Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar Heru Eko Pramono mengatakan, secara keseluruhan capaian pendapatan daerah telah melampaui separuh target yang ditetapkan pada tahun ini.
“Pendapatan daerah, yang dari pajak daerah, kemudian retribusi, transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah, itu kita sudah menyampai sampai pada 62,33 persen di semester 1 ini,” ujar Heru.
Baca Juga: Wali Kota Blitar Soroti Demo KONI, Minta Musorkotlub Segera Digelar Sesuai Mekanisme
Meski secara keseluruhan telah mencapai 62,33 persen, sejumlah sektor masih memiliki realisasi yang relatif rendah. Salah satunya pajak bumi dan bangunan (PBB), yang hingga semester pertama belum menunjukkan capaian maksimal karena batas akhir pembayaran baru jatuh pada 31 Oktober mendatang.
Heru merinci, realisasi khusus pajak daerah hingga semester I 2026 baru mencapai 54,24 persen. Sementara retribusi daerah yang dikelola langsung oleh BPKAD baru terealisasi sebesar 25,98 persen.
Adapun target PAD Kota Blitar tahun ini ditetapkan sebesar Rp659 miliar. Dengan capaian yang sudah melampaui separuh target, BPKAD optimistis realisasi pendapatan masih dapat terus digenjot hingga akhir tahun.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Januari 2027, Ini 3 Kesepakatan Pemerintah dan DPR
“Secara utuh se-Kota itu untuk pendapatan asli daerahnya sudah 62,33 persen. Harapan kita, empat bulan ke depan itu bisa melampaui target yang sudah ditetapkan,” katanya.
Menurut Heru, masih terdapat waktu untuk meningkatkan penerimaan dari berbagai sektor. Terutama sektor yang realisasinya masih rendah karena memiliki karakteristik pembayaran tertentu.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian BPKAD adalah PBB. Rendahnya realisasi PBB pada semester pertama bukan semata-mata menunjukkan rendahnya kepatuhan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan pola pembayaran wajib pajak yang cenderung meningkat menjelang batas akhir pembayaran.
“Yang jelas PBB, karena jatuh temponya kan tanggal 31 Oktober ini,” jelas Heru.
Dia mengungkapkan, kondisi tersebut menjadi pola yang berulang setiap tahun. Banyak wajib pajak memilih melakukan pembayaran mendekati batas waktu yang telah ditentukan sehingga penerimaan PBB belum maksimal pada pertengahan tahun.
“Itu dari tahun ke tahun seperti itu. Makanya sampai sekarang kita belum bisa maksimal, persoalannya klasik seperti itu,” pungkasnya.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu 2027, 231 Ribu Guru Masuk Tahap Penataan
Untuk mendorong percepatan penerimaan, BPKAD Kota Blitar secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja tim petugas pemungut pajak (PJP). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan penagihan sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi petugas di lapangan.
Heru mengatakan, evaluasi tidak hanya dilakukan untuk melihat capaian masing-masing petugas. Pihaknya juga memberikan motivasi serta membantu mencarikan solusi atas berbagai persoalan yang muncul selama proses pemungutan pajak.
“Teman-teman PJP itu rapornya kita berikan hari ini, dan kita motivasi mereka, termasuk mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan tugas mereka,” katanya.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Januari 2027, Ada Syarat yang Bisa Mengganjal Guru Senior
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong kinerja petugas sekaligus meningkatkan penerimaan pajak daerah. Terlebih, masih terdapat sejumlah sektor yang harus dikejar agar capaian pendapatan daerah dapat memenuhi target tahunan.
Dengan capaian PAD sebesar 62,33 persen pada semester I, BPKAD Kota Blitar menargetkan penerimaan terus meningkat pada periode berikutnya. Percepatan terutama diarahkan pada sektor yang masih memiliki realisasi rendah, termasuk PBB yang memasuki periode pembayaran hingga batas akhir pada Oktober.
Pemerintah daerah berharap optimalisasi pemungutan dan evaluasi rutin dapat membantu mencapai bahkan melampaui target PAD Kota Blitar sebesar Rp659 miliar pada akhir 2026. (bud/c1/ady)
Editor : Azahra Meilisani Salma