BLITAR KAWENTAR – Hibah KONI Kota Blitar Rp2,8 miliar yang telah disahkan dalam APBD 2026 hingga kini belum dapat dicairkan akibat polemik yang terjadi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Kota Blitar yang khawatir dampaknya akan menghambat pembinaan atlet di berbagai cabang olahraga.
Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar Yohan Tri Waluyo mengatakan, DPRD bersama pemerintah daerah sebenarnya telah menyetujui alokasi hibah sebesar Rp2,8 miliar untuk KONI Kota Blitar pada APBD 2026. Dana tersebut terdiri atas Rp900 juta untuk operasional sekretariat KONI dan Rp1,9 miliar yang diperuntukkan bagi pembinaan 45 cabang olahraga (cabor).
Menurutnya, polemik yang hingga kini belum menemukan titik temu dikhawatirkan justru merugikan para atlet yang sedang menjalani program latihan maupun mengikuti berbagai agenda kejuaraan.
Baca Juga: Istana Gebang Blitar, Rumah Masa Kecil Bung Karno yang Menyimpan Jejak Sejarah 140 Tahun
Yohan menjelaskan, perhatian utama DPRD bukan hanya terkait persoalan administrasi pencairan hibah, tetapi juga keberlangsungan pembinaan atlet di Kota Blitar. Sebab, sebagian besar anggaran hibah memang dialokasikan untuk mendukung kebutuhan latihan dan kompetisi puluhan cabang olahraga.
Apabila pencairan dana terus tertunda, pembinaan atlet berpotensi terganggu. Padahal berbagai cabang olahraga saat ini tengah mempersiapkan diri menghadapi agenda penting tingkat provinsi maupun nasional.
DPRD berharap polemik tersebut segera diselesaikan agar dana pembinaan sebesar Rp1,9 miliar dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Komisi II DPRD mengungkapkan dampak keterlambatan pencairan anggaran sudah mulai dirasakan sejumlah cabang olahraga. Salah satunya dialami atlet pencak silat yang harus mengumpulkan dana secara mandiri atau patungan untuk mengikuti kejuaraan karena bantuan pembinaan belum diterima.
Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan mengingat para atlet seharusnya dapat fokus menjalani latihan dan bertanding tanpa dibebani persoalan pendanaan.
Menurut DPRD, situasi seperti ini tidak boleh berlangsung terlalu lama karena dapat memengaruhi prestasi olahraga Kota Blitar pada berbagai ajang kompetisi mendatang.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kota Blitar memberikan waktu selama satu pekan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Blitar untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada Wali Kota Blitar sekaligus mencari solusi yang dapat mempercepat penyelesaian polemik.
DPRD berharap dalam waktu tersebut sudah ada kepastian mengenai langkah yang akan diambil sehingga pencairan hibah tidak terus tertunda. Kepastian itu dinilai penting agar pembinaan atlet tetap berjalan optimal menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Timur 2026 maupun Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027.
Komisi II menegaskan bahwa kepentingan utama yang harus diutamakan adalah keberlangsungan pembinaan atlet. Jangan sampai persoalan administrasi maupun polemik kelembagaan justru mengorbankan para atlet yang sedang berjuang mengharumkan nama Kota Blitar di berbagai kejuaraan.
DPRD berharap seluruh pihak dapat segera menemukan solusi terbaik sehingga anggaran hibah yang telah disahkan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah dan mendukung perkembangan seluruh cabang olahraga di Kota Blitar. (bud/c1/ady)
Editor : Azahra Meilisani Salma