BLITAR KAWENTAR – Rencana pengadaan lahan senilai Rp 2 miliar di utara Pasar Sukhoi, Kota Blitar, untuk tahun anggaran 2027 mendapat sorotan DPRD. Komisi II menilai rencana penambahan lahan parkir tersebut perlu dikaji kembali karena lahan yang tersedia saat ini dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Selain mempertanyakan urgensi perluasan kawasan, DPRD juga menyoroti kontribusi Pasar Sukhoi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Kejelasan manfaat dan hasil pengembangan sebelumnya dinilai perlu menjadi pertimbangan sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan.
Usulan pengadaan tanah tersebut masuk dalam pembahasan awal APBD 2027 yang diajukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar.
Baca Juga: Digerebek Polisi, Arena Sabung Ayam di Srengat Blitar Kosong Melompong, Ternyata Sudah 3 Hari Tak Be
Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, menilai pengadaan lahan baru belum menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas parkir yang sudah tersedia benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.
Lahan yang direncanakan untuk dibebaskan berada di sebelah utara kawasan Pasar Sukhoi, dekat Stadion Soeprijadi. Rencana tersebut membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 2 miliar pada 2027.
DPRD mempertanyakan alasan perluasan dilakukan ketika manfaat pengembangan kawasan yang telah berjalan dinilai belum menunjukkan dampak signifikan.
Baca Juga: UM Kembangkan Alat Bongkar Shockbreaker Monoshock, Bantu Bengkel Blitar Lebih Aman dan Efisien
Karena itu, evaluasi terhadap pemanfaatan lahan yang ada dianggap penting sebelum pemerintah memutuskan untuk membeli tanah tambahan.
Selain masalah kebutuhan lahan, Komisi II DPRD Kota Blitar juga menyoroti kontribusi kawasan Sukhoi terhadap pendapatan asli daerah.
Menurut DPRD, pemerintah perlu memiliki gambaran yang jelas mengenai manfaat ekonomi dari pengembangan kawasan tersebut. Informasi itu dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menilai apakah pengadaan lahan baru layak diprioritaskan.
Penambahan fasilitas seharusnya didasarkan pada kebutuhan yang terukur dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Jika lahan yang tersedia belum digunakan secara optimal, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi pengelolaan yang berjalan terlebih dahulu.
Dengan demikian, pengalokasian anggaran tidak hanya berfokus pada perluasan kawasan, tetapi juga pada efektivitas pemanfaatan aset yang sudah dimiliki.
Rencana pengadaan lahan tersebut juga berkaitan dengan proses pembebasan tanah. Berdasarkan penelusuran Komisi II, lahan seluas 50 ru yang direncanakan untuk pengadaan merupakan milik empat warga.
Baca Juga: Pilkades Serentak Kabupaten Blitar Digelar 23 November, 30 Desa Siap Memasuki Tahap Kampanye
Kondisi tersebut membuat proses pengadaan perlu melalui tahapan pembebasan lahan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah perlu memperhitungkan proses tersebut dalam perencanaan sebelum melanjutkan usulan.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, DPRD menegaskan bahwa setiap usulan program organisasi perangkat daerah harus dinilai berdasarkan kebutuhan, urgensi, serta manfaatnya bagi masyarakat.
Komisi II DPRD Kota Blitar meminta DKPP mengkaji kembali rencana pengadaan lahan parkir di utara Pasar Sukhoi. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat prioritas program dibandingkan kebutuhan pembangunan lainnya.
Baca Juga: 15 Tempat Wisata di Blitar yang Wajib Dikunjungi, Ada Pantai Peh Pulo hingga Masjid Megah
DPRD juga mendorong agar anggaran pemerintah diarahkan pada program yang lebih mendesak dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Hingga pembahasan tersebut menghasilkan keputusan, rencana pengadaan lahan senilai Rp 2 miliar untuk tahun anggaran 2027 masih menjadi perhatian DPRD. Penilaian terhadap kebutuhan parkir, pemanfaatan lahan yang ada, dan kontribusi terhadap PAD menjadi sejumlah aspek yang perlu diperjelas sebelum usulan ditetapkan. (bud/c1/ady)
Editor : Ratna Anggi Puspita Sari