BLITARKAWENTAR.JAWAPOS.COM - Febri Ardiansyah kembali menjadi perhatian publik setelah rumahnya terlihat dijaga aparat TNI di tengah penggeledahan 12 lokasi yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait dugaan korupsi, pencucian uang, dan suap. Pengamanan tersebut menuai sorotan karena berlangsung bersamaan dengan proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian.
Mabes TNI menegaskan bahwa pengamanan rumah Febri Ardiansyah dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung. TNI juga memastikan langkah tersebut tidak berkaitan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
Penjelasan itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas pada Kamis, 9 Juli 2026. Meski demikian, perhatian publik turut mengarah pada sosok Febri Ardiansyah yang selama ini dikenal sebagai salah satu jaksa yang menangani sejumlah perkara korupsi besar di Indonesia.
Pengamanan Rumah Jadi Sorotan
Sorotan terhadap Febri Ardiansyah menguat setelah rumahnya dijaga aparat TNI pada Rabu, 8 Juli 2026.
Baca Juga: Dinkes Kabupaten Blitar Perketat Cold Chain Vaksin BIAS, 48.065 Siswa Jadi Sasaran Imunisasi
Peristiwa tersebut terjadi di tengah penggeledahan 12 lokasi yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam penyelidikan dugaan korupsi, pencucian uang, dan suap.
Meski waktunya berdekatan, Mabes TNI menegaskan pengamanan tersebut merupakan permintaan dari Kejaksaan Agung dan tidak memiliki hubungan dengan proses penggeledahan yang dilakukan Polri.
Dilantik Menjadi Jampidsus pada 2022
Berdasarkan data Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada 6 Januari 2022.
Baca Juga: Dinkes Kabupaten Blitar Perketat Cold Chain Vaksin BIAS, 48.065 Siswa Jadi Sasaran Imunisasi
Ia menggantikan Ali Mukartono yang saat itu dipercaya menduduki jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).
Sebagai Jampidsus, Febri bertanggung jawab menangani berbagai perkara tindak pidana khusus, termasuk kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian publik.
Berasal dari Jambi dan Berkarier Sejak 1996
Febri Ardiansyah lahir di Jakarta. Namun, masa kecil hingga pendidikan sarjana hukumnya ditempuh di Jambi.
Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, ia melanjutkan studi magister dan doktor di Universitas Airlangga, Surabaya.
Kariernya sebagai jaksa dimulai pada 1996 di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Jambi.
Di daerah tersebut, jabatan terakhir yang diembannya adalah Kepala Seksi Intelijen sebelum dipercaya mengisi berbagai posisi strategis di lingkungan Kejaksaan.
Sebelum menduduki kursi Jampidsus, Febri juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta serta Direktur Penyidikan pada Jampidsus.
Menangani Sejumlah Kasus Korupsi Besar
Nama Febri Ardiansyah dikenal luas karena terlibat dalam penanganan sejumlah perkara korupsi berskala nasional.
Saat menjabat Direktur Penyidikan maupun Jampidsus, ia menangani perkara yang menyita perhatian publik.
Salah satunya adalah kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan enam orang sebagai terdakwa.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kerugian negara dalam kasus Jiwasraya mencapai Rp16,8 triliun.
Selain itu, Febri juga menangani perkara korupsi PT Asabri.
Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka.
Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp22,78 triliun.
Selain Jiwasraya dan Asabri, transkrip juga menyebut Febri menangani perkara fasilitas kredit PT Bank Tabungan Negara (BTN).
Di akhir pemaparan disebutkan masih terdapat sejumlah perkara korupsi besar lainnya yang pernah ditangani Febri Ardiansyah.
Rekam Jejak Jadi Perhatian Publik
Munculnya sorotan terhadap Febri Ardiansyah tidak hanya dipicu oleh pengamanan rumahnya, tetapi juga karena rekam jejaknya sebagai Jampidsus.
Selama bertugas di Kejaksaan Agung, ia menangani sejumlah perkara korupsi bernilai triliunan rupiah yang menjadi perhatian masyarakat.
Di tengah penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya, nama Febri kembali menjadi perbincangan publik.
Meski demikian, Mabes TNI telah menegaskan bahwa pengamanan terhadap rumah Jampidsus tersebut dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung dan tidak berkaitan dengan proses penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian.
Editor : Maylanni Diana Fitri