BLITAR KAWENTAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menyiapkan anggaran Rp16 miliar untuk menjalankan program Karya Mas sepanjang 2026. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp13 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur, sedangkan sisanya digunakan untuk mendukung kegiatan nonfisik di tingkat kelurahan.
Program Karya Mas Kota Blitar menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan berbasis kelurahan. Pelaksanaannya melibatkan kelompok masyarakat (pokmas) yang dibentuk di masing-masing kelurahan untuk menyusun kebutuhan pembangunan sekaligus menjalankan kegiatan di lapangan.
Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Blitar, Fredy Hermawan, mengatakan realisasi anggaran program Karya Mas hingga Agustus 2026 telah mencapai hampir Rp700 juta. Pelaksanaan program tersebut juga telah berjalan di tiga kecamatan.
Baca Juga: Angin Kencang Kota Blitar Mengintai, Kecepatan Tembus 48 Km/Jam, Warga Diminta Waspada
Fredy menjelaskan, alokasi anggaran Karya Mas tahun ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni pembangunan fisik dan kegiatan nonfisik. Porsi terbesar diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat di masing-masing kelurahan.
“Untuk tahun 2026, total anggaran Karya Mas mencapai Rp16 miliar, dengan rincian Rp13 miliar untuk pembangunan fisik atau infrastruktur dan sisanya untuk kegiatan nonfisik,” ujar Fredy.
Menurut dia, hingga Agustus 2026 anggaran yang telah dicairkan hampir mencapai Rp700 juta. Sementara itu, kegiatan Karya Mas sudah mulai dilaksanakan di tiga kecamatan di wilayah Kota Blitar.
Baca Juga: Migran Care : Pengawasan Lemah Pekerja Migran Kabupaten Blitar, Rentan Terjebak Informasi Palsu
Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa Pemkot Blitar memberikan ruang bagi kelurahan untuk ikut menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada program pemerintah, tetapi juga menyesuaikan kondisi nyata di lingkungan warga.
Dalam pelaksanaan program Karya Mas, Pemkot Blitar telah menyiapkan kelompok masyarakat atau pokmas di setiap kelurahan. Kelompok tersebut menjadi pihak yang berperan langsung dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Fredy mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan program telah dilakukan. Pokmas di masing-masing kelurahan saat ini mulai menjalankan tugas, terutama dalam menyusun perencanaan dan melakukan survei terhadap kondisi di wilayahnya.
“Setiap pokmas di kelurahan saat ini sudah bekerja dengan tugas utama menyusun perencanaan dan turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei,” katanya.
Survei tersebut menjadi bagian penting sebelum pembangunan maupun kegiatan Karya Mas dilaksanakan. Pokmas diminta melihat secara langsung kondisi lingkungan dan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Baca Juga: Jurnalis Hilang Kontak Saat Liputan Erupsi Anak Krakatau, Wartawan Blitar Gelar Doa Bersama
Pemkot Blitar berharap mekanisme tersebut dapat membuat program Karya Mas lebih tepat sasaran. Hasil survei yang dilakukan pokmas menjadi bahan untuk menyusun rencana kegiatan sesuai kebutuhan masing-masing kelurahan.
Fredy menegaskan, survei dilakukan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta permasalahan riil yang ada di masyarakat.
“Survei ini dilakukan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan riil di masing-masing kelurahan,” pungkasnya.
Baca Juga: Antisipasi Keracunan Usai Santap MBG, Wali Kota beserta jajaran aparat sidak ke SPPG di Kota Blitar
Dengan pola pembangunan berbasis kelurahan tersebut, program Karya Mas diharapkan mampu mempercepat penanganan berbagai kebutuhan infrastruktur sekaligus mendukung kegiatan nonfisik masyarakat. Pemkot Blitar juga menargetkan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah disusun oleh masing-masing pokmas.
Pelaksanaan Karya Mas sepanjang 2026 masih akan berlanjut. Dengan total anggaran Rp16 miliar, pemerintah daerah memiliki ruang cukup besar untuk mendorong pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. (bud/c1/ady)
Editor : Azahra Meilisani Salma