BLITAR – Dalam sebuah video diskusi bersama Raymond Chin, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyampaikan kritik tajam mengenai iklim investasi Indonesia yang dinilainya kalah jauh dibanding Vietnam.
Pernyataan tersebut memicu diskusi serius tentang posisi Indonesia di mata investor global.
"Zaman saya jadi bupati dulu, semua orang bilang 'Vietnam lebih kacau dari kita'. Tapi sekarang? Sekarang kita yang kalah," ujar Ahok.
Menurutnya, saat ini banyak pengusaha lebih memilih menanamkan modal di Vietnam karena sistem yang dianggap lebih bersih, proses perizinan lebih cepat, dan pemerintah yang lebih serius mendukung dunia usaha.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang masih dibebani oleh birokrasi rumit, ketidakpastian hukum, dan praktik pungutan liar.
Ahok menambahkan bahwa keputusan bisnis tidak semata berdasarkan potensi pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh seberapa nyaman dan aman seorang investor menjalankan usahanya.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa pengusaha yang sempat mencoba berinvestasi di Indonesia, akhirnya memindahkan usahanya ke Vietnam karena di sana lebih mudah.
"Saya denger sendiri pengusaha yang buka pabrik di sini, baru mulai jalan sudah disamperin ini itu. Mau izin, keluar uang lagi. Di Vietnam, semua digital. Semua ada jaminan hukum," tegasnya.
Ahok pun menyayangkan bagaimana Indonesia sering kali tidak serius dalam menata sistem, padahal negara ini punya sumber daya yang sangat kaya.
Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian hukum, regulasi yang efisien, dan birokrasi yang melayani, bukan mempersulit.
Lebih jauh, Ahok menyebut bahwa salah satu indikator penting dari negara yang sehat secara ekonomi adalah jumlah investor yang bertahan, bukan hanya jumlah yang datang.
Dalam pandangannya, Vietnam telah memahami prinsip ini, sementara Indonesia masih terjebak pada kebijakan simbolik dan pencitraan belaka.
“Kalau kita terus begini, ya pelaku usaha pindah. Pabrik pindah. Negara ini bisa kehilangan masa depannya,” pungkasnya.
Pernyataan Ahok menjadi peringatan keras bagi para pembuat kebijakan.
Tanpa reformasi mendasar dalam iklim investasi dan birokrasi, Indonesia berisiko ditinggalkan dalam perlombaan global oleh negara-negara tetangga yang lebih progresif dan efisien.(*)
Editor : M. Subchan Abdullah