BLITAR KAWENTAR - Kesalahan data desil ternyata tidak hanya berdampak pada penerimaan bantuan sosial (bansos). Ketidaktepatan pencatatan status ekonomi warga juga berpotensi membuat anak dari keluarga kurang mampu di Kota Blitar kehilangan kesempatan menjadi penerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin meminta masyarakat yang menemukan anomali atau ketidaksesuaian data desil segera melaporkannya kepada pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting agar data ekonomi keluarga dapat diperiksa kembali, terutama bagi warga yang memiliki anak dan membutuhkan dukungan biaya pendidikan.
“Kalau untuk pendidikan, kami minta lapor kalau masuk desil 5, 6, dan seterusnya. Lapor ke disdik, dispora, dinsos, supaya dicek kembali desilnya, supaya kita prioritaskan anak-anak dapat beasiswa,” ujar Syauqul Muhibbin.
Baca Juga: Data Desil Warga Kota Blitar Diminta Dicek Kembali, Mas Ibin: Tak Sesuai Langsung Lapor
Data Desil Menentukan Prioritas Beasiswa
Ketepatan data desil menjadi salah satu hal yang diperhatikan Pemkot Blitar dalam menentukan prioritas penerima beasiswa. Sebab, data tersebut menggambarkan pemetaan status ekonomi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok desil.
Syauqul mencontohkan, ada keluarga yang kondisi ekonominya sebenarnya kurang mampu. Namun, dalam pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS), keluarga tersebut justru masuk desil 5 ke atas yang dikategorikan sebagai kelompok keluarga mampu.
Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap peluang anak dari keluarga bersangkutan untuk memperoleh beasiswa. Sebab, Pemkot Blitar menggunakan data desil sebagai salah satu acuan dalam menentukan prioritas penerima bantuan pendidikan.
“Kita berpatokan ke data desil, jadi kalau salah data bisa jadi bukan prioritas dapat beasiswa,” ungkapnya.
Karena itu, warga yang merasa status ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya diminta tidak membiarkan persoalan tersebut. Terlebih jika terdapat anak yang membutuhkan dukungan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Banyak Keluhan Masuk ke Pemkot Blitar
Syauqul mengakui keluhan mengenai ketidaksesuaian data desil belakangan ini cukup banyak diterima Pemkot Blitar. Warga mempertanyakan status ekonomi yang tercatat karena merasa tidak sesuai dengan kondisi mereka.
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa tidak seluruh keluhan mengenai data desil otomatis menunjukkan adanya kesalahan pencatatan. Sebagian warga yang mengajukan komplain ternyata telah menerima bantuan pemerintah melalui program lainnya.
Beberapa di antaranya merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Jadi hampir semua masyarakat itu kalau soal bantuan mesti merasa miskin. Kalau ada bantuan selalu kurang dan selalu pengin,” terangnya.
Pemkot Blitar tetap membuka ruang bagi masyarakat yang memang menemukan kesalahan pencatatan untuk melakukan koreksi. Terutama apabila ketidaksesuaian tersebut berkaitan dengan kebutuhan pendidikan anak.
Pemkot Koordinasi dengan BPS
Baca Juga: DPRD Jatim Kawal Reaktivasi PBI-JK untuk Warga Desil Rendah di Blitar
Untuk memastikan ketepatan data, Pemkot Blitar terus melakukan koordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial (Dinsos). BPS merupakan instansi yang menyusun pemetaan status ekonomi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok desil.
Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data pun diminta aktif melaporkan kondisi tersebut melalui perangkat daerah terkait. Untuk kepentingan pendidikan, laporan dapat disampaikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), maupun Dinsos.
Langkah koreksi ini diharapkan dapat memastikan anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan tidak kehilangan kesempatan memperoleh beasiswa hanya karena kesalahan pencatatan status ekonomi.
“Kami terus berkoordinasi dengan BPS dan juga dinsos mengenai status desil ini,” pungkasnya.
Editor : Regina Gavin Agata