BLITAR KAWENTAR – Proses Sensus Ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar tidak selalu berjalan mulus. Meski belum menemukan penolakan secara terang-terangan dari masyarakat, petugas sensus masih menghadapi tantangan berupa jawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya hingga sulitnya memperoleh data dari perusahaan besar.
Kepala BPS Kabupaten Blitar, Siti Anni Makrifah, mengatakan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa menjadi kunci agar pelaksanaan Sensus Ekonomi tetap berjalan lancar. Berkat pendekatan tersebut, hingga kini belum ada warga yang benar-benar menolak didata.
Namun, menurut Anni, persoalan lain justru lebih sering ditemui di lapangan. Sebagian masyarakat memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kondisi usaha yang dijalankan sehingga berpotensi memengaruhi akurasi data yang dikumpulkan.
Baca Juga: Sensus Ekonomi 2026 Kota Blitar Baru 26 Persen, Hoaks Pajak di Media Sosial Hambat Pendataan
“Kalau yang langsung menolak didatangi sampai saat ini belum ada. Yang sering terjadi justru masyarakat menjawab semaunya sendiri. Padahal jika dilihat, usaha yang dimiliki cukup besar,” ujarnya.
Pendekatan Persuasif Jadi Andalan
Untuk mengatasi persoalan tersebut, petugas lapangan diminta mengedepankan pendekatan persuasif. Mereka berupaya memberikan penjelasan mengenai pentingnya data yang akurat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Jika pendekatan awal belum berhasil, BPS telah menyiapkan mekanisme pendampingan secara berjenjang. Mulai dari pengawas lapangan, tim tingkat desa, tim kecamatan, hingga melibatkan perangkat daerah terkait apabila diperlukan.
Langkah itu dilakukan agar proses pendataan tetap berjalan dan informasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Perusahaan Besar Jadi Tantangan Tersendiri
Selain masyarakat umum, tantangan juga muncul ketika petugas harus melakukan pendataan terhadap perusahaan atau korporasi berskala besar. Menurut Anni, proses memperoleh data dari perusahaan sering kali membutuhkan koordinasi lebih panjang karena adanya prosedur internal yang harus dilalui.
Dalam kondisi tertentu, BPS bahkan harus berkoordinasi dengan kepala dinas terkait untuk membantu proses mediasi agar perusahaan bersedia memberikan data yang diperlukan.
“Kalau berhadapan dengan korporasi atau perusahaan besar memang lebih menantang. Kami harus melakukan koordinasi dengan kepala dinas agar proses pendataan bisa berjalan,” jelasnya.
Libatkan Pejabat Publik Bangun Kepercayaan
Baca Juga: BPS Pastikan Data Pelaku Usaha Aman, Sensus Ekonomi 2026 Jadi Kunci Pemetaan Arah Ekonomi Indonesia
Sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat, BPS Kabupaten Blitar lebih dahulu melakukan pendataan terhadap para pejabat publik. Strategi tersebut diharapkan menjadi contoh bahwa seluruh elemen masyarakat, termasuk penyelenggara pemerintahan, ikut berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi.
Sejumlah pejabat, termasuk Bupati Blitar dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), telah menyelesaikan proses pendataan. Sementara itu, sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Blitar juga telah mengikuti pencacahan.
Menurut BPS, langkah tersebut terbukti membantu mengurangi keraguan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus sekaligus memperkuat kepercayaan bahwa data yang diberikan akan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.
Data Akurat Jadi Dasar Kebijakan
Anni berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang benar saat didata. Data yang akurat menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pemerintah, mulai dari perencanaan ekonomi, pengembangan usaha, hingga penyaluran berbagai program yang tepat sasaran.
BPS juga memastikan seluruh data responden dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dalam memberikan informasi.
Dengan partisipasi aktif masyarakat, hasil Sensus Ekonomi diharapkan mampu menggambarkan kondisi ekonomi Kabupaten Blitar secara utuh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Regina Gavin Agata