BLITAR KAWENTAR – Polemik KONI Kota Blitar kembali memanas. Sejumlah cabang olahraga (cabor) yang tergabung dalam Forum Cabang Olahraga Penyelamat Marwah Olahraga (FCOPMO) Kota Blitar mendesak KONI Jawa Timur segera turun tangan menyelesaikan persoalan internal yang terjadi di tubuh organisasi olahraga tersebut.
FCOPMO bahkan telah melayangkan surat kepada KONI Jatim untuk meminta pembekuan sementara SK pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum KONI Kota Blitar. Langkah itu diambil karena forum menilai kepemimpinan Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba, belum mampu mengurai persoalan organisasi.
Juru bicara FCOPMO Kota Blitar, Moh. Trijanto, yang juga Ketua Percasi Kota Blitar, mengatakan surat tersebut telah dikirim ke Surabaya pada Rabu (9/9). Dalam surat itu, FCOPMO meminta KONI Jatim mengevaluasi keberadaan Plt sekaligus mengambil langkah untuk mengakhiri kebuntuan organisasi.
Baca Juga: Tahfidzul Quran MIN 13 Blitar Jadi Ekskul Favorit, Puluhan Siswa Tak Hanya Hafal Juz Amma tapi Diben
“FCOPMO Kota Blitar resmi bersurat kepada KONI Jawa Timur meminta dilakukan pembekuan sementara SK Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar,” ungkap Trijanto.
Persoalan Dinilai Bukan Sekadar Dana Hibah
Menurut Trijanto, persoalan yang terjadi di KONI Kota Blitar tidak semata-mata berkaitan dengan lambatnya pencairan dana hibah sebesar Rp 2,8 miliar. Dia menilai akar persoalan justru terletak pada komunikasi antara Plt Ketua Umum KONI dengan Pemerintah Kota Blitar.
FCOPMO menilai Elim yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Blitar seharusnya dapat menjadi pihak yang memecah kebuntuan. Namun, menurut mereka, kondisi tersebut belum terwujud sejak Elim ditunjuk sebagai Plt.
Baca Juga: Wali Kota Blitar Soroti Demo KONI, Minta Musorkotlub Segera Digelar Sesuai Mekanisme
“Seharusnya wawali yang ditunjuk Plt agar memecah kebuntuan, justru nyatanya tidak mampu mengurai persoalan. Sejak menjabat Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar juga tidak membuat perubahan krusial apa pun,” kata Trijanto.
Padahal, berdasarkan tugas yang diberikan KONI Jatim, Plt memiliki mandat untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari sekaligus mempersiapkan Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub).
Persiapan Musorkotlub Disorot
FCOPMO juga menyoroti persiapan Musorkotlub yang dijadwalkan berlangsung dalam rentang 1 September hingga 1 Oktober 2026. Forum tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memilih ketua definitif KONI Kota Blitar.
Namun, Trijanto menyebut sosialisasi persiapan Musorkotlub belum dilakukan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan FCOPMO meminta KONI Jatim mengevaluasi kinerja Plt.
“Harusnya Plt ketua umum sudah melakukan sosialisasi untuk persiapan digelarnya Musorkotlub. Namun, hal itu tidak dilakukan, malah melakukan demo dan aksi turun jalan,” ujarnya.
Baca Juga: Di Demo Wawali dan Pengurus KONI, Begini Respon Pemkot Blitar Terkait Dana Hibah
Desakan FCOPMO tidak berhenti pada pembekuan SK Plt. Mereka juga meminta KONI Jatim mengaudit penggunaan nama serta atribut kelembagaan KONI dalam aksi pada 7 September lalu.
Forum tersebut meminta agar surat pemberitahuan aksi yang disampaikan kepada Polres Blitar Kota juga ditelusuri. Tujuannya untuk memastikan tidak ada penggunaan identitas organisasi di luar ketentuan.
Pembinaan Atlet Jangan Terseret Konflik
Di sisi lain, FCOPMO meminta KONI Jatim mengambil alih pengawasan pembinaan atlet Kota Blitar untuk sementara waktu. Langkah tersebut dinilai penting agar konflik internal tidak mengganggu persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2027.
FCOPMO juga meminta kewenangan Plt terkait penandatanganan pencairan dana hibah ditegaskan secara tertulis. Dengan begitu, tidak ada lagi perbedaan tafsir mengenai batas kewenangan selama masa kepemimpinan sementara.
Selain itu, pelaksanaan Musorkotlub diminta mendapat pengawalan ketat. FCOPMO ingin proses pemilihan ketua definitif berlangsung bersih dan bebas intervensi.
“Juga menegakkan sanksi disiplin organisasi secara proporsional, objektif, dan transparan demi mengembalikan marwah olahraga di Kota Blitar,” pungkas Trijanto.
Sebelumnya, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin juga menilai aksi unjuk rasa yang dikomandoi Elim Tyu Samba tidak etis dan menyalahi aturan. Sebab, Elim sebagai wakil wali kota dinilai berada di dalam pemerintahan yang menjadi sasaran protes. (bud/c1/ady)
Editor : Aprillita Saskia Azzahrah Putri Kurniawan