BLITAR KAWENTAR – Program sertifikasi tanah ulayat yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat di Papua. Lebih dari itu, pengakuan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan tanah adat secara berkelanjutan.
Melalui skema Hak Pengelolaan (HPL), masyarakat adat tetap memegang kendali atas tanah ulayat mereka. Di sisi lain, kepastian hukum yang diberikan negara membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal tanpa menghilangkan hak-hak adat.
Pemerintah menilai perlindungan tanah ulayat harus berjalan seiring dengan upaya pemberdayaan masyarakat agar tanah adat tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
Baca Juga: Cerita Prajurit TNI asal Blitar Dikala Berlebaran di Tanah Papua: Saya Rindu Kampung Halaman
Sertifikat Jadi Awal Pemberdayaan
ATR/BPN menegaskan bahwa penerbitan sertifikat HPL bukanlah akhir dari proses perlindungan masyarakat adat.
Setelah memperoleh pengakuan hukum, pemerintah berharap berbagai program lintas sektor dapat masuk untuk mendukung pengembangan wilayah adat, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga usaha berbasis potensi lokal.
Baca Juga: Sertipikasi Tanah Ulayat Papua Perkuat Harmoni Hukum Adat dan Pertanahan
Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat adat memiliki posisi yang lebih kuat dalam menyusun rencana pemanfaatan lahan serta menjalin kerja sama yang memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas mereka.
Karena itu, sertifikasi tanah ulayat dipandang sebagai fondasi bagi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Potensi Sagu Jadi Harapan Masyarakat
Salah satu harapan masyarakat adat adalah dukungan pemerintah dalam mengembangkan tanaman sagu yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat Papua.
Selain bantuan bibit unggul, masyarakat juga berharap adanya penyediaan peralatan modern agar proses pengolahan sagu tidak lagi sepenuhnya dilakukan secara manual.
Dengan dukungan tersebut, hasil produksi diharapkan meningkat sehingga mampu memperkuat perekonomian keluarga sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat.
Menurut masyarakat, peningkatan hasil ekonomi akan membantu orang tua membiayai pendidikan anak-anak sehingga generasi mendatang memiliki masa depan yang lebih baik.
Baca Juga: Menteri Nusron Saksikan GEMAPATAS di Skouw Yambe, Percepat Pendaftaran Tanah Ulayat Papua
Kepastian Hukum Tarik Kemitraan
Keberadaan sertifikat HPL juga dinilai memberikan kepastian bagi pihak luar yang ingin menjalin kerja sama dengan masyarakat adat.
Investor maupun pemerintah dapat mengetahui secara jelas status tanah yang akan dimanfaatkan sehingga proses kerja sama dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan yang berlaku.
ATR/BPN menegaskan bahwa HPL tidak dapat diperjualbelikan. Tanah ulayat tetap menjadi milik komunal masyarakat adat dan seluruh keputusan pemanfaatannya harus melalui mekanisme adat.
Dengan demikian, peluang investasi tetap terbuka tanpa menghilangkan hak masyarakat atas tanah leluhur mereka.
Kolaborasi Lintas Sektor Sangat Dibutuhkan
Pemerintah mengakui bahwa keberhasilan sertifikasi tanah ulayat tidak hanya bergantung pada ATR/BPN.
Setelah proses administrasi selesai, diperlukan dukungan dari berbagai kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga terkait agar masyarakat benar-benar memperoleh manfaat ekonomi dari tanah yang telah mendapatkan kepastian hukum.
Program pengembangan usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, hingga pendampingan bagi masyarakat adat dinilai menjadi langkah penting setelah sertifikat diterbitkan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang tidak hanya melindungi hak masyarakat adat, tetapi juga meningkatkan taraf hidup mereka.
Baca Juga: Kantor Pertanahan Blitar Hadirkan Sertifikat Elektronik: Cetak dari Blitar untuk Tanah di Papua
Dorong Kesejahteraan Tanpa Menghilangkan Nilai Adat
ATR/BPN berharap program sertifikasi tanah ulayat dapat menjadi contoh bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya dapat berjalan berdampingan.
Melalui kepastian hukum, masyarakat adat memiliki ruang yang lebih besar untuk mengelola potensi wilayahnya sesuai nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun.
Pemerintah menegaskan bahwa tujuan akhir program ini bukan hanya menghadirkan dokumen hukum berupa sertifikat, melainkan memastikan masyarakat adat memperoleh manfaat nyata dari tanah ulayat yang mereka kelola.
Dengan perlindungan hukum, peluang investasi yang sehat, serta dukungan pemberdayaan ekonomi, tanah ulayat diharapkan mampu menjadi penopang kesejahteraan masyarakat adat Papua sekaligus menjaga kelestarian warisan leluhur bagi generasi mendatang.
Editor : Regina Gavin Agata