Blitar – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar mencatatkan tren positif hingga akhir Agustus 2026. Sebagai instrumen fiskal utama, APBN sukses menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memacu pembangunan di wilayah Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung.
Hingga 31 Agustus 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1,55 triliun. Sementara dari sisi belanja negara, KPPN Blitar telah menggelontorkan dana sebesar Rp 3,81 triliun atau setara 71,85 persen dari total pagu anggaran.
Kepala KPPN Blitar, Neil Edwin membeberkan bahwa ketahanan ekonomi regional di Blitar Raya dan Tulungagung terus disokong oleh konsumsi rumah tangga, sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan, serta aktivitas UMKM yang kian menggeliat di tengah ketidakpastian geopolitik global.
"APBN bukan sekadar instrumen keuangan negara, melainkan jembatan yang menghubungkan penerimaan negara dengan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah yang dihimpun dan dibelanjakan diharapkan mampu menghadirkan sekolah yang lebih baik, layanan kesehatan berkualitas, infrastruktur memadai, serta kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi warga Blitar dan Tulungagung," ujar Neil Edwin saat menggelar konferensi pers APBN di Blitar, Rabu (23/9).
Baca Juga: KPPN Blitar Gelar FKP dan Apresiasi Kinerja Anggaran 2026, Tegaskan Komitmen Anti-Gratifikasi
Neil merinci, realisasi pendapatan negara senilai Rp 1,55 triliun disumbang oleh Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1,29 triliun serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 266,21 miliar.
Sektor perpajakan dalam negeri mencakup Pajak Penghasilan (PPh) Rp 294,13 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 199,17 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 0,72 miliar, Pajak Lainnya Rp 205,98 miliar, serta setoran Cukai yang mendominasi hingga Rp 592,11 miliar. Adapun Pajak Perdagangan Internasional dari Bea Masuk mencatatkan angka Rp 64 juta.
"Sementara dari komponen PNBP, penerimaan bersumber dari PNBP Lainnya sebesar Rp 99,44 miliar serta Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang menembus Rp 166,77 miliar," terangnya secara taktis.
Baca Juga: KPPN Blitar Catat Penyaluran APBN Rp1,06 Triliun sampai Akhir Februari 2026
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara sebesar Rp 3,81 triliun terbagi menjadi dua pilar utama, yakni Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 780,43 miliar (59,61 persen dari pagu) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 3,04 triliun (75,84 persen dari pagu).
Postur Belanja Pemerintah Pusat dimanfaatkan untuk belanja pegawai sebesar Rp 470,15 miliar, belanja barang Rp 230,81 miliar, serta belanja modal sebesar Rp 79,47 miliar.
Adapun alokasi TKDD disalurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 2,07 triliun, Dana Transfer Khusus Rp 653,22 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 153,26 miliar, serta Dana Desa yang penyerapannya telah menembus Rp 163,22 miliar atau mencapai 99,86 persen dari pagu alokasi.
"Memasuki triwulan terakhir 2026, KPPN Blitar siap memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah di Blitar Raya dan Tulungagung guna memastikan setiap rupiah dana APBN tersalurkan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kemakmuran masyarakat," pungkasa Kepala KPPN Blitar.
Editor : Fajar Rahmad Ali Wardana