BLITAR - Info Taspen terbaru menjadi perhatian banyak pensiunan ASN, TNI, Polri, serta penerima pensiun janda dan duda setelah beredar kabar mengenai kenaikan gaji pensiun dan pembayaran rapel. Di tengah berbagai informasi yang ramai di media sosial, PT Taspen memberikan penjelasan resmi agar peserta memperoleh informasi yang benar sesuai regulasi yang berlaku.
Pada pencairan gaji pensiun periode awal Agustus 2026, pembayaran kepada para penerima manfaat berlangsung sesuai jadwal. Namun bersamaan dengan proses tersebut, muncul berbagai kabar yang menyebutkan adanya kenaikan gaji pensiunan yang diklaim langsung dicairkan bersama pembayaran bulanan.
Berdasarkan Info Taspen yang disampaikan melalui kanal resmi perusahaan, hingga saat ini belum terdapat regulasi pemerintah yang menetapkan kenaikan gaji maupun pembayaran rapel bagi pensiunan. Oleh karena itu, nominal pensiun yang diterima peserta masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
Taspen Tegaskan Belum Ada Regulasi Kenaikan Gaji
PT Taspen menegaskan bahwa informasi mengenai kenaikan gaji pensiunan harus mengacu pada keputusan resmi pemerintah, bukan berdasarkan kabar yang beredar di media sosial ataupun pesan berantai.
Perusahaan menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah baru yang mengatur penyesuaian besaran pensiun pokok maupun tunjangan pensiun. Dengan demikian, pembayaran pensiun tetap menggunakan dasar yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024.
Melalui aturan tersebut, kenaikan pensiun pokok sebesar 12 persen telah diberlakukan sejak sebelumnya dan masih menjadi dasar perhitungan pembayaran pensiun pada tahun 2026. Belum terdapat kebijakan baru yang menambah besaran tersebut.
Nominal Pensiun Masih Mengacu Aturan Berlaku
Besaran pensiun yang diterima setiap peserta berbeda sesuai golongan terakhir saat masih aktif sebagai aparatur negara, masa kerja, serta status penerima manfaat.
Sebagai gambaran, pensiunan golongan II memiliki nominal maksimal sekitar Rp3.208.800 per bulan. Untuk golongan III, besaran maksimal mencapai sekitar Rp4.029.536 per bulan. Sementara pensiunan golongan IV dapat menerima pensiun pokok maksimal sekitar Rp4.957.800 per bulan.
Selain faktor golongan, nominal yang diterima juga dipengaruhi berbagai komponen administrasi, termasuk ketentuan perpajakan maupun status penerima pensiun sebagai pensiunan langsung atau janda maupun duda.
Pentingnya Otentikasi Agar Pencairan Lancar
Taspen kembali mengingatkan seluruh peserta mengenai pentingnya melakukan otentikasi secara berkala.
Proses tersebut menjadi salah satu syarat administrasi agar pembayaran pensiun tetap berjalan tanpa hambatan. Apabila peserta belum melakukan otentikasi sesuai jadwal, pencairan dana pensiun berpotensi mengalami penundaan hingga proses verifikasi selesai dilakukan.
Peserta dapat melakukan otentikasi melalui layanan digital resmi maupun datang langsung ke kantor cabang Taspen apabila mengalami kendala teknis.
Bagi peserta yang membutuhkan bantuan, Taspen juga menyediakan layanan Care Center untuk memberikan pendampingan terkait proses administrasi maupun layanan kepesertaan.
Waspadai Informasi Palsu Soal Rapel
Taspen mengimbau seluruh pensiunan agar tidak mudah mempercayai informasi mengenai kenaikan gaji ataupun pembayaran rapel yang belum memiliki dasar hukum.
Perusahaan menegaskan tidak pernah meminta data pribadi, nomor rekening, kode OTP, kata sandi, maupun sejumlah uang melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial.
Peserta diminta segera mengabaikan apabila menerima pesan mencurigakan yang mengatasnamakan Taspen dan melakukan konfirmasi melalui kantor cabang atau layanan resmi.
Penyesuaian Gaji Menunggu Keputusan Pemerintah
Dalam mekanisme yang berlaku selama ini, kebijakan kenaikan gaji aparatur negara maupun pensiunan baru dapat diterapkan setelah pemerintah menerbitkan regulasi resmi.
Apabila di kemudian hari terdapat keputusan baru mengenai penyesuaian pensiun, Taspen akan menyesuaikan sistem pembayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, termasuk kemungkinan pembayaran selisih apabila memang diatur dalam regulasi.
Karena itu, peserta diimbau terus mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi pemerintah dan Taspen agar terhindar dari informasi yang menyesatkan.
Selain memperhatikan perkembangan kebijakan, pensiunan juga disarankan menjaga kelengkapan data kepesertaan, memperbarui perubahan identitas apabila diperlukan, serta rutin memantau informasi resmi agar seluruh hak sebagai peserta tetap dapat diterima sesuai ketentuan.
Editor : Muhammad Rusdian NuzulaSumber : Pension Kota