BLITAR KAWENTAR - Serapan anggaran di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, khususnya sektor infrastruktur fisik, masih tergolong rendah.
Hingga awal Agustus 2026, realisasi penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar baru mencapai sekitar 20 persen.
Kondisi tersebut diakui Kepala Dinas PUPR Kota Blitar Erna Santi.
Baca Juga: Damkar Kabupaten Blitar Minta Klarifikasi Polres, Siapkan Tes Urine Massal
Rendahnya serapan anggaran PUPR Kota Blitar dipengaruhi karakteristik belanja dinas yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja modal konstruksi.
Sekitar 80 persen anggaran PUPR merupakan belanja modal konstruksi.
Menurut Erna, serapan anggaran PUPR Kota Blitar memang tidak dapat dilakukan sekaligus.
Baca Juga: Arah Rezeki Berdasarkan Weton Menurut Primbon Jawa, Cek Arah Usaha Anda
Sebab, proyek fisik harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan.
Setelah pekerjaan berjalan, pencairan anggaran dilakukan berdasarkan termin.
Erna menjelaskan, tahapan pengadaan menjadi salah satu faktor yang membuat realisasi anggaran belum tinggi.
Setelah proses pengadaan selesai dan pekerjaan dilaksanakan, barulah penyerapan dilakukan secara bertahap melalui termin pertama, kedua, dan seterusnya.
“Karakteristiknya di PU itu hampir 80 persen adalah belanja modal konstruksi. Jadi memang tahapannya harus dilalui dulu. Setelah proses pengadaan dan pelaksanaan dilakukan, baru penyerapan termin 1, termin 2, dan seterusnya dilakukan,” ujar Erna saat dihubungi Koran ini, Kamis (13/8/2026).
Pada tahun ini, Dinas PUPR Kota Blitar mengelola total anggaran sebesar Rp 38 miliar.
Baca Juga: Hari Baik Usaha Weton Sabtu Kliwon, Ini Daftar Hari yang Disebut Membawa Keberuntungan
Namun, proses kontrak pekerjaan fisik baru mulai berjalan secara bertahap sejak pekan sebelumnya dan pekan ini.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya penyesuaian perencanaan yang dilakukan Dinas PUPR. Penyesuaian diperlukan menyusul dinamika global yang turut berdampak terhadap kondisi harga.
Erna menyebut kondisi global yang sempat bergejolak pada Mei-Juni turut memicu fluktuasi harga yang sulit diperkirakan. Situasi tersebut membuat pihaknya perlu lebih cermat sebelum memasuki tahapan kontrak pekerjaan.
Penyesuaian perencanaan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.
Dengan demikian, penggunaan anggaran tetap dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan prinsip pengelolaan anggaran.
Meski realisasi penyerapan baru sekitar 20 persen, Dinas PUPR optimistis persentasenya akan meningkat seiring mulai berjalannya proyek-proyek fisik yang telah memasuki tahap kontrak.
Baca Juga: Jersey Klub Eropa Musim 2025/2026 Terbaru, Adu Keren Desain Manchester United, PSG hingga Juventus
Dinas PUPR Kota Blitar tahun ini memiliki pagu anggaran Rp 38 miliar. Anggaran tersebut tidak hanya diarahkan pada satu proyek strategis, tetapi dibagi secara proporsional untuk berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Erna menjelaskan terdapat 13 program yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kota Blitar. Pelaksanaan masing-masing program disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan di lapangan.
“Proporsional ya. Di PU, ada 13 program yang diamanahkan ke kami, proporsional sesuai kebutuhan dan prioritasnya. Program jalan juga cukup membutuhkan anggaran, lalu drainase, bangunan gedung juga,” terangnya.
Baca Juga: Tiba-Tiba Tumbang, Dahan Beringin Timpa Pengendara Motor di Jalan Semeru
Pernyataan tersebut sekaligus menjelaskan bahwa anggaran PUPR tidak hanya berfokus pada satu pembangunan besar, termasuk ketika ditanya mengenai kemungkinan konsentrasi anggaran pada proyek strategis seperti Blitar Trade Centre (BTC).
Dengan mulai berjalannya kontrak fisik, Dinas PUPR Kota Blitar berkomitmen mempercepat pelaksanaan berbagai pekerjaan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan serapan anggaran dalam waktu dekat.
Baca Juga: Balita Tenggelam di Kolam Renang Jiwut Nglegok, Sempat Dievakuasi tetapi Nyawanya Tak Tertolong
Meski demikian, percepatan pelaksanaan pekerjaan tetap akan dilakukan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Dinas PUPR menyatakan akan menjalankan program yang telah diamanahkan secara maksimal.
“Bagaimanapun kami jalankan tugas semaksimal mungkin yang diamanahkan ke PU, bagaimanapun kondisinya. Seperti arahan pimpinan, secara umum kami harus menggunakan anggaran secara efektif dan efisien,” pungkas Erna. (mg1/c1/ady)
Editor : Ratna Anggi Puspita Sari