BLITAR KAWENTAR – Rencana pembatasan akses Bendungan Lahor bagi kendaraan roda empat mulai 1 Agustus memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Kebijakan yang diwacanakan Perum Jasa Tirta (PJT) I itu dinilai berpotensi menurunkan aktivitas ekonomi ratusan pelaku usaha yang menggantungkan penghasilan dari lalu lintas kendaraan di kawasan bendungan.
Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Kecamatan Selorejo pun bergerak mencari jalan tengah agar kepentingan keselamatan infrastruktur bendungan tetap berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat.
Camat Selorejo Agung Nugroho Sutamat mengatakan sedikitnya empat desa akan terdampak langsung apabila akses kendaraan roda empat benar-benar ditutup. Keempat desa tersebut adalah Desa Boro, Olak Alen, Selorejo, dan Ngreco.
Selama ini kawasan jalur kembar Bendungan Lahor menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari pedagang ikan, warung makan, pelaku UMKM hingga penyedia jasa penginapan.
Ratusan Pelaku Usaha Terancam Kehilangan Pelanggan
Menurut Agung, hasil pendataan sementara menunjukkan sekitar 100 pelaku usaha menggantungkan penghasilannya dari ramainya kendaraan yang melintas di kawasan Bendungan Lahor.
Baca Juga: Penutupan Jalur Bendungan Lahor Diantisipasi, Satlantas Polres Blitar Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Apabila kendaraan roda empat tidak lagi diperbolehkan melintas, jumlah pengunjung diperkirakan akan menurun drastis. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu penurunan omzet para pedagang dan berdampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga yang selama ini bergantung pada aktivitas wisata dan lalu lintas di kawasan bendungan.
"Kalau akses roda empat resmi ditutup, dampak sosial dan ekonominya akan sangat besar bagi masyarakat," ujarnya.
Warga Usulkan Jalan Alternatif
Sebagai tindak lanjut, PJT I telah menggelar forum sosialisasi bersama warga dari empat desa yang diperkirakan terdampak.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan keberatan terhadap rencana penutupan akses. Namun apabila kebijakan tersebut harus diterapkan karena mengikuti regulasi Kementerian PUPR, warga meminta agar disiapkan jalan alternatif yang tetap dapat dilalui kendaraan roda empat.
Jalan tersebut diharapkan tidak lagi melintasi puncak bendungan, tetapi tetap terhubung dengan jalur kembar sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terputus.
Pemkab Blitar Dorong Win-Win Solution
Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Kecamatan Selorejo menegaskan akan terus memperjuangkan solusi terbaik bagi masyarakat.
Menurut Agung, pihak kecamatan bersama PJT I sepakat seluruh aspirasi warga akan disampaikan kepada jajaran manajemen sebagai bahan pertimbangan sebelum keputusan akhir diambil.
Keputusan resmi mengenai pembatasan akses dijadwalkan diumumkan dalam forum bersama yang melibatkan perwakilan masyarakat dari empat desa di Kecamatan Selorejo serta dua kecamatan di Kabupaten Malang, yakni Kromengan dan Sumberpucung.
Baca Juga: Menyusul Lahor, PJT I Bersiap Batasi Akses Kendaraan Masuk Bendungan Wlingi raya dan Lodoyo Blitar
Melalui forum tersebut diharapkan tercapai keputusan yang mampu menjaga keamanan infrastruktur Bendungan Lahor sekaligus mempertahankan roda perekonomian masyarakat yang telah berkembang selama bertahun-tahun di kawasan tersebut.
Pemerintah berharap dialog yang masih berlangsung dapat menghasilkan kebijakan yang mengakomodasi seluruh kepentingan. Di satu sisi, keamanan bendungan sebagai objek vital nasional tetap menjadi prioritas. Di sisi lain, keberlangsungan usaha masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas di sekitar Bendungan Lahor juga perlu mendapat perhatian.
Dengan komunikasi yang terus dilakukan antara pemerintah daerah, PJT I, dan warga terdampak, solusi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menjawab aspek keselamatan infrastruktur, tetapi juga mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di kawasan Selorejo.(jar/c1/sub)
Editor : Aprillita Saskia Azzahrah Putri Kurniawan