. Berarti ada 18 nama untuk enam OPD yang kami usulkan ke BKN," katanya.
Andy menjelaskan, rekomendasi dari BKN menjadi tahapan administratif yang harus dipenuhi sebelum penetapan pejabat definitif dilakukan.
Setelah rekomendasi diterbitkan, seluruh kewenangan penentuan pejabat terpilih berada di tangan Wali Kota Blitar.
Nantinya, wali kota akan memilih satu nama dari tiga kandidat terbaik pada masing-masing jabatan.
"Untuk pengumuman final hasil seleksi nanti menunggu wali kota," jelasnya.
Baca Juga: Semangat KWT Bina Tani Mysari Pala di Bogor Sukses Kembangkan Usaha lewat Program AURA BRI Peduli
Dengan mekanisme tersebut, proses pengisian jabatan diharapkan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan sekaligus menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk memimpin organisasi perangkat daerah (OPD).
Meski seleksi enam jabatan telah rampung, Pemerintah Kota Blitar masih memiliki sejumlah posisi strategis yang belum terisi secara definitif.
Tiga jabatan tersebut yakni Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Kesehatan, serta Direktur RSUD Mardi Waluyo.
BKPSDM memastikan pengisian jabatan tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah proses seleksi enam kepala OPD selesai.
"Secara bertahap, setelah pengisian enam kepala OPD ini, kami akan melakukan seleksi terbuka lagi untuk mengisi tiga jabatan yang masih kosong," pungkas Andy.
Pengisian jabatan secara terbuka tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
Baca Juga: Rapel Gaji Pensiunan Juli 2026 Kapan Cair? PT Taspen Tegaskan Jadwal dan Fakta Resminya
Selain memberikan kesempatan yang sama bagi ASN yang memenuhi syarat, mekanisme seleksi terbuka juga menjadi upaya menghadirkan pejabat yang profesional, kompeten, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (bud/c1/ady)
Editor : Ratna Anggi Puspita Sari