BLITAR KAWENTAR – Pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menjadi sorotan DPRD. Sejumlah posisi penting, mulai sekretaris daerah (sekda), direktur RSUD Mardi Waluyo, hingga kepala dinas kesehatan, masih diisi pelaksana tugas (Plt) meski telah kosong selama berbulan-bulan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar Agus Zunaedi mendesak proses seleksi jabatan tersebut segera dilaksanakan. Terlebih, anggaran untuk pengisian jabatan telah masuk dalam Perubahan APBD (PAK) 2026 dan kini menunggu proses asistensi pemerintah provinsi.
Agus menilai jabatan-jabatan tersebut berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengisian pejabat definitif tidak seharusnya terus tertunda.
Baca Juga: 11 Provider Internet di Kota Blitar Bakal Ditata, Pemkot Kaji Tiang Bersama
“Harusnya sekda, direktur rumah sakit, dan dinas kesehatan itu dibarengkan. Itu departemen-departemen strategis yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya kepada Koran ini, Rabu (8/10).
Agus mengatakan, DPRD Kota Blitar telah beberapa kali menyampaikan persoalan kekosongan jabatan tersebut kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Dalam pembahasan anggaran, pihaknya juga meminta seleksi Direktur RSUD Mardi Waluyo dan kepala dinas kesehatan dilaksanakan tahun ini.
Menurutnya, proses seleksi perlu segera dimulai agar kekosongan jabatan tidak berlarut-larut hingga melewati pergantian tahun.
Baca Juga: Pedagang Sate Lansia di Garum Ditusuk Pemuda, Pelaku Ditangkap Kurang dari 24 Jam
“Saya sudah meminta langsung ketika pembahasan dengan BKD untuk rumah sakit dan dinas kesehatan itu dilelang di tahun ini. Jangan sampai lewat tahun,” ujarnya.
Agus menegaskan, perbedaan panitia seleksi (pansel) untuk masing-masing jabatan bukan menjadi alasan untuk menunda proses pengisian. Seleksi dapat dilakukan dengan pansel berbeda sehingga tahapan pengisian jabatan bisa berjalan beriringan.
“Jangan tunggu pansel bisa, itu bukan persoalannya,” bebernya.
Dari sisi anggaran, Agus menyebut kebutuhan untuk proses pengisian jabatan telah dimasukkan dalam Perubahan APBD 2026. Setelah dibahas di tingkat daerah, anggaran tersebut kini menunggu proses asistensi dari pemerintah provinsi.
Dia berharap proses administrasi tersebut segera rampung sehingga tahapan seleksi dapat dilanjutkan.
Baca Juga: Dairyland Farm Park Prigen, Liburan Keluarga Bisa Ketemu Unta hingga Burung Unta
“Kalau sudah didok itu kan sudah jalan, sudah bisa. Tinggal menunggu anggaran. Anggaran sudah dikirim ke gubernur untuk asistensi,” katanya.
Terkait besaran biaya seleksi, Agus memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp 70 juta untuk satu pansel. Namun, angka tersebut masih berupa perkiraan karena dirinya tidak terlibat langsung dalam pembahasan terperinci di badan anggaran DPRD.
“Kurang lebih sekitar Rp 70 jutaan satu pansel. Kayaknya begitu, tapi pastinya berapa, saya kurang tahu. Saya bukan di banggar,” pungkasnya.
Baca Juga: Heha Skyview Gunung Kidul, Tiket Rp35 Ribu Bisa Nikmati Spot Foto hingga Wahana
Agus juga menyoroti lamanya sejumlah jabatan strategis di Pemkot Blitar diisi pelaksana tugas. Menurutnya, posisi sekda telah lebih dari tiga bulan dijalankan Plt. Sementara itu, jabatan di lingkungan dinas kesehatan dan RSUD disebut telah mengalami kekosongan lebih lama.
Dia menyebut durasi kekosongan sejumlah posisi tersebut bahkan telah mencapai lebih dari enam bulan.
“Sekda sama ini, sama rumah sakit, sama dinas kesehatan. Itu kan malah lama itu. Sudah berapa bulan? Enam bulan lebih itu,” kata Agus.
DPRD berharap seleksi segera dijalankan agar jabatan strategis tersebut dapat diisi pejabat definitif. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Blitar diharapkan berjalan lebih optimal.
Editor : Azahra Meilisani Salma