BLITAR KAWENTAR – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Blitar mendapat pengawasan lebih ketat.
Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Blitar memperkuat koordinasi dengan koordinator wilayah untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat berjalan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah munculnya persoalan dalam pelaksanaan program MBG.
Baca Juga: 5 Motor Listrik Baterai Awet, Jarak Tempuh hingga 180 Km Sekali Cas
Terutama pada tahapan penyediaan makanan yang dinilai menjadi bagian paling krusial dalam program tersebut.
Ketua Satgas MBG Kota Blitar, Tri Iman Prasetyo, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan koordinator wilayah MBG di Kota Blitar.
Koordinasi itu salah satunya untuk memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga: Uwinfly M90E Punya Bagasi 19 Liter, Baterai Bisa Dilepas dan Fitur Melimpah
“Satgas MBG Kota Blitar melakukan koordinasi intensif dengan koordinator wilayah terkait MBG dan mengimbau agar lebih ketat dalam pengawasan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya kepada Koran ini, Rabu (3/9).
Tri menegaskan, pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Terlebih, SPPG menjadi salah satu bagian yang berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bagi penerima program.
Saat ini, tercatat ada 29 SPPG di Kota Blitar. Namun, Satgas MBG Kota Blitar belum merinci berapa SPPG yang sudah beroperasi dan berapa yang masih berada dalam tahap persiapan.
Keberadaan puluhan SPPG tersebut membuat koordinasi dan pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Satgas tidak ingin persoalan muncul setelah program berjalan.
Karena itu, koordinasi dengan koordinator wilayah terus dilakukan untuk memastikan pengawasan di lapangan berjalan lebih ketat.
Pengawasan pelaksanaan MBG juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam Satgas MBG Kota Blitar.
Baca Juga: 5 Motor Listrik 2026 dengan Jarak Tempuh Jauh, Uwinfly M135H Tembus 180 Km
Menurut Tri, masing-masing OPD siap memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangan.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terkontrol.
“OPD yang masuk dalam satgas siap membantu sesuai tugas dan kewenangannya,” katanya.
Baca Juga: Uwinfly M90E, Motor Listrik 1.500 Watt dengan Jarak Tempuh hingga 90 Km
Dengan keterlibatan lintas OPD, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak.
Masing-masing unsur dalam Satgas dapat menjalankan fungsi sesuai kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Pengetatan pengawasan tersebut juga tidak terlepas dari sorotan publik terhadap pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah.
Baca Juga: Film Dokumenter Abadikan Bahasa Camondan, Generasi Muda Kauman Gotong Royong Jaga Warisan Tutur
Kondisi tersebut mendorong penguatan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan program.
Bagi Satgas MBG Kota Blitar, tahapan penyediaan makanan menjadi bagian yang harus mendapat perhatian paling serius.
“Terutama pada tahap penyediaan makanan bagi penerima manfaat, paling krusial di tahap itu,” pungkas Tri.
Baca Juga: 5 Motor Listrik Terbaik 2026 untuk Tanjakan dan Perjalanan Jauh, Ini Pilihannya
Karena itu, pengawasan terhadap SPPG menjadi salah satu langkah yang terus diperkuat.
Koordinasi dengan koordinator wilayah dilakukan untuk memastikan proses penyediaan makanan dapat berjalan dengan baik.
Dengan total 29 SPPG yang tercatat di Kota Blitar, Satgas MBG memastikan dukungan lintas OPD tetap disiapkan.
Baca Juga: FinFast Viper Resmi Hadir di Indonesia, Motor Listrik Sporty Tembus 90 Km/Jam
Namun, hingga kini belum ada rincian mengenai jumlah SPPG yang telah beroperasi maupun yang masih dalam tahap persiapan.
Pengetatan pengawasan diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan dalam pelaksanaan MBG sekaligus memastikan makanan yang disediakan bagi penerima manfaat mendapat perhatian dari sisi keamanan dan penyelenggaraannya.(bud/c1/ady)
Editor : Ratna Anggi Puspita Sari