BLITAR – Ancaman cuaca ekstrem mulai diwaspadai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar. Memasuki musim hujan, potensi banjir dan tanah longsor dikhawatirkan mengganggu produktivitas pertanian hingga memicu gagal panen. Untuk mengantisipasi dampaknya, DKPP mulai memetakan lahan pertanian yang masuk kategori rawan bencana hidrometeorologi.
Kepala DKPP Kabupaten Blitar Setiyana mengatakan, pemantauan dilakukan dengan melibatkan penyuluh pertanian dan gabungan kelompok tani (gapoktan) di masing-masing wilayah. Langkah tersebut bertujuan mempercepat penyampaian informasi apabila terjadi genangan maupun kerusakan pada lahan pertanian.
Menurutnya, peningkatan curah hujan perlu menjadi perhatian serius. Sebab, banjir tidak hanya berpotensi merendam area persawahan, tetapi juga mengancam tanaman budidaya apabila genangan berlangsung dalam waktu lama.
Baca Juga: Sumpah Pemuda dan Krisis Imajinasi Sebuah Bangsa
"Kami terus memantau wilayah-wilayah yang memiliki lahan pertanian rawan terdampak bencana. Koordinasi dengan penyuluh dan gapoktan juga terus dilakukan agar apabila ada lahan pertanian atau budidaya yang terdampak bisa segera dilaporkan," ujarnya.
Blitar Selatan dan Lodoyo Jadi Perhatian
Setiyana menyebut, kawasan Blitar Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pemantauan tersebut. Salah satu faktor yang disoroti adalah perubahan fungsi sebagian kawasan hutan menjadi perkebunan.
Kondisi itu dinilai berpotensi mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Akibatnya, limpasan air dapat meningkat dan memicu genangan hingga banjir di kawasan sekitarnya.
Baca Juga: Modal Bayclin dan Cat Antibocor, Tembok Berjamur Kembali Bersih Setelah 5 Bulan
Selain Blitar Selatan, kawasan Lodoyo juga masuk dalam perhatian DKPP. Wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan yang kerap mengalami banjir ketika intensitas hujan meningkat.
Meski demikian, pemetaan kerawanan tidak hanya difokuskan pada dua kawasan tersebut. Sejumlah kecamatan lain tetap menjadi perhatian karena ancaman bencana hidrometeorologi dapat terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Blitar.
Gambaran kerawanan tersebut juga tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, risiko banjir kategori sedang tercatat berada di tiga kecamatan, yakni Srengat, Sutojayan, dan Wonotirto. Sementara itu, risiko tanah longsor kategori tinggi tercatat di Kecamatan Garum, Nglegok, dan Wlingi.
Lahan Tambakrejo Sempat Tergenang
DKPP juga mulai menerima laporan mengenai dampak hujan berintensitas tinggi terhadap lahan pertanian. Salah satunya berasal dari petani di wilayah Tambakrejo yang melaporkan adanya persawahan tergenang air beberapa hari lalu.
Beruntung, genangan tersebut sudah surut sehingga tidak menimbulkan dampak serius terhadap tanaman. Kendati demikian, kejadian itu menjadi perhatian karena genangan air berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman apabila tidak segera tertangani.
Setiyana menegaskan, kecepatan pelaporan menjadi salah satu faktor penting dalam mengantisipasi kerugian petani. Dengan informasi yang diterima lebih awal, pemerintah daerah dapat segera mengoordinasikan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan.
Baca Juga: Tembok Kamar Mandi Berjamur Bisa Bersih Lagi? Ini Hasil Pemakaian Bayclin dan Cat Antibocor
"Beruntung, genangan tersebut sudah surut dan tidak menimbulkan dampak serius terhadap tanaman. Kendati demikian, kejadian itu menjadi pengingat betapa pentingnya pelaporan cepat apabila terjadi gangguan pada lahan pertanian," jelasnya.
Peringatan cuaca ekstrem juga menjadi perhatian pada awal November ini. Kabupaten Blitar masuk dalam wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada periode 2–9 November 2026 berdasarkan informasi BMKG yang diberitakan media lokal. Kondisi tersebut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
Percepat Penanganan Dampak Bencana
Lebih lanjut, DKPP menyatakan siap berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait apabila ditemukan lahan pertanian maupun usaha budidaya yang terdampak bencana.
Baca Juga: 2 Cara Mengatasi Ruangan Lembap saat Musim Hujan, Nomor 2 Gratis dan Mudah Dilakukan
Koordinasi lintas instansi diperlukan agar penanganan dapat disesuaikan dengan jenis dan tingkat kerusakan. Terlebih, sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.
Karena itu, Setiyana meminta penyuluh pertanian dan gapoktan lebih aktif menyampaikan informasi perkembangan kondisi lahan di wilayah masing-masing. Pelaporan tidak hanya diperlukan ketika banjir sudah meluas, tetapi juga sejak ditemukan indikasi gangguan akibat cuaca ekstrem.
Dengan pemantauan dan koordinasi tersebut, pemerintah berharap potensi kerusakan tanaman bisa ditekan. Upaya antisipasi juga diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian sehingga ancaman gagal panen akibat banjir dapat diminimalkan.
"Semua wilayah tetap kami pantau. Harapannya, kalaupun terjadi bencana, dampaknya bisa segera ditangani dan tidak sampai menyebabkan tanaman rusak hingga menggagalkan panen," pungkasnya.
Editor : Bachtiar Tatag P