Total anggaran yang disiapkan untuk honor petugas mencapai Rp 1,3 miliar. Ratusan petugas tersebut sebelumnya menjalankan pendataan selama sekitar dua setengah bulan dengan mendatangi rumah tangga dan unit usaha dari pintu ke pintu.
Kepala BPS Kota Blitar Hanung Pramusito mengatakan, petugas bertugas mencatat data dasar kegiatan ekonomi dari para responden. Proses pendataan dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi responden.
Baca Juga: Kasus ISPA di Jawa Timur Naik, Dinkes Kota Blitar Tingkatkan Kewaspadaan
“Total anggaran untuk honor 117 petugas sensus sekitar Rp 1,3 miliar. Rata-rata masing-masing petugas mendapatkan honor sekitar Rp 11 jutaan,” kata Hanung.
Menurut Hanung, pembayaran honor kepada petugas tidak dilakukan sekaligus. Pemberian honor dibagi menjadi dua tahap sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.
Selama proses sensus berlangsung, petugas bekerja dengan mendatangi responden sejak pagi hingga malam hari. Mereka melakukan pendataan rumah tangga maupun unit usaha untuk mengumpulkan informasi dasar mengenai kegiatan ekonomi.
Baca Juga: Target 10 Besar Porprov, Tes Parameter Atlet KONI Kabupaten Blitar Tunjukkan Hasil Positif
Setelah seluruh pendataan lapangan selesai, BPS Kota Blitar kemudian melanjutkan tahapan pengolahan data yang telah dikumpulkan dari lapangan.
“Pembayaran honor tidak langsung diberikan semuanya. Ada dua tahap pemberian sesuai kesepakatan,” jelasnya.
Pembagian pembayaran tersebut menjadi bagian dari mekanisme pelaksanaan kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Sementara petugas telah menyelesaikan tugas pendataan lapangan, proses pengolahan data kini menjadi tahapan lanjutan yang dilakukan BPS.
Hanung menambahkan, total anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Blitar mencapai Rp 1,8 miliar.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 1,3 miliar dialokasikan untuk pembayaran honor 117 petugas sensus. Dengan rata-rata honor sekitar Rp 11 juta per petugas, anggaran tersebut menjadi bagian terbesar dalam pelaksanaan kegiatan pendataan.
Sementara itu, sisa anggaran digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional. Di antaranya alat tulis kantor, iklan layanan masyarakat, transportasi lokal, perjalanan dinas, konsumsi, hingga pulsa petugas.
Baca Juga: Usai Musorkotlub, KONI Kota Blitar Masih Tunggu SK Definitif dari KONI Jatim
Penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan selama pelaksanaan sensus, termasuk mendukung petugas saat melakukan pendataan langsung di lapangan.
Hanung menyebut, pola penggunaan anggaran tersebut juga umum terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sensus maupun survei. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk mendukung kegiatan pendataan.
Menurut dia, anggaran untuk pendataan tersebut pada akhirnya juga kembali kepada masyarakat melalui pembayaran honor kepada petugas yang terlibat.
Baca Juga: Karhutla Gunung Butak Belum Mereda, Tim Gabungan Padamkan Titik Api hingga Dirikan Posko Darurat
“Dalam setiap sensus atau survei, lebih dari 60 persen anggaran digunakan untuk biaya pendataan. Artinya, anggaran itu kembali ke masyarakat melalui honor petugas,” pungkasnya.
Setelah pendataan lapangan rampung, BPS Kota Blitar kini berfokus pada proses pengolahan data Sensus Ekonomi 2026. Data yang telah dikumpulkan dari rumah tangga dan unit usaha selanjutnya menjadi bahan dalam tahapan pengolahan sesuai mekanisme yang berlaku. (bud/c1/ady)
Editor : Azahra Meilisani Salma