BLITAR KAWENTAR – Sebanyak 16 kepala desa petahana dipastikan kembali bertarung dalam Pilkades serentak tahun ini di Kabupaten Blitar.
Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar mengingatkan para petahana agar mengedepankan etika politik dan tidak terjebak praktik anarkis.
Ketua PKDI Kabupaten Blitar Rudy Puryono mengatakan, posisi petahana dalam kontestasi politik desa memiliki beban moral yang tidak ringan.
Baca Juga: Cara Merawat Strawberry agar Cepat Berbuah, 7 Trik Ini Sering Terlewat
Karena itu, pihaknya rutin memberikan arahan dan pembekalan teknis agar para petahana mampu bersikap bijak selama proses Pilkades.
“Mempertahankan jabatan amanah itu tidak mudah bagi seorang incumbent. Karena itu, kami dari PKDI secara rutin memberikan masukan dan rambu-rambu agar mereka bertindak dengan arif dan bijak,” ujar Rudy.
Menurut Rudy, petahana harus mampu menjaga kondusivitas desa. Mereka juga diminta menghindari sikap balas dendam serta menghadapi setiap aksi dengan cara yang bermanfaat.
Baca Juga: Cara Merawat Bunga Matahari dari Benih hingga Mekar, Ternyata Begini
Untuk menjaga iklim demokrasi desa tetap sehat, PKDI memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektoral bersama jajaran kepolisian serta instansi terkait.
PKDI juga berencana mengumpulkan seluruh calon kepala desa yang berlaga untuk mendapatkan pembekalan khusus. Langkah tersebut ditujukan untuk mempersiapkan mental para calon dalam menerima hasil pemungutan suara.
Rudy berharap calon yang menang tidak bersikap jemawa. Sementara calon yang belum terpilih diharapkan dapat menerima hasil dengan lapang sehingga stabilitas dan kebaikan desa tetap terjaga.
Baca Juga: Gunung Lawu Malam 1 Suro, Jalur Cemoro Sewu Dipenuhi Pendaki dan Pelaku Spiritual
“Kami akan mengundang seluruh rekan-rekan calon kepala desa. Tujuannya tegas: yang menang jangan sampai jemawa dan yang belum terpilih tidak merasa kecewa sehingga stabilitas dan kebaikan desa tetap terjaga,” ungkapnya.
Di sisi lain, persoalan anggaran desa turut menjadi perhatian. Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Guntur Wahono menyoroti beban fiskal berat yang dialami kepala desa akibat kebijakan pemotongan alokasi dana desa (DD) hingga mencapai 70 persen.
Menurut Guntur, saat pencairan dana desa masih utuh 100 persen saja, banyak program pembangunan warga yang belum ter-cover.
Baca Juga: Rastrada Kota Blitar Terkendala Harga Beras, Mitra Penyalur Diberi Waktu Lebih Longgar
Kondisi itu semakin berat karena desa juga harus membiayai pergantian BPD, pelaksanaan Pilkades, hingga alokasi pesangon.
Guntur yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar mengatakan seluruh masukan dari kepala desa akan dikawal melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim maupun jajaran partai.
“Seluruh masukan dari para kades akan kami kawal secara konkret, baik lewat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim maupun jajaran partai, salah satunya dengan menggelar sosialisasi bagi seluruh calon kepala desa,” pungkasnya. (jar/c1/sub)
Editor : Ratna Anggi Puspita Sari