BLITAR – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar sukses menggelar gelaran akbar Forum Konsultasi Publik (FKP) sekaligus Apresiasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026, Rabu (5/8).
Acara yang berlangsung secara daring melalui ruang pertemuan Microsoft Teams tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai KPPN Blitar bersama ratusan pemangku kepentingan (stakeholders).
Hadir dalam forum interaktif tersebut jajaran satuan kerja (satker) mitra kerja KPPN Blitar, perbankan mitra, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, perwakilan vendor, hingga insan media massa.
Baca Juga: Kuliner Legendaris Blitar Ini Wajib Dicoba Ada Tahu Bumbu hingga Es Pleret yang Masih Bertahan
Penyelenggaraan FKP ini merupakan wujud pengejawantahan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melalui forum ini, KPPN Blitar tak sekadar memaparkan standar layanannya, melainkan membuka ruang dialog dua arah untuk menyerap aspirasi, kritik, dan saran konstruktif dari para pengguna layanan.
Dalam tolok ukur pelayanan publik modern, indikator keberhasilan tidak lagi diukur dari sudut pandang penyedia layanan, melainkan dari tingkat kepuasan riil yang dirasakan oleh para pengguna jasa.
Mengusung tema "Sinergi untuk Peningkatan Layanan KPPN Blitar", Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KPPN Blitar, Iwan Handoko menegaskan bahwa muara dari pelayanan publik yang prima hanya bisa diakselerasi melalui kolaborasi yang kokoh antara pengelola perbendaharaan negara dengan seluruh instansi mitra.
Di samping membedah peningkatan kualitas layanan, Iwan menekankan krusialnya penanaman nilai-nilai integritas dalam setiap proses pengelolaan keuangan negara. Pihaknya secara khusus memberikan sosialisasi anti-korupsi dan anti-gratifikasi, sekaligus membeberkan berbagai kanal pengaduan resmi (whistleblowing system) yang dibuka oleh KPPN Blitar.
Baca Juga: Penyaluran APBN Tembus Rp 2,81 Triliun, KPPN Blitar Catat Kinerja Fiskal Solid di Semester I 2026
"Layanan yang berkualitas harus berdiri di atas fondasi integritas yang kuat. KPPN Blitar berkomitmen penuh menjaga tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta bersih dari segala bentuk praktik korupsi maupun gratifikasi," ujar Iwan Handoko.
Sesi diskusi pun berlangsung hangat dan interaktif. Berbagai perwakilan satker dan mitra kerja mengapresiasi keandalan koordinasi serta responsivitas penanganan administrasi perbendaharaan yang selama ini ditunjukkan oleh jajaran KPPN Blitar.
Sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan efektivitas pengelolaan anggaran negara sepanjang tahun berjalan, KPPN Blitar menyerahkan penghargaan khusus bagi satker-satker berprestasi.
Penghargaan tersebut terbagi dalam beberapa kategori bergengsi, di antaranya:
-
Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 (Sempurna)
-
Satuan Kerja Penyampaian LPJ Terbaik
-
Satuan Kerja Penggunaan Cash Management System (CMS) Terbaik
-
Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik
-
Mitra Strategis Asset and Liabilities Committee (ALCo)
Iwan Handoko berharap, pemberian apresiasi ini dapat melecut motivasi seluruh instansi vertikal maupun daerah di wilayah kerja KPPN Blitar untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyerapan anggaran.
Baca Juga: KPPN Blitar Catat Penyaluran APBN Rp1,06 Triliun sampai Akhir Februari 2026
"Masukan yang kami terima dalam FKP hari ini menjadi bahan evaluasi berharga untuk pembenahan internal. Sementara penghargaan yang diraih para mitra diharapkan mampu menularkan budaya pengelolaan keuangan negara yang makin transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya.
Editor : Fajar Rahmad Ali Wardana