BLITAR KAWENTAR - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Blitar menepis anggapan bahwa proyek perombakan lantai dua Pasar Legi dilakukan secara serampangan tanpa perencanaan matang.
Kebijakan merobohkan 210 kios sekat yang sebelumnya dibangun pada 2021 diklaim sebagai bentuk koreksi atas kondisi pasar yang mangkrak dan sepi pengunjung.
Kepala Disperdagin Kota Blitar, Parminto, menyatakan bahwa langkah pembongkaran kios senilai ratusan juta rupiah tersebut bukan keputusan sepihak. Dia berdalih kebijakan ini merujuk pada dokumen kajian resmi pada P-APBD 2025 yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan pedagang.
Baca Juga: Revitalisasi Pasar Legi Blitar Disorot Pedagang, Konsep Hall Lantai II Dipertanyakan
"Pembangunan ini tidak serta-merta dilakukan. Ada kajiannya pada 2025 bersama pihak ketiga dan diskusi aktif dengan pedagang. Hasil kajian menyimpulkan 210 kios partisi di atas membuat suasana sumpek dan tidak efektif sehingga perlu diganti menjadi hall terbuka," katanya, Senin (12/10).
Menanggapi kritik Komisi II DPRD Kota Blitar terkait potensi pemborosan anggaran akibat pola "bangun-bongkar", Parminto berargumen bahwa penataan Pasar Legi tidak mungkin diselesaikan sekaligus dalam satu tahun anggaran.
Pembongkaran sekat kios dan pembenahan atap yang menyedot Rp 624 juta saat ini disebutnya sebagai revitalisasi tahap awal.
Baca Juga: Kotoran Burung Penuhi Jalan Protokol Kota Blitar, Pembersihan Mandek Sebulan
Dia mengklaim, alih fungsi area atas menjadi hall multifungsi berkonsep mal terbuka diproyeksikan sebagai pemicu awal untuk memancing kedatangan warga sebelum nantinya menyasar penataan pedagang di lantai dasar.
"Kemampuan anggaran yang tersedia kemarin baru bisa untuk mereaktivasi area tengah, membuang partisi, dan memperbaiki atap agar tidak bocor. Progresnya kini sudah 50 persen lebih dan ditargetkan selesai 20 Desember," jelasnya.
Mengenai efektivitas proyek ini terhadap perbaikan ekonomi pedagang lantai bawah, yang sebelumnya cemas hanya jadi penonton, dia meyakini alur pengunjung akan terbentuk secara alami jika lantai atas dihidupkan dengan berbagai kegiatan.
Baca Juga: Poltekkes Malang Kampus Blitar Ajak Lansia ke Hutan Pinus Loji, Ini Misinya Cegah PTM
"Target kami orang mau datang dulu ke pasar. Kalau lantai atas hidup untuk kegiatan anak muda atau food court, pengunjung pasti lewat bawah dan memicu transaksi di sana," tuturnya.
Selain persoalan fisik, Parminto juga menjawab masukan legislatif mengenai pentingnya edukasi dan penguatan kapasitas pedagang lokal di tengah gempuran toko modern dan pasar digital.
Parminto mengklaim dalam tiga bulan terakhir pemkot telah bermitra dengan Rumah BUMN untuk memberikan pelatihan promosi digital bagi para pedagang Pasar Legi.
Baca Juga: Cerita Perjuangan Duta Lingkungan Indonesia asal Kota Blitar Bangun Bisnis di Bidang Pendidikan
"Ada fasilitas tenaga ahli dan mentor untuk mendampingi pedagang bikin konten kreatif dan branding di media sosial. Jadi, upaya pedagang go digital itu sudah berjalan," klaimnya.
Kendati demikian, Parminto mengakui bahwa fenomena sepinya pasar tradisional merupakan tantangan berat yang terjadi secara merata di berbagai daerah.
Dia menyatakan siap membuka diri terhadap evaluasi jika proyek hall ini nantinya belum membuahkan hasil maksimal di lapangan.
Baca Juga: Cerita Perjuangan Duta Lingkungan Indonesia asal Kota Blitar Bangun Bisnis di Bidang Pendidikan
"Sepi itu terjadi di hampir semua pasar saat ini. Namun, ikhtiar berbasis dokumen kajian wajib dijalankan. Jika nanti ada kendala baru yang muncul tentu akan kita selesaikan bersama pedagang dan DPRD," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi, mengingatkan Pemkot Blitar agar efisien dan hati-hati mengelola anggaran dalam proyek hall Pasar Legi.
Langkah bongkar-pasang fasilitas daerah ini dinilai berisiko membuang APBD jika tidak didasari perencanaan jangka panjang yang presisi.
Baca Juga: Cari HP Rp3 Jutaan? Ini 10 Rekomendasi HP Terbaik untuk Multitasking dan Aktivitas Harian
"Melakukan pembangunan itu harus dikaji sungguh-sungguh, tidak asal bangun lalu dibongkar. Ini uang rakyat, tidak bisa seenaknya digunakan. Harusnya direncanakan matang dari awal agar tahu persis skema meramaikan pasarnya seperti apa," tegas anggota Komisi II DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi.
Menurut Nuhan, tumpulnya daya beli di pasar rakyat berakar dari maraknya toko modern dan pasar online.
Karena itu, intervensi pemkot dinilai lebih efektif jika difokuskan pada penguatan modal serta pelatihan digital pedagang ketimbang terus merombak fisik bangunan.
Baca Juga: Perjalanan Dimas Samudro, Pemuda Blitar Tempuh Pendidikan hingga Bekerja di Jerman
"Selama itu ada kajiannya, silakan. Nanti kita lihat hasilnya, kajian yang dibuat itu hanya menggugurkan kewajiban atau benar-benar dikaji betul. Kalau memang tetap dianggarkan untuk pembangunan, monggo, tetapi outcome benar-benar bermanfaat untuk masyarakat," pungkasnya.(mg1/c1/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah