Beberapa kursi kepala dinas yang sebelumnya kosong telah diisi. Namun, masih terdapat sejumlah jabatan strategis yang belum terisi, di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar, Direktur RSUD Mardi Waluyo, dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes).
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin mengatakan, rotasi dan mutasi pegawai akan terus dilakukan menyesuaikan kebutuhan organisasi. Untuk jabatan eselon III ke bawah, proses pengisian dinilai relatif lebih mudah karena dapat dilakukan melalui sistem dan data kepegawaian.
Baca Juga: APBD Kabupaten Blitar 2027 Capai Rp2,39 Triliun, Belanja Operasional Tembus Rp1,87 Triliun
“Rotasi, mutasi kita jalan terus. Beberapa jabatan juga akan segera kita isi. Biasanya kalau ada yang pensiun itu ada Plt yang memegang peran pejabat yang pensiun,” ujarnya.
Menurut Syauqul, kekosongan jabatan tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Mekanisme Plt dapat digunakan untuk sementara waktu sembari menunggu pejabat definitif mengisi posisi tersebut.
Pemkot Blitar juga akan melakukan rotasi dan mutasi secara berkala sesuai kebutuhan organisasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap posisi strategis tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan.
Baca Juga: TNI Dituntut Makin Profesional dan Kuat, Prajurit Blitar Terus Tingkatkan Kemampuan
Berbeda dengan jabatan eselon III ke bawah, pengisian jabatan eselon II masih menggunakan mekanisme manual melalui panitia seleksi (pansel). Pemkot Blitar saat ini masih menyiapkan sistem untuk mendukung proses pengisian jabatan tersebut.
Syauqul menargetkan sistem pengisian jabatan eselon II dapat disiapkan dalam satu hingga dua bulan ke depan. Jika proses tersebut berjalan sesuai rencana, sistem ditargetkan sudah siap paling lambat akhir tahun.
“Kalau eselon II kan kita belum siap sistemnya, masih manual pakai pansel. Insya Allah, dalam waktu sebulan, dua bulan ke depan, sudah siap atau akhir tahun sudah siap,” jelasnya.
Sejumlah jabatan strategis yang masih kosong menjadi perhatian Pemkot Blitar. Pengisian jabatan tersebut diperlukan untuk menjaga kelancaran koordinasi dan pelaksanaan program pemerintahan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu jabatan yang masih kosong adalah Sekda Kota Blitar. Untuk posisi tersebut, Pemkot Blitar masih menunggu ketersediaan anggaran melalui perubahan anggaran keuangan (PAK).
Syauqul menjelaskan, anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung proses seleksi calon Sekda. Setelah anggaran tersedia dan proses penganggaran selesai, Pemkot Blitar akan membuka pendaftaran bagi calon pejabat yang memenuhi persyaratan.
Baca Juga: Hasil Lab Dugaan Keracunan MBG Diminta Dibuka ke Publik, Nurhadi Soroti Keselamatan Anak
“Jabatan sekda kemarin memang nunggu anggaran PAK. Setelah anggaran digodok akan diumumkan pendaftaran untuk calon sekda,” pungkasnya. (bud/c1/ady)
Editor : Azahra Meilisani Salma